Breaking News:

Berita Nasional

Politisi Demokrat Prihatin Pemerintah Akan Pajaki Sembako, Mulai Beras, Gula, Telur, hingga Sayuran

Kebijakan mengenakan pajak sembako itu akan tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983

Editor: Feryanto Hadi
Warta Kota/Feryanto Hadi
Ilustrasi: Pedagang sembako di Pasar Pondok Labu, Jakarta Selatan 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Politisi Partai Demokrat, Yan Harahap prihatin dengan rencana pemerintah yang akan menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok.

Menurutnya, lagi-lagi rakyat yang menjadi 'korban' atas kondisi keuangan negara yang sedang sulit.

Yan Harahap pun mempertanyakan, apakah keuangan negara sedang begitu sekarat sehingga sembako pun bakal dikenai pajak.

"Kasihan rakyat ini, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat pun bakal dikenakan pajak, Apa ini pertanda keuangan negara makin ‘sekarat’. Semoga rakyat tidak semakin ‘melarat’," tulis Yan Harapan menanggapi pemberitaan dari CNN Indonesia di Twitter, Rabu (9/6/2021).

Baca juga: Soal Kabar Petugas Pajak Bisa Tangkap Pelanggar Pidana Perpajakan, Begini Penjelasannya

Baca juga: Hadir di Peringatan 100 Tahun Soeharto, Anies Teladani Ketenangan dan Jiwa Besar Almarhum Pak Harto

Dalam pemberitaan itu, disebutkan selain akan mengenakan PPN terhadap kebutuhan pokok, pemerintah juga akan mengenakan PPN  pada barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.

Kebijakan itu akan tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Adapun pengenaan pajak itu diatur dalam Pasal 4A draf revisi UU Nomor 6 

Dalam draf beleid tersebut, barang kebutuhan pokok serta barang hasil pertambangan atau pengeboran dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN.

Baca juga: Sri Mulyani beserta Jajarannya Belum Ada Rencana Ikuti Gagasan Sandiaga Uno untuk Kerja dari Bali

Baca juga: Negara G7 Tetapkan Aturan Baru, Facebook dan Amazon Bersiap Bayar Pajak Sebesar 15 Persen

Dengan penghapusan tersebut, berarti barang itu akan dikenakan PPN.

Jenis-jenis kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat dan tak dikenakan PPN itu sendiri sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 116/PMK.010/2017.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved