Breaking News:

Berita Nasional

Pegawai KPK Tak Lulus TWK Datangi PGI Dinilai Keliru, Seharusnya Datangi MA

Sebagian pegawai KPK yang tak lulus Tes Wawasam Kebangsaan bersama kuasa hukumnya mendatangi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Selasa.

Penulis: Budi Sam Law Malau | Editor: Hertanto Soebijoto
Wartakotalive.com/Budi Sam Law Malau
Henry Indraguna, Ketua LBH Glow Zedek di bawah naungan GBI Church Glow FC yang digembalai Pendeta Gilbert Lumoindong, Selasa (1/6/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, SEMANGGI -- Kedatangan sebagian pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lulus Tes Wawasam Kebangsaan (TWK), bersama kuasa hukumnya ke Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) adalah tindakan keliru.

Hal itu diungkapkan Henry Indraguna, Ketua LBH Glow Zedek di bawah naungan GBI Church Glow FC yang digembalai Pendeta Gilbert Lumoindong, Selasa (1/6/2021).

Sehingga atas hal itu, Ketua PGI menyampaikan statemen yang sama sekali tidak tepat. 

"Sebab PGI adalah organisasi umat yang seharusnya memiliki tugas dan fungsi mengurusi keumatan, oleh karenanya PGI sudah sepatutnya memahami atau mengetahui hal mana yang seharusnya diurusi dan bukan bertindak seperti politisi," kata Henry dalam keterangan tertulis kepada Warta Kota, Selasa (1/6/2021).

Selain itu menurut Henry, pegawai KPK yang didampingi oleh kuasa hukumnya juga sudah sepatutnya memahami dan mengetahui bahwa PGI bukanlah alat politisi yang dapat dijadikan sebagai pendukung diri. 

Baca juga: KPK Makin Runyam, 700 Pegawai Tak Mau Ikut Pelantikan Jadi ASN, Performa KPK Terancam Anjlok

Baca juga: Dipecat KPK, AKP Stepanus Robin Pattuju Kemungkinan Tetap Bekerja di Polri

"Jika memang pegawai KPK bersama dengan kuasa hukumnya tidak puas atas hasil TWK tersebut, seharusnya pegawai KPK dengan kuasa hukumnya datang ke Mahkamah Agung (MA) untuk melakukan uji materil terhadap peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tersebut," kata Henry. 

"Bukan malah mendatangi PGI," tambah Henry.

Sebab, katanya, kedatangan sebagian pegawai KPK dengan kuasa hukumnya ke PGI secara hukum adalah kedatangan yang keliru.

Sebagaimana diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan UU Nomor 19 tahun 2019 sejak dirubah kedua kalinya, pada pokoknya menggariskan bahwa status KPK merupakan lembaga penyelenggara negara. 

Baca juga: DAFTAR Lengkap 75 Pegawai KPK Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan, 1.271 Orang Dilantik Jadi ASN

Kemudian, akibatnya seluruh pegawai KPK statusnya juga diubah menjadi aparatur sipil negara (ASN), sehingga secara hukum status seluruh pegawai KPK beralih menjadi ASN untuk melaksanakan UU Nomor 19 Tahun 2019 dimaksud.

Atau dengan kata lain, untuk melaksanakan pengalihan status seluruh pegawai KPK yang sebelumnya bukan ASN menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Henry Indraguna mengatakan, kemudian KPK menerbitkan peraturan Nomor 1 Tahun 2021, guna untuk melaksanakan peraturan dimaksud KPK menyelenggarakan ujian Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap seluruh pegawai KPK. 

Baca juga: Chudry Sitompul Sebut KPK Bisa Angkat Penyidik dari Polri atau Jaksa Jika Pegawai Ogah Jadi ASN

"Namun, hasilnya terdapat sebagian dari pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat ujian TWK dimaksud, yang akibatnya tidak dapat dialihkan sebagai ASN di KPK," ujar Henry.

Henry mengatakan, setelah sebagian pegawai KPK dinyatakan tidak memenuhi syarat dialihkan menjadi ASN, sebagian pegawai KPK tersebut bersama dengan kuasa hukumnya telah mendatangi PGI. Sehingga atas adanya, kedatangan dimaksud ketua PGI menyampaikan statemen yang sama sekali tidak tepat. (bum)

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved