Vaksinasi Covid19
Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Siti Fadilah Supari: Wong Presidennya Mendukung, Kok Kita Menolak?
Siti pun menuturkan alasannya bersedia jadi relawan uji klinis vaksin Covid-19 berbasis sel dendritik tersebut.
Penulis: Sri Handriyatmo Malau |
lihat foto
Mantan Menteri Kesehatan era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengaku memiliki komorbid dan usia sudah 70 tahun, sehingga tidak bisa menerima vaksin Covid-19 yang sudah ada.
“Saya memang tidak bisa divaksin dengan vaksin yang ada. Karena saya punya komorbid. Begitu ada alternatif vaksin Nusantara itu, saya tertarik.”
"Selain juga saya mau tahu hasilnya bagaimana secara langsung. Jadi saya ikut jadi relawan," ucap Siti.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito enggan berkomentar soal tim peneliti vaksin Nusantara tetap melanjutkan proses pengembangan, meski tak sesuai rekomendasi pihaknya.
Baca juga: Kasus Baru Pengurusan Perkara di MA, Nurhadi Diduga Terima Uang dari Bos Lippo Group Eddy Sindoro
"Terkait vaksin Nusantara ya kami tidak bisa menjawab."
"Ya jawaban kami bagaimana hasil penilaian Badan POM terkait fase pertama uji klinik fase 1 vaksin dendritik atau vaksin Nusantara adalah belum bisa dilanjutkan ke uji klinik fase dua."
"Sudah clear ya sampai di situ," tegasnya dalam konferensi pers virtual bersama BPOM secara virtual, Jumat (16/4/2021).
Baca juga: Rizieq Shihab Raih Gelar Phd dari USIM, Kuasa Hukum: Terima Kasih Polri
Penny menuturkan, tugas BPOM telah selesai saat mendampingi uji klinik I, dan memberikan penilaian penelitian tersebut tidak masuk kategori riset ilmiah sesuai standar internasional.
"Saya tidak mau komentari, karena vaksin dendritik atau nama vaksin Nusantara sudah beralih sekarang."
"Saya tidak mau komentari lagi, sudah beralih," ucap Penny.
Baca juga: Tonjolkan Politik Identitas, PAN Ogah Ikut Wacana Poros Islam di Pemilu 2024
Ia pun mengingatkan, penting dalam sebuah penelitian ilmiah harus melewati uji praklinik atau uji pada hewan, sebelum diberikan kepada manusia.
Hal itu untuk menghindari kesalahan fatal dan memberikan perlindungan kepada relawan.
"Kalau tidak dilakukan dan langsung loncat ke clinical trial, nanti kesalahan ada di sana."
Baca juga: Yusril Setuju Wacana Poros Islam di Pemilu 2024, PBB Bakal Aktif dalam Pertemuan Selanjutnya
"Yang namanya penelitian begitu."
"Kita belajar dari tahapan-tahapan yang ada. Harusnya bisa dapat dikoreksi, diperbaiki."
"Vaksin Nusantara kami tidak bisa jawab."
Baca juga: Mahal dan Tak Fleksibel, Epidemiolog Sebut Vaksin Nusantara Tak Cocok di Situasi Pandemi Covid-19
