Ketua KPK Nilai PT Seharusnya Nol Persen, Gerindra: Kami Berapa Aja Enggak Ada Masalah

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman tak mau memusingkan berapa besar seharusnya presidential threshold (PT) di Indonesia.

"Kalau Gerindra sih enggak pusing, mau PT 20 persen, 15 persen, mau 5 persen, mau 0 persen, kami siap aturan," ujar Habiburokhman saat dihubungi, Senin (13/12/2021).

Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, tak masalah jika Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menilai PT sebaiknya ditiadakan alias nol persen.

Baca juga: Kortas Korupsi Sudah Digagas Sejak Era Tito Karnavian, Diwujudkan oleh Listyo Sigit Prabowo

"Kami mana saja silakan, enggak ada masalah," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menyinggung ambang batas pencalonan presiden alias presidential threshold (PT), yang sering dan masih digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Sekarang orang masih heboh dengan apa itu pak, parlemen treshold, president treshold."

Baca juga: Mulai 2022, Vaksin Sinovac Digunakan Khusus Anak Usia 6-11 Tahun

"Seharusnya kita berpikir sekarang bukan 20 persen, bukan 15 persen. 0 persen dan 0 rupiah."

"Itu pak kalau kita ingin mengentaskan dari korupsi," kata Firli pada acara Silatnas dan Bimtek Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Indonesia Partai Perindo, di Jakarta Concert Hall, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (10/12/2021).

Menurut Firli, dengan PT 0 persen dan 0 rupiah, tidak ada lagi demokrasi di Indonesia yang diwarnai dengan biaya politik yang tinggi.

Baca juga: Bukti Awal Tunjukkan Omicron Kurangi Efektivitas Vaksin dan Penyebarannya Bisa Lampaui Delta

Sehingga, hal itu berpotensi menyebabkan adanya politik transaksional.

Padahal, di era reformasi yang sudah bertransformasi ini, keterbukaan merupakan ruh daripada demokrasi di Indonesia.

Dengan keterbukaan, kata dia, seharusnya tidak ada lagi celah untuk korupsi, tidak ada lagi transaksional di ruang gelap yang kelam dan saat malam gelap gulita.

Baca juga: Anggota Komisi II DPR Bantah Sepakat dengan Pemerintah Pemilu 2024 Digelar pada 15 Februari

"Maknanya apa? Maknanya kita setelah tertutup seharusnya semuanya transparan, semuanya akuntabel, semuanya bisa dipertanggungjawabkan."

"Tidak perlu lagi adanya politik yang mahal, tidak perlu," tegasnya. (Reza Deni)