Daniel Girang Bisa Ikuti PTM dan Bertemu Teman di SDN 03 Duri Kepa

Kata dia, Pokja membutuhkan waktu ekstra untuk mengevaluasi hasil pelatihan di sekolah tersebut. Hal ini mengingat, jumlah sekolah yang dinilai untuk mengikuti PTM cukup banyak mencapai 308 sekolah.

Baca juga: Kemendikbudristek Minta Peran Serta Masyarakat Awasi PTM Agar Tak Tercipta Klaster Sekolah

"Kemudian yang kedua, pada tanggal 7 itu juga kan bersamaan dengan pelaksanaan PPDB dimulai, sehingga para Kepala Seksi Dikdas (Pendidikan Dasar) dan Dikmen (Pendidikan Menengah) di 11 wilayah DKI  berharap tidak berbarengan dengan PPDB," kata Taga pada Jumat (4/6/2021).

Sementata itu Kepala Disdik DKI Jakarta Nahdiana mengatakan selama piloting dan uji coba berlangsung, pembelajaran dilakukan secara terbatas. Untuk kegiatan tatap muka juga hanya dilakukan selama beberapa hari dalam sepekan untuk setiap jenjang pendidikan.

Setelah itu, kegiatan belajar mengajar di sekolah akan diliburkan untuk disterilisasi. Sementara kegiatan ekstrakurikuler ditiadakan selama pembelajaran tatap muka berlangsung.

“Untuk pembelajarannya pun kami prioritaskan dulu dengan materi-materi esensial yang memang membutuhkan tatap muka dengan durasi 3-4 jam,” ujar Nahdiana.

Dia melanjutkan, untuk jumlah peserta didik juga dibatasi dengan maksimal 50 persen dari daya tampung. Para pelajar di kelas juga dilakukan pengaturan jarak 1,5 meter setiap peserta didik.

Kemudian untuk satuan pendidik telah mengikuti pelatihan tentang blended learning, sehingga ketika sudah mulai pembelajaran mereka juga melayani secara virtual. “Jadi nanti ada anak yang belajar di sekolah, ada juga yang belajar dari rumah karena orangtuanya tidak mengizinkan, anak tetap di rumah dan mereka tatap kami layani,” katanya.

Piloting dan uji coba ini dilakukan secara bergantian dari jenjang kelas 4 SD sampai kelas 12 SMA. Sedangkan, jenjang PAUD, TK, kelas 1, 2 dan 3 tetap belajar di rumah melalui virtual.

Uji coba PTM ini dilakukan sebagai persiapan menghadapi PTM sesungguhnya yang digelar pada Juli 2021 mendatang. Hal ini sebagaimana keputusan yang ditetapkan empat menteri RI melalui surat keputusan bersama (SKB), yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; Menteri Agama; Menteri Kesehatan; dan Menteri Dalam Negeri.