Menkeu Purbaya Dukung Pemecatan 26 Pegawai Pajak: Sekarang Bukan Saatnya Main-Main Lagi!

WARTAKOTALIVECOM, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dukungannya terhadap langkah tegas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memecat 26 pegawai akibat pelanggaran etik dan dugaan penyalahgunaan wewenang.

Pada konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (8/10/2025), Purbaya menilai keputusan yang diambil Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, merupakan bagian dari upaya memperkuat integritas lembaga dan memulihkan kepercayaan publik terhadap instansi pajak.

“Ya mungkin dia (Dirjen Pajak Bimo Wijayanto) menemukan orang-orang yang menerima uang, yang enggak bisa diampuni lagi, ya dipecat,” kata Purbaya

Purbaya menegaskan bahwa langkah bersih-bersih di tubuh DJP tidak hanya menjadi bentuk penegakan disiplin, tetapi juga pesan moral bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kemenkeu agar tidak lagi bermain-main dengan kejujuran.

“Message-nya adalah ke teman-teman Pajak yang lain, sekarang bukan saatnya main-main lagi,” ujarnya menegaskan.

Selain itu ia juga menilai, tindakan tegas terhadap pelanggaran etika dan korupsi menjadi kunci dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi pajak, yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.

“Kita harus tunjukkan bahwa Kemenkeu tidak menoleransi penyimpangan apa pun. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan wewenang, akan kita tindak,” lanjutnya.

Langkah pemecatan ini disebut Purbaya juga merupakan bagian dari agenda reformasi birokrasi yang terus dijalankan Kemenkeu, terutama di sektor perpajakan yang berperan vital bagi penerimaan negara.

Ia berharap tindakan tersebut dapat menjadi efek jera dan memperkuat budaya integritas di lingkungan pegawai pajak.

Sementara itu, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto sebelumnya menjelaskan bahwa pemecatan 26 pegawai tersebut dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan internal yang ketat oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu.

Sebagian dari mereka diketahui terlibat dalam penerimaan gratifikasi dan pelanggaran berat terhadap kode etik ASN.

Kebijakan ini pun mendapat perhatian publik, terutama karena menjadi salah satu langkah paling tegas yang diambil DJP dalam beberapa tahun terakhir.

Dengan dukungan penuh dari Menteri Keuangan, Kemenkeu berharap momentum pembersihan ini dapat menjadi titik balik untuk memperbaiki tata kelola perpajakan di Indonesia.

“Kalau kita mau membangun sistem yang bersih dan dipercaya rakyat, ya harus dimulai dari dalam. Kita tidak bisa menuntut kepatuhan dari wajib pajak kalau aparatur kita sendiri tidak bersih,” tutup Purbaya.