Pimpinan DPRD DKI Kritik Anies soal Seremoni Penyerahan Dana Parpol, Prasetyo: Itu Perintah UU

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengaku heran dengan seremoni penyerahan dana dari Pemprov DKI Jakarta ke 10 partai politik (paropol) yang ada di Ibu Kota.

Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, bantuan keuangan atau APBD untuk parpol merupakan amanat Undang-Undang yang pelaksanaannya bersifat rutin setiap tahun.

“Jadi ini ada apa, seolah-olah bantuan keuangan itu inisiatif Gubernur. Bukan, ini perintah Undang-undang kok,” ujar Pras dalam keterangan tertulis, Jumat (24/12/2021).

Video: Gubernur Anies Yakin Formula E Akan Gerakkan Ekonomi Jakarta

Pras mengutip Pasal 12 Huruf (k) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Aturan itu menyebutkan bahwa parpol berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, mekanisme pemberiannya hingga pertanggungjawaban dari bantuan keuangan tersebut telah dijelaskan detail dalam Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Pengganggaran Dalam APBD Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporang Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi: Ingat Permasalahan Banyak Bukan di Atas Meja Tetapi di Lapangan

Baca juga: Prasetyo Minta Panitia Formula E Tidak Dompleng Nama Presiden Jokowi

"Jadi semuanya jelas dan transparan. Justru di sini saya sebagai Ketua DPRD menagih Gubernur untuk menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban dana commitment fee Formula E sebesar Rp 560 miliar dari APBD kepada masyarakat. Apalagi cuma Jakarta yang membayar biaya komitmen sebesar itu,” kata Pras.

Dalam kesempatan itu, Pras juga menyinggung soal pinjaman Pembangunan Jaya Ancol sebesar Rp 1,2 triliun ke Bank DKI.

Dia menyatakan akan memanggil pihak Ancol untuk memberikan keterangan sejelas-jelasnya mengenai pinjaman tersebut.

“Infonya untuk pembangunan sarana dan prasarana. Apakah ini untuk membangun sirkuit Formula E, karena itu kan termasuk sarana dan prasarana,” jelas dia.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi Minta Presiden Jokowi Tidak Dibawa-bawa Dalam Formula E

Menurut Pras, pinjaman ini membuktikan bahwa Formula E masih menggunakan dana publik.

Sebab, untuk mengembalikan pinjaman tersebut ancol pasti akan meminta PMD dari pemerintah provinsi DKI Jakarta.

“Jadi ini sudah terlalu rumit, banyak dana publik yang digunakan untuk Formula E. Mulai dari uang APBD, Jakpro, Bank DKI dan sekarang giliran Ancol,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengucurkan dana hibah bantuan keuangan kepada partai politik di Jakarta tahun 2021 senilai Rp 27.255.145.000.

Baca juga: Prasetyo Jengkel Dituding Bekingi Perempuan yang Perang Mulut dengan Ibu Arteria Dahlan di Bandara

Proses penyerahannya ini dilakukan di Ruang Balai Agung, Balai Kota DKI, pada Rabu (23/12/2021).

“Kita berharap ini (bantuan keuangan) menjadi bekal bukan sekadar nilai rupiahnya, tapi menandakan penyaluran langsung dari rakyat Jakarta untuk partai-partai politik di Jakarta, sehingga partai politik di Jakarta dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik lagi,” kata Anies berdasarkan keterangannya pada Rabu (22/12/2021).

Anies mengatakan, dana hibah dapat dimaknai bahwa ini adalah kewajiban yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Adapun APBD diperoleh dari pajak masyarakat Ibu Kota yang diputuskan bersama oleh eksekutif dan legislatif.

“Kalau berbicara tentang nilai tentu saja kebutuhan melampaui dari nilai tersebut, dan ini secara resmi disalurkan kepada partai politik, sehingga dipegang sebagai amanat bagi kita semua,” ujarnya. (faf)

Baca juga: Prasetyo: Wanita Yang Ribut Dengan Ibunda Arteria, Istri Brigjen Zamroni Eks Dandim Jakpus

Berikut ini rincian penyaluran dana hibah untuk parpol dari APBD DKI Jakarta:

1. Partai Kebangkitan Bangsa DKI Jakarta sebesar Rp 1.541.060.000

2. Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta Rp 2.022.540.000

3. Partai Golkar DKI Jakarta Rp 1.501.230.000

4. Partai Amanat Nasional DKI Jakarta Rp 1.879.410.000

5. Partai Gerindra DKI Jakarta Rp 4.678.965.000

6. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DKI Jakarta Rp 6.681.620.000

7. Partai NasDem DKI Jakarta Rp 1.548.950.000

8. DPW Partai Keadilan Sejahtera DKI Jakarta Rp 4.585.025.000

9. Partai Persatuan Pembangunan DKI Jakarta Rp 884.175.000

10. Partai Demokrat DKI Jakarta Rp 1.932.170.000