Pengamat: Intoleransi Pada Sekolah Negeri di Jakarta Sudah Tahap Merisauhkan

Pengamat Pendidikan Sebut Perilaku Intoleransi di Sekolah Negeri Jakarta Masuk Tahap Merisaukan 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR -  Pengamat Pendidikan, Andreas Tambah menilai perilaku intoleransi di sekolah negeri DKI Jakarta sudah masuk tahap merisaukan. 

Pernyataan tersebut berangkat dari adanya beberapa aduan masyarakat ke Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) DPRD DKI Jakarta ihwal perilaku intoleransi di sekolah. 

"Intoleran di sekolah negeri memang sudah pada tahap merisaukan. Kejadian serupa sudah banyak terjadi di berbagai tempat," kata Andreas saat dihubungi pada Minggu (14/8/2022).

Menurutnya, sekolah adalah miniatur Republik Indonesia yang menjamin kebebasan setiap individu.

Sekolah seharusnya menjadi ruang publik yang aman dan tidak dimiliki golongan tertentu. 

Baca juga: Tangani Oknum Guru Intoleran di Sekolah, Dinas Pendidikan DKI Diberi Waktu Seminggu oleh Fraksi PDIP

Andreas mengungkapkan, penyebab perilaku intoleransi hadir karena adanya desakan golongan tertentu untuk menciptakan perilaku intoleransi. 

"Kepala Daerah yang abai terhadap hak individu dan bahkan ada yang memiliki visi menegakan paham tertentu. Demikian juga pejabat turunannya, kepala Dinas, pengawas, dan kepala sekolah," ujarnya. 

Lebih lanjut, ia memberikan solusi pada pemerintah untuk meminimalisir perilaku intoleransi terjadi di sekolah. 

Pertama, pemerintah mampu menjamin hak individu yang sangat pribadi. 

Kedua, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia diharapkan mampu membasmi aparatur sipil negara di lingkungan pendidikan yang intoleran dan rasis. 

"Pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian pendidikan, kementerian Agama, dan Kementerian dalam negeri harus memiliki komitmen terhadap NKRI dan tegas terhadap kepala sekolah atau guru yang intoleran dan rasis," tukasnya. 

Baca juga: Panggil Disdik DKI Jakarta Terkait Pemaksaan Jilbab Siswi, Bukti PDI-P Tidak Anti Keyakinan Tertentu

Diberitakan sebelumnya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta memanggil Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Nahdiana ihwal dugaan dugaan tindakan intoleransi di sekolah pada Rabu (10/8/2022). 

Fraksi PDI Perjuangan memberi waktu seminggu kepada Disdik DKI Jakarta atasi oknum guru intoleransi di sekolah. 

Adapun tenggat waktu dihitung sejak Disdik DKI Jakarta dipanggil Fraksi PDIP di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Rabu (10/8/2022).