Jokowi Tanggapi Aksi Demo Besar Tolak Kenaikan Harga BBM, Akankah Demonstrans Ditemui?

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi rencana demonstrasi besar yang dilakukan elemen masyarakat akan menggelar aksi unjuk rasa memprotes pemerintah yang menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Unjuk rasa rencananya akan digelar pada Selasa (6/9/2022) besok.

Pihak yang akan berunjuk rasa besar-besar satu di antaranya Serikat buruh.

Mereka bakal menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di 33 provinsi.

Presiden Jokowi memberikan tanggapan terhadap rencana aksi itu.

Baca juga: VIDEO: HMI Demo Kenaikan Harga BBM di Patung Kuda Arjuna Wijaya

Jokowi meminta agar penyampaian aspirasi dikakukan dengan cara yang baik.

“Sampaikan dengan cara-cara yang baik ya,” kata Presiden Jokowi di Sarinah, Jakarta Pusat, Senin, (5/9/2022).

Presiden Jokowi tidak mempermasalahkan rencana aksi unjuk rasa tersebut.

Menurut Presiden Jokowi Indonesia merupakan negara demokrasi.

“Ya ini kan negara demokrasi,” katanya.

 Sebelumnya Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan buruh bakal menggelar aksi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 6 September 2022 mendatang.

Baca juga: Umpat Jokowi dengan Kalimat Kotor saat Demo Tolak Harga BBM Naik, Mahasiswa di Gorontalo Diciduk

Said mengatakan aksi massa Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini bakal digelar di 34 provinsi.

Baca juga: Perbedaan Harga BBM di Pertamina, Shell, dan Vivo Hari Ini: 5 September 2022

Aksi unjuk rasa akan dilaksanakan di gedung DPR dan kantor gubernur daerah masing-masing.

"Aksi ini akan diikuti puluhan ribu buruh. Untuk di DPR RI masa aksi berjumlah hampir 5 ribu buruh masa aksi pada tanggal 6 September akan berunjuk rasa di DPR RI. Sedangkan ribuan buruh lainnya berunjuk rasa di kantor gubernur," kata Said dalam konferensi pers virtual, Selasa (30/8/2022).

Terdapat tiga isu yang diangkat dalam aksi tersebut.

Isu pertama, adalah penolakan rencana Pemerintah menaikan harga BBM.

Lalu isu kedua, buruh juga akan menolak pengesahan omnibus law cipta kerja.

Ketiga, buruh mendesak kenaikkan upah buruh tahun 2023 sebesar 10 hingga 13 persen.

"Ada beberapa alasan yang saling terkait kenapa Partai Buruh dan organisasi serikat buruh KSPI, FSPMI, alasan pertama kenaikkan harga BBM yang direncanakan 30 persen khususnya BBM bersubsidi pertalite menjadi 10 persen mengakibatkan daya beli buruh dan masyarakat kecil akan menurun drastis," ucap Said Iqbal.

Baca juga: Mahasiswa yang Demo Tolak Kenaikan Harga BBM di Kawasan Patung Kuda Mulai Membubarkan Diri

Menurutnya, sudah tiga tahun berturut-turut upah buruh tidak mengalami kenaikan akibat omnibus law cipta kerja.

Dirinya mengatakan Menaker sudah mengumumkan tahun 2023 kenaikan upah tetap menggunakan PP 36/2021.

"Artinya kembali upah pekerja masyarakat kecil tidak mengalami kenaikan atau 0 persen. Secara bersamaan inflasi sudah diumumkan pemerintah berkisar 4,9 persen sebelum kenaikan BBM. Pertumbuhan ekonomi berkisar 5,1 persen," kata Said

Polda Metro akan amankan

Sementara itu, Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya menggelar rapat koordinasi (rakor) di Kodam Jaya pada Kamis (1/9/2022).

Rapat yang digelar di Aula Sudirman Kodam Jaya, Jakarta Timur, dihadiri oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dan Pangdam Jaya Mayjen Untung Budiharto.

Rapat Koordinasi Pengamanan Antisipasi Unjuk Rasa (unras) Penyetaraan Harga BBM menjadi tajuk dalam rakor tersebut.

Dalam rakor ini, aparat keamanan membahas pengamanan di tengah masyarakat imbas efek kenaikan harga BBM.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran meminta semua jajaran untuk bahu-membahu mengamankan Ibu Kota paska adanya pengumuman kenaikan harga BBM dari pemerintah.

"Rapat koordinasi bertujuan kesiapan kita terhadap pengalihan subsisi BBM, kita sudah mengambil langkah-langkah baik preventif, sosialisasi, dan edukasi agar masyarakat paham,” ucap Fadil.

“Biar mereka tahu, yang tadinya subsidi digunakan untuk BBM, sekarang digunakan untuk bantalan social, ini sosialiasi dan edukasi kepada masyarakat," imbuhnya.

Baca juga: Tokoh Muda Papua Sebut Penyesuaian Harga Subsidi BBM Langkah Tepat demi APBN

"Yang kedua, kita juga berkoordinasi mempersiapkan segala sesuatu, mana kala ada aspirasi yang ingin turun ke jalan kita akan menghadapinya dengan humanis," lanjutnya.

Oleh sebab itu, pihaknya bersama Kodam Jaya dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun cara bertindak dan strategi yang sangat humanis.

"Ini barangkali tujuan-tujuan kita, karena kami menganggap ini harus dikerjakan bersama-sama," kata dia.

Sementara itu, Untung mengatakan pihaknya siap bersama-sama melakukan pengamanan dengan pihak terkait.

"Dari Kodam sendiri didasarkan pada keadaan yang telah disampaikan Kapolda tadi, adanya kemungkinan penyesuaian atau pengalihan subsidi pemerintah menjadi bantalan sosial, tentu saja kita setiap saat mengantisipasi itu semuanya, membuat satu planning yang pertama untuk melaksanakan tindakan preventif," ucapnya.

Baca juga: Kecam Orang-orang Kaya Menikmati Subsidi BBM, Faisal Basri: untuk Pertalite, 98 Persen Mobil Pribadi

"Kita melaksanakan sosialisasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh sensor dari Kodam baik dari tingkat Koramil, Kodim maupun Korem untuk sosialisasi kenapa pemerintah akan mengambil tindakan ini, sehingga dia tahu akan berisiko dan apa yang dihadapi oleh masyarakat," lanjutnya.

"Kemudian, kita sendiri secara makro apabila terjadi beberapa masyarakat yang ingin menyampaikn aspirasi kita akan menjaga, mendukung Kapolda untuk memberikan keamanan kepada mereka agar aspirasi tersampaikan dengan baik," katanya.

Kepala Satpol PP DKI, Arifin yang hadir untuk mewakili Pemprov, menuturkan tetap solid bersama Forkompida, baik Kapolda dan Pangdam Jaya untuk mengawal semua proses kebijakan pemerintah.

Baca juga: Alokasi APBN untuk Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Bisa Meningkat Bila Subsidi BBM Menurun

"Kami dari Pemprov DKI bersama-sama dengan Muspida dan pak Kapolda, Panglima untuk menjaga suasana situasi Jakarta kondusif, aman, tentram tentu kita semua berharap semua bisa melalui masyarakat tetap dalam kondisi yang baik, nyaman, sejahtera," kata dia.

"Dan sekali tentu apabila ada hal-hal yang mungkin nanti ada masyarakat yang menyampaikan pandangan dan juga aspirasi kita berharap disampaikan dengan cara-cara yang baik," lanjutnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Respons Jokowi Sikapi Bakal Ada Demo Besar Tolak Kenaikan Harga BBM: Ini Negara Demokrasi