Kamis, 21 Mei 2026

Virus Corona

Pemerintah Tak Terapkan Lockdown Meski Kasus Covid-19 Melonjak, Ini Penjelasan Satgas

Alasan pemerintah hingga saat ini tidak mengambil kebijakan penerapan lockdown atau karantina wilayah, karena pemerintah sudah menerapkan PPKM mikro.

Tayang:
Warta Kota/Rangga Baskoro
Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Covid-19 Hery Trianto, Minggu (20/6/2021) menjelaskan, substansi PPKM berbasis mikro yang berjalan selama ini sama dengan "lockdown". Foto ilustrasi: Kawasan RT 02/25 Kelurahan Pejuang yang kini melakukan lockdown lokal karena seorang warga meninggal dunia tertular virus covid-19 saat hajatan. 

- Mengatur kegiatan fasilitas umum, serta

- Mengatur kegiatan seni, sosial dan budaya.

Baca juga: Fraksi PSI Nilai Anies Kehilangan Fokus. Idris: Pengawasan Penerapan Mirco Lockdown Masih Lemah

Hery mengatakan, petugas di lapangan memperketat pelaksanaan PPKM mikro melalui operasi yustisi yang melibatkan TNI dan Polri.

Petugas di lapangan memantau kegiatan dan menertibkan masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

"Tujuannya untuk mengurangi mobilitas agar masyarakat lebih banyak di rumah. Karena faktor penularannya manusia. Jadi, kalau aktivitas manusianya dikurangi, akan menekan penularan," kata dia.

Hery menegaskan, PPKM mikro sebenarnya cukup efektif menekan laju penularan Covid-19.

Belakangan, kasus positif meningkat karena beberapa hal.

Baca juga: Camat Cipayung Hentikan Mikro Lockdown di Cilangkap karena Sudah Zona Kuning Kasus Covid-19

Seperti, masyarakat tidak mematuhi larangan bepergian, larangan mudik lebaran.

Menurut Hery, pemerintah sudah berupaya agar masyarakat tidak bepergian dan mudik, tapi ternyata banyak yang tidak mengikuti imbauan pemerintah.

"Kasus di Kudus, kita tahu di sana ada ziarah setelah Lebaran di Sunan Muria dan Sunan Kudus, kemudian itu dianggap salah satu yang memicu penularan. Di Bangkalan juga sama, setelah Lebaran masyarakat punya tradisi berkumpul. Ketika berkumpul terjadi interaksi, terjadi risiko penularan," kata Hery.

Penyebab lainnya lanjut dia adalah varian baru Covid-19 yang diduga turut mempercepat penularan.

Baca juga: Sempat Lockdown Akibat Ada Guru Terpapar Covid-19, SDN 08 Kenari Kembali Gelar PTM

Dengan PPKM mikro menurut Hery kebijakan mitigasi risiko hingga tingkat RT/RW semakin mudah.

Hingga saat ini ada puluhan ribu desa yang membentuk posko.

Posko aktif melaporkan perkembangan kondisi di daerah masing-masing. Efektivitas kebijakan PPKM mikro sudah terlihat sampai pertengahan Mei.

"Sehingga kita dapat data yang lebih valid tentang apa sebenarnya yang terjadi di berbagai daerah. Ketika kita bisa memetakan zona risiko hingga ke RT/RW, tentu saja itu akan semakin baik, kita semakin presisi," katanya.

Halaman 2/3
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved