Virus Corona
Tolak Permintaan Tes PCR Disubsidi Pemerintah, Menkes: Harga Rp 300 Ribu Sudah Paling Murah di Dunia
Menurutnya, saat ini harga tes PCR di bandara Indonesia sudah 25 persen kuartal termurah secara global.
lihat foto
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, sulit merendahkan harga tes PCR di Indonesia.
Menurutnya, saat ini harga tes PCR di bandara Indonesia sudah 25 persen kuartal termurah secara global.
"Kalau diturunkan menjadi Rp 300 ribu, itu mungkin Indonesia masuk 10 persen kuartal yang paling murah dibanding harga PCR airport di dunia," ungkap Budi dalam konferensi pers virtual, Selasa (26/10/2021).
Baca juga: Status Bebas Zona Merah Covid-19 di Indonesia Masih Bertahan, Oranye Juga Nihil, Kuning Ada 504
Budi mencontohkan India yang mematok harga PCR hanya Rp160 ribu, tapi mereka mampu memproduksi di dalam negeri.
"India negara yang paling murah untuk semuanya, gitu ya, selain Cina."
"Skala ekonomi negara India juga tercapai, karena jumlah populasinya mencapai 2 billion," beber Budi.
Baca juga: Tak Cuma Pesawat, Pemerintah Juga Bakal Wajibkan Tes PCR untuk Penumpang Moda Transportasi Lain
Budi juga menolak usulan agar tes PCR disubsidi pemerintah.
"Harga PCR yang diminta Bapak Presiden kemarin itu sudah paling murah di seluruh dunia," cetusnya.
Ia menegaskan, pemerintah tidak berencana mensubsidi tes PCR agar bisa mencapai harga terendah.
Baca juga: DAFTAR Terbaru Zona Hijau Covid-19 di Indonesia: Bertambah Jadi 10, Terbanyak di Bengkulu
"Apalagi harga PCR sudah diturunkan dan sudah cukup murah," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan harga tes PCR diturunkan menjadi Rp 300 ribu.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, usai rapat terbatas bersama Presiden, Senin (25/10/2021).
Baca juga: Jokowi Lantik 17 Duta Besar, Jubir Presiden Tugas di Kazakhstan, Mantan Ketua Kadin di Amerika
"Arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi Rp 300 ribu, dan berlaku selama 3 x 24 jam untuk perjalanan pesawat," ungkap Luhut.
Luhut tidak menampik syarat kewajiban PCR untuk pengguna transportasi udara mendapat banyak kritikan masyarakat.
Terutama, karena kebijakan tersebut diterapkan saat kasus melandai.
Baca juga: Yaqut Cholil Qoumas Bilang Kementeriannya Hadiah Negara untuk NU, Anwar Abbas: Bubarkan Saja Kemenag
