Tangani Oknum Guru Intoleran di Sekolah, Dinas Pendidikan DKI Diberi Waktu Seminggu oleh Fraksi PDIP

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta memberi waktu seminggu kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk menangani oknum guru intoleransi di sekolah.

Warta Kota/Leonardus Wical Zelena Arga
Wakil Ketua II Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah saat ditemui usai diskusi antara para anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, di Ruang Rapat Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (10/8/2022). 

WARTAKOTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Diketahui, oknum guru di SMPN 46 Jakarta Selatan memaksa siswi non muslim mengenakan kerudung. 

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan memberi waktu seminggu kepada Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta atasi oknum guru intoleransi di sekolah. 

Adapun tenggat waktu dihitung sejak Disdik DKI Jakarta dipanggil Fraksi PDIP di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Rabu (10/8/2022). 

"Kita masih nunggu, kita kasih waktu Dinas Pendidikan seminggu," kata anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Ima Mahdiah saat dihubungi pada Jumat (12/8/2022). 

Baca juga: Polemik Pemaksaan Siswi Pakai Jilbab di Sekolah, Dinas Pendidikan DKI Jakarta Dituntut Tiga Jaminan

Usai dipanggil Fraksi PDIP, Disdik melaksanakan rapat bersama seluruh kepala sekolah ihwal dugaan oknum guru intoleran. Dari hasil rapat tersebut, beberapa kepala sekolah mengakui adanya tindakan intoleransi di sekolah.

"Saya sudah cek Dinas Pendidikan jadi ketika siangnya rapat, malamnya mereka langsung rapat ke seluruh kepala sekolah," ujarnya. 

Lebih lanjut, Fraksi PDIP bakal memberi sanksi jika kepala sekolah sudah menemukan oknum guru intoleran. Terlebih, jika tindakan intoleransi oknum guru tersebut berpotensi tindak pidana. 

"Kita minta ke semuanya, kalau misalkan ada oknum tersebut sampaikan langsung. Kalau sampai ada tindak pidana itu bisa kita laporkan juga," ucapnya. 

Baca juga: Antisipasi Tindak Diskriminasi, Dinas Pendidikan DKI Jakarta Pastikan Jaga Kebhinekaan di Sekolah

Pasalnya, Fraksi PDIP sudah meninjau ke beberapa sekolah terkait tindakan intoleransi. Pihaknya menemukan sekolah yang bungkam, seperti di SMPN 75 Jakarta Barat.

"Itu mereka bukannya membantah tapi mereka menutupi. Makanya saya sampaikan karena ini ditutupi kita sudah satu paketin kepala sekolah dan guru, karena memang tidak mau ada yang ngaku," tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta memanggil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana ihwal dugaan dugaan tindakan intoleransi di sekolah.

Berikut kasus dugaan intoleransi di sekolah yang ditemukan Fraksi PDIP DPRD dalam kurun waktu 2020-2022: 

1. SMAN 58 Jakarta Timur (Oktober 2020)
2. SMAN 101 Jakarta Barat (Juli 2022)
3. SMPN 46 Jakarta Selatan (Agustus 2022)
4. SDN 2 Jakarta Pusat (April 2022)
5. SMKN 6 Jakarta Selatan (Juli 2022)
6. SMPN 75 Jakarta Barat (Juli 2022)
7. SMPN 74 Jakarta Timur (Juli 2022)
8. SDN 3 Tanah Sareal Jakarta Barat (Juli 2022)
9. SMPN 250 Jakarta Selatan (Desember 2020)
10. SDN 3 Cilangkap Jakarta Timur (Juli 2022) (M35)

Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved