Breaking News:

Fraksi PSI Nilai Anies Kehilangan Fokus. Idris: Pengawasan Penerapan Mirco Lockdown Masih Lemah

Pemprov DKI harusnya menegakkan aturan PPKM mikro, sehingga tidak terjadi kerumunan ataupun klaster-klaster baru.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Agus Himawan
Ricky Martin Wijaya
Idris Ahmad 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad. menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kehilangan fokus dalam mengendalikan Covid-19 di Jakarta.

Alih-alih mengetatkan pengawasan, Anies dan jajarannya sibuk mengurus jalur road bike di Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang yang berujung pada polemik di masyarakat. Demikian diungkap Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad.

Idris menyebut, seolah-olah Pemprov DKI juga angkat tangan dan berserah pada masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan.

Padahal penegakkan hukum harus terus dilakukan demi menghindari ledakan kasus Covid-19 di Jakarta seperti saat ini. “Jakarta gagal mengantisipasi kenaikan kasus.

Di saat kasus Covid-19 meledak, Gubernur Anies malah kehilangan fokus dan lebih sibuk dengan road bike serta safari politik,” ujar Idris, Rabu (16/5/2021).

Menurutnya, Pemprov DKI harusnya menegakkan aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro, sehingga tidak terjadi kerumunan ataupun klaster-klaster baru. Baik di lingkungan permukiman, tempat usaha, maupun perkantoran.

Baca juga: Pasutri Pasien Covid-19 Akhirnya Dievakuasi Setelah Terkepung Banjir di Rumahnya Sejak Selasa,

Baca juga: Pengendara Xenia Pakai Pelat Palsu, Ngaku Anggota Polri Beli KTA dan ID Card Seharga Rp 2 Juta

“Aturan batas kapasitas 50 persen tidak lagi diawasi, aturan kerja di rumah tidak dipantau sehingga kembali muncul klaster perkantoran dan kerumunan di mana-mana,” jelas Idris.

Selain itu pelaksanaan mikro lockdown di RT yang masuk zona merah juga kerap diabaikan karena minimnya pengawasan. Seperti yang diungkap Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti, bahwa 51 persen kasus Covid-19 baru berasal dari RT-RT yang justru telah diterapkan micro lockdown.

“Percuma membuat aturan kalau tidak diawasi. Tidak cukup hanya pasrah menyerahkan ke warga,” ujar Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta ini.

Idris mengatakan, Pemprov DKI juga dapat berinovasi dalam menerapkan aturan PPKM Mikro seperti yang tertuang di Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved