Breaking News:

Berita Jakarta

Temuan di Lapangan, Banyak Surat Dokter Dipalsukan Pemohon SIKM demi Bisa Mudik

Penolakan pengajuan SIKM kata Benni umumnya terjadi karena kekeliruan pemohon dalam mengisi data permohonan

Wartakotalive.com/Muhammad Azzam
Ilstrasi mudik: Arus pemudik yang melintasi Jalur Pantura, Kedungwaringin, perbatasan Bekasi-Karawang semakin ramai saat lewat tengah malam, pada Selasa (11/5/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, SEMANGGI-- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra mengatakan berdasarkan database perizinan dan nonperizinan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta pada Senin (10/5/2021) pukul 18.00, tercatat permohonan SIKM yang diajukan sebanyak 3.888 permohonan.

"Dengan 1.546 SIKM diterbitkan dan 2.094 permohonan SIKM ditolak serta 248 permohonan SIKM masih dalam proses penelitian administrasi dan penelitian teknis karena baru saja diajukan oleh pemohon" kata Benni dalam keterangan tertulis kepada Warta Kota, Senin (10/5/2021) malam.

Penolakan kata Benni umumnya terjadi karena kekeliruan pemohon dalam mengisi data permohonan hingga dokumen yang diserahkan tidak dapat dibuktikan lebih lanjut otentifikasi dokumen tersebut oleh pemohon.

Baca juga: Tadinya Sehat dan Bugar, Trio Fauqi Meninggal Sehari setelah Menerima Vaksin AstraZeneca

Baca juga: Wali Kota Bekasi Sebut Penerapan SIKM Untuk Warga Mudik Ke Luar Kota Saja, Jabodetabek Tidak Perlu

"Setelah dilakukan penelitian administrasi dan penelitian teknis perizinan SIKM, banyak ditemukan surat dokter dan dokumen lainnya yang ditempel dengan tulisan atau dipalsukan oleh pemohon. Dan kami pun melakukan otentifikasi ke instansi atau faskes terkait. Jika Permohonan tersebut tidak sesuai perundangan dan melanggar prosedur, jelas kami tolak," kata Benni.

Adapun pemalsuan Surat atau Manipulasi Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kata dia, dapat dikenakan Pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun penjara; dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 ayat 1, UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp.12 Miliar.

Baca juga: DPMPTSP DKI Jakarta Ungkap Penyebab Banyaknya Pemohon SIKM Ditolak, Ini Kekeliruan Alasan

Baca juga: Kini Urus SIKM Lebih Cepat, Berikut Tata Cara, Syarat dan Ketentuan Pengurusan SIKM DKI Jakarta

"Ditemukan juga pemohon yang hamil dan mengajukan SIKM untuk keperluan Mudik atau liburan bersama keluarga," kata Benni.

"Ibu Hamil memang masuk kategori diizinkan memperoleh SIKM namun untuk keperluan mendesak perjalanan nonmudik seperti pemeriksaan kandungan di Faskes luar Jabodetabek, bukan untuk mudik atau liburan bersama keluarga," kata Benni.

Karenanya kata dia permohonan SIKM itupun ditolak.

Benni menjelaskan Pemprov DKI Jakarta melalui DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta menghimbau kepada seluruh pihak untuk meningkatkan literasi terait perizinan SIKM, salah satunya melalui media sosial @layananjakarta 

Baca juga: Menanti Janji Erdogan Rebut Al Aqsa dari Kekuasaan Israel

"Mari Sukseskan Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri sebagai upaya pengendalian mobilitas dalam meminimalisir resiko peningkatan laju penularan Covid-19," katanya.

Halaman
1234
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Feryanto Hadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved