Breaking News:

Virus Corona

Pemerintah Tak Terapkan Lockdown Meski Kasus Covid-19 Melonjak, Ini Penjelasan Satgas

Alasan pemerintah hingga saat ini tidak mengambil kebijakan penerapan lockdown atau karantina wilayah, karena pemerintah sudah menerapkan PPKM mikro.

Editor: Hertanto Soebijoto
Warta Kota/Rangga Baskoro
Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Covid-19 Hery Trianto, Minggu (20/6/2021) menjelaskan, substansi PPKM berbasis mikro yang berjalan selama ini sama dengan "lockdown". Foto ilustrasi: Kawasan RT 02/25 Kelurahan Pejuang yang kini melakukan lockdown lokal karena seorang warga meninggal dunia tertular virus covid-19 saat hajatan. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Masyarakat mengkhawatirkan situasi akan semakin memburuk jika pemerintah tidak menerapkan karantina wilayah atau pembatasan sosial berskala besar (lockdown).

Kekhawatiran itu didasari data di sejumlah daerah yang menunjukkan angka kasus Covid-19 melonjak pascalibur Lebaran 2021.

Sebelum libur Lebaran 2021 Pemerintah sudah mengeluarkan larangan mudik, bahkan sudah melakukan penyekatan arus mudik di sejumlah titik, mulai dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur.

Video: Kasus Covid-19 Meningkat, Kapolda Metro Jaya Ingatkan Optimalisasi PPKM Mikro

Namun, sebagian masyarakat tetap memaksa mudik dengan berbagai cara dengan melanggar penyekatan yang sudah dibuat oleh polisi dan Dishub.

Menanggapi kekhawatiran itu, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Hery Trianto menjelaskan, alasan pemerintah hingga saat ini tidak mengambil kebijakan penerapan lockdown atau karantina wilayah.

Menurut Hery Trianto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (20/6/2021), menjelaskan bahwa substansi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro sebagai kebijakan untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang berjalan selama ini sama dengan lockdown.

Baca juga: Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo: Tidak Ada Istilah Kantor Pemerintah Lockdown

Baca juga: Covid-19 Mengamuk Lagi, Zulkifli Hasan Kembali Usulkan Lockdown Akhir Pekan

"Jadi jangan dibenturkan antara kebijakan lockdown dengan pembatasan kegiatan masyarakat. Substansinya sama, membatasi mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan," kata Hery.

Pemerintah memperpanjang PPKM mikro, 15-28 Juni 2021. PPKM mikro menggunakan acuan beleid Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021.

Aturan itu menjelaskan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved