Breaking News:

Operator Pelabuhan Semestinya Belajar dari Operator Kereta Api untuk Bersihkan Pungli dan Premanisme

"Operator KA punya nyali, mestinya operator pelabuhan meniru operator KA bagaimana membersihkan aksi premanisme di Pelabuhan."

Penulis: Mohamad Yusuf | Editor: Mohamad Yusuf
Warta Kota/Alex Suban
(Iustrasi) Truk peti kemas melakukan proses bongkar muat peti kemas dari kapal di Terminal Peti Kemas (TPK) Koja, Pelabuhan Tanjung Priok. Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menyebut aksi premanisme dan pungutan liar (pungli) sudah berlangsung lama di pelabuhan. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menyebut aksi premanisme dan pungutan liar (pungli) sudah berlangsung lama di pelabuhan.

Djoko pun mengimbau agar operator pelabuhan seharusnya belajar dari operator kereta api (KA) untuk membersihan aksi premanisme dan pungli.

Di mana hal tersebut telah terbukti dengan bersihnya pengelolaan kereta api dan stasiun dari aksi pungli dan premanisme.

Baca juga: DUH! Selain Sembako Kena Pajak, Dalam Draf RUU KUP, Sekolah Pun Bakal Dikenakan PPN

Baca juga: Penasaran dengan Suara Berdenyit di Kamar, Suami di NTT Pergoki Istri Telanjang dengan Pria Lain

Baca juga: Ternyata di Arab Saudi, Habib Rizieq Bertemu Tito Karnavian, Budi Gunawan dan Dihubungi Wiranto

"Aksi Premanisme di pelabuhan sudah berlangsung lama. Tidak hanya di Pelabuhan Tanjung Priok namun hampir di semua pelabuhan terutama pelabuham besar yang aktivitasnya tinggi," kata Djoko dalam keterangannya, Selasa (15/6/2021).

"Ini masalah sosial-ekonomi. Jika lingkungan pelabuhan dipenuhi masyarakat yang tergolong miskin dan kumuh, maka dapat dipastikan hal itu terjadi. Bahkan juga terjadi kongkalikong dengan oknum aparat juga," tambahnya.

Justru, lanjutnya, hal seperti sengaja dipelihara oleh oknum tersebut.

Dalam bidang apapun, kata Djoko apabila pelanggaran murni di lakukan sendiri oleh pelaku, pasti hanya akan berlangsung sementara (mingguan atau beberapa bulan).

Tetapi kalau pelanggaran sudah berlangsung rutin dan terus-menerus, pasti sudah ada kerjasama dengan aparatur dan lainnya.

"Organisasi yang namanya Asosiasi Bongkar Muat Pelabuhan yang seyogyanya tidak berfungsi dalam pengoperasian Pelabuhan modern, tetap berfungsi. Pengaruhnya sangat kuat bahkan bongkar muat yang dilakukan dengan Container Crane yang tidak ada peran buruh Bongkar Muat-nya tetap dipungut biayanya," jelas Djoko.

Pejabat di Kementerian, lanjut Djoko tidak berani untuk menghilangkannya.

Harus diakui modernisasi bongkar muat di pelabuhan menghilangkan sejumlah pekerja bongkar muat.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved