Wajibkan PNS Ikut Diklat Bela Negara, Tjahjo Kumolo: Masih Banyak Tidak Pro Pancasila

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjadi pelopor pemberi materi pendidikan dan pelatihan bela negara untuk pegawai negeri sipil (PNS).

Menurutnya, PNS sebagai komponen cadangan pertahanan negara, juga harus memiliki ideologi negara yang kuat dan pasti, serta memiliki wawasan kebangsaan.

"Semoga, hubungan kita ke depan bersama Kementerian Pertahanan juga ini dapat dilaksanakan dengan baik", ujar Menteri Tjahjo saat berkunjung ke BPIP, Selasa (11/1/2021).

Baca juga: Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda Indonesia Terjadi di Era Emirsyah Satar

Ia mengaku prihatin, PNS saat ini masih banyak yang ideologinya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, bahkan terpapar radikalisme.

"Saya sangat sedih Pak, dan prihatin, ternyata masih banyak yang tidak pro Pancasila, belakangan ini kami telah menangani beberapa kasus," terangnya.

Tjahjo juga mengatakan pelatihan tersebut akan dilakukan selama 1 minggu, baik untuk PNS baru maupun bagi PNS pra jabatan atau bagi yang naik jabatan.

Baca juga: Vaksinasi Booster Dimulai Hari Ini, yang Dosis 1 dan 2 Disuntik Sinovac Bakal Dapat Pfizer

"Kuncinya satu, yaitu memahamai Ideologi, saya ingin PNS itu lurus ke depan siapapun pemimpinnya," tegasnya.

Ia juga berencana dalam momentum pendidikan dan pelatihan tersebut, peserta akan diberikan asuransi dan uang saku.

"Kami menyatakan momentum ini sangat bagus, selama pelatihan akan diberikan asuransi dan uang saku," ungkapnya.

Baca juga: BEGINI Cara Cek Tiket dan Jadwal Vaksinasi Booster di PeduliLindungi

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPIP Prof Yudian Wahyudi menyambut baik program tersebut.

Menurutnya, BPIP telah menyusun 15 bahan ajar tentang Pembinaan Ideologi Pancasila, termasuk untuk PNS.

"Saya sangat setuju sekali, kami bahkan sudah mengebangkan buku bahan ajar termasuk untuk PNS," ungkapnya.

Baca juga: Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda Pakai Modus Mark Up dan Manipulasi Data Bahan Bakar

Ia berpendapat, pendidikan dan pelatihan tersebut dilakukan level-level sesuai tingkatan atau jabatan PNS.

"Tetap pelatihan ini diperlukan di level-level tertentu. Perlu juga MoU Kemenpan-RB, Kemenhan dan BPIP," ucapnya.

Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo juga berpendapat perlu penguatan di dalam aparatur negara sebagai pelayan publik.

Baca juga: Terapkan Pasal Penyebaran Hoaks kepada Ferdinand Hutahaean, Ini Alasan Polisi