Tepis Isu Reshuffle Kabinet 8 Desember 2021, Mensesneg: Semua Menteri dan Wamen Tetap Fokus Bekerja

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengomentari isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju pada Rabu (8/12/2021) mendatang.

Menurut Pratikno, belum ada rencana reshuffle kabinet.

Sehingga, ia meminta para menteri serta wakil menteri tetap fokus bekerja seperti biasa.

Baca juga: Surati DPR, KPU Minta Jadwal Pemilu Dibahas pada 7 Desember 2021 Atau Sebelum Reses

"Setahu saya tidak ada rencana (reshuffle) tersebut."

"Jadi, pokoknya semua menteri tetap bekerja seperti biasa, semua wamen tetap kerja seperti biasanya," kata Pratikno saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/12/2021).

Pratikno mengatakan, saat ini pemerintah tengah fokos dan meningkatkan kewaspadaan terhadap ancanam varian Covid-19 Omicron.

Baca juga: Diundang Rapat Tak Pernah Hadir, Pimpinan MPR Tegur Menteri Keuangan Sri Mulyani

Terlebih, saat ini mendekati Natal dan tahun baru.

Di mana, perekonomian tetap harus bergerak di tengah ancaman varian asal Afrika tersebut.

"Kita harus waspada, apalagi kemudian ada Nataru, libur Natal dan tahun baru."

Baca juga: Kuasa Hukum: Munarman Alhamdulillah Sehat, tapi Agak Kurus

"Jadi kita antisipasi bagaimana perekonomian tetap bergerak, tetapi Covid tetap terkendali. Semua fokus bekerja," tegas Pratikno.

Saat disinggung kemungkinan reshuffle pada akhir tahun, Pratikno langsung menepisnya.

Menurutnya, tak ada rencana reshuffle kabinet hingga akhir 2021.

Baca juga: Varian Baru Omicron Kemungkinan Bisa Kembali Menyerang Penyintas Covid-19

"Sampai saat ini tidak ada rencana, jadi semua fokus bekerja," tegas Pratikno.

Sebelumnya, isu perombakan (reshuffle) kabinet semakin kencang berembus, seiring semakin dekatnya Hari Rabu Pon pamungkas tahun ini, yang akan jatuh pada 8 Desember 2021.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap memilih Hari Rabu Pon dalam kalender Jawa untuk melakukan reshuffle kabinet,  yang sering dikaitkan sebagai hari baik bagi Presiden Jokowi.

Baca juga: Belajar dari Tujuh Negara, Ini Empat Langkah Pemerintah Antisipasi Omicron Masuk Indonesia

Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, reshuffle menjadi hak penuh atau prerogatif Presiden Jokowi.

Karena itu, PKB menghormati apa yang akan menjadi keputusan Presiden Jokowi dalam menyusun atau merombak kabinetnya.

”Karena reshuffle itu hak prerogatif Presiden, kami dari PKB manut saja apa yang nanti akan diambil oleh Presiden."

Baca juga: Sidangnya Digelar Online, Munarman Bandingkan dengan Rizieq Shihab

"Karena Presiden tahu apa yang terbaik buat Indonesia, dan tahu apa yang harus dilakukan dengan para menteri dan kabinetnya,” kata Gus Jazil, Rabu (1/12/2021).

Hingga saat ini, kata Gus Jazil, PKB juga belum diajak bicara oleh Presiden mengenai isu reshuffle.

Namun, Wakil Ketua MPR ini memaklumi saat ini masyarakat cukup antusias dengan isu reshuffle, karena Hari Rabu Pon memang tinggal tersisa sekali pada tahun ini, yakni pada 8 Desember 2021.

Baca juga: Gara-gara Cuitan UU Cipta Kerja Terlau Banyak Invisible Hand, Fadli Zon Dilaporkan ke MKD

”Seperti lazimnya yang sering dilakukan Pak Presiden Jokowi, saat ini isu reshuffle memang sedang kencang dibicarakan, meskipun pihak Istana atau Pak Jokowi belum memberikan sinyal."

"Tetapi, masyarakat menunggu karena lazimnya Pak Jokowi melakukan reshuffle itu pada Hari Rabu Pon, dan Rabu Pon itu akan jatuh pada 8 Desember,” bebernya.

Kendati begitu, kata Gus Jazil, tidak mesti juga Presiden akan menjadikan Rabu Pon pamungkas di tahun 2021 atau pada sepekan mendatang, untuk melakukan reshuffle kabinet, karena sampai hari ini tanda-tanda reshuffle juga belum kelihatan.

Baca juga: UPDATE Vaksinasi Covid-19 RI 1 Desember 2021: Dosis Pertama 140.205.046, Suntikan Kedua 96.519.346

Terkait munculnya wacana PAN yang disebut-sebut ingin bergabung di kabinet meskipun pada Pilpres 2019 berada di kubu yang berseberangan sebagai pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Gus Jazil mengatakan hal itu juga terserah kepada Presiden.

”Perlu saya ingatkan, karena reshuffle ini hak prerogatif Presiden, jangan mendikte-dikte apa yang menjadi kebijakan Presiden."

"Jadi, PAN atau siapapun, biarkan Presiden mengambil keputusan, tanpa perlu ditekan-tekan dan didikte-dikte,” tegasnya. (Fransiskus Adhiyuda)