Breaking News:

Berita Nasional

Pemerintah Berencana Pajaki Sembako, Mardani: Langkah Panik Akibat Utang Menggunung

Mardani memandang rencana kebijakan mengenakan pajak sembako tersebut keluar akibat perhitungan pembangunan infrasrtuktur yang tidak matang

Editor: Feryanto Hadi
Wartakotalive.com/Desy Selviany
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyoroti rencana pemerintah yang akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok.

Mardani menyebutkan, kebijakan tersebut sebagai langkah panik akibat utang pemerintah yang sudah terlalu banyak.

"Ini langkah panik pemerintah melihat hutang yang menggunung dan penerimaan pajak yang menurun," tulis Mardani Ali Sera menanggapi pemberitaan soal rencana pengenaan PPN terhadap sembako, Rabu (9/6/2021).

Baca juga: Politisi Demokrat Prihatin Pemerintah Akan Pajaki Sembako, Mulai Beras, Gula, Telur, hingga Sayuran

Baca juga: Benny K Harman Minta Presiden Jokowi Tak Hanya Diam soal Kegaduhan di Tubuh KPK

Menurut Mardani, harusnya pemerintah lebih cerdas dalam mencari cara meningkatkan penerimaan negara dengan memperkuat industri, bukan lewat jalan menaikkan pajak.

"Mestinya di masa pandemi pemerintah bisa bekerja lebih cerdas tidak dengan menaikkan pajak, apalagi terhadap kebutuhan pokok, tapi memperkuat industrialisasi dengan menggunakan energi terbarukan," ungkapnya.

Di sisi lain, Mardani memandang rencana kebijakan tersebut keluar akibat pembangunan infrasrtuktur yang tidak didukung dengan perhitungan matang.

"Ini adalah dampak dari investasi tidak strategis pada infrastruktur yang tidak didukung dengan pembangunan zona industri dan memperkuat inovasi teknologi. Sekali lagi ini langkah panik yang bisa makin membenamkan ekonomi Indonesia," ungkapnya

Baca juga: Soal Kabar Petugas Pajak Bisa Tangkap Pelanggar Pidana Perpajakan, Begini Penjelasannya

Baca juga: Hadir di Peringatan 100 Tahun Soeharto, Anies Teladani Ketenangan dan Jiwa Besar Almarhum Pak Harto

Pemerintah disebutkan selain akan mengenakan PPN terhadap kebutuhan pokok.

Kebijakan itu akan tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Adapun pengenaan pajak itu diatur dalam Pasal 4A draf revisi UU Nomor 6 

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved