Yusril Setuju Wacana Poros Islam di Pemilu 2024, PBB Bakal Aktif dalam Pertemuan Selanjutnya

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyambut baik kemungkinan dibentuknya poros partai Islam untuk Pemilu 2024.

Hal ini dinyatakan Yusril, menyikapi pertemuan dan silaturahmi antara PPP dan PKS, di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang No 82, Jakarta Selatan, Rabu (14/4/2021).

"Saya menyambut baik pertemuan PKS dan PPP kemarin, yang mulai membahas pembentukan poros tengah partai-partai Islam."

Baca juga: Polisi Bolehkan Warga Mudik Lebaran Sebelum 6 Mei 2021, Setelah Itu Bangun 333 Titik Pos Penyekatan

"Pemilu masih tiga tahun lagi, namun lebih cepat membahas hal di atas akan lebih baik," ujar Yusril lewat keterangan tertulis, Kamis (15/4/2021).

Yusril mengungkapkan, dalam pemilu lalu ada tiga partai Islam yang turut serta, yakni PKS, PPP, dan PBB.

Namun karena saat ini hanya PKS dan PPP yang memiliki wakil di DPR, Yusril meminta agar kedua parpol itu berinisiatif membentuk koalisi partai Islam.

Baca juga: DPC Bakal Rapat Akbar Desak MLB PKB, Yenny Wahid dan Menteri Agama Digadang Jadi Pengganti Cak Imin

"Alangkah baiknya jika kedua partai Islam ini mengambil inisiatif untuk membentuk koalisi atau poros tengah partai-partai Islam itu."

"PBB akan ikut aktif dalam pertemuan-pertemuan lanjutan yang nanti akan diadakan," imbuhnya.

Di sisi lain, Yusril mengungkap pihaknya selalu menyambut baik setiap gagasan dan niat untuk menyatukan partai-partai Islam, baik dalam bentuk koalisi, aliansi, bahkan peleburan partai-partai Islam menjadi satu kekuatan.

Baca juga: SEJARAH Logo Partai Demokrat: Ide dari SBY, Cari Bahan Warna Biru Pasukan PBB di Tanah Abang

Namun, dia menilai gagasan besar penyatuan partai Islam memang tidak mudah.

Sebab, partai sering kali terpecah bukan karena masalah fundamental terkait ideologi atau prinsip perjuangan, tetapi karena perbedaan kepentingan politik praktis di lapangan.

Oleh karena itu, Yusril menuturkan, untuk menyatukan partai-partai Islam dapat dimulai dengan pembentukan koalisi partai, yang harus mendapat legitimasi undang-undang, baik UU Parpol maupun UU Pemilu.

Baca juga: Rapat Pleno KPU Sepakat Jadikan Ilham Saputra Ketua Definitif Gantikan Arief Budiman

"Partai-partai Islam bisa saja tampil dengan satu partai koalisi dalam pemilu, katakanlah misalnya diberi nama Partai Koalisi Islam yang terdiri atas beberapa partai Islam peserta Pemilu."

"Tanda gambar peserta pemilunya terdiri atas beberapa partai Islam yang bergabung dalam koalisi itu."

"Mengenai daftar calon, partai-partai Islam yang bergabung ke dalam koalisi itu dapat menegosiasikan calon-calon yang akan tampil di daerah pemilihan tertentu."

Baca juga: Jokowi: 70 Juta Penduduk Harus Sudah Divaksinasi Covid-19 pada Juli 2021

"Karena kita menggunakan sistem suara terbanyak, maka nomor urut tampaknya tidak lagi memainkan peran penting dan menentukan," paparnya.

Sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersilaturahmi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rabu (14/4/2021).

Dari pertemuan itu, PPP dan PKS tak menutup kemungkinan akan bersama untuk menghadapi Pemilu 2024.

Baca juga: Didakwa KPK Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tidak Bersalah tapi Bertanggung Jawab

"(Soal kemungkinan itu) Itu ide bagus, jadi PKS prinsipnya partai yang visinya rahmatan lil alamin," ujar Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi, di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang No 82, Jakarta Selatan, Rabu (14/4/2021).

"Kita akan menyambut siapa pun yang akan bergabung dengan kita, dan kita akan menyatukan kerja sama kita dengan partai lain maupun dengan yang lain," imbuhnya.

Meski demikian, Aboe Bakar mengatakan jarak waktu hingga 2024 masih terbilang panjang, sehingga banyak kemungkinan yang akan terjadi dalam rentang waktu tersebut.

Baca juga: Jokowi Mau Reshuffle Kabinet, PAN Dukung Semua Kebijakan Pemerintah

"Jadi sangat mungkin waktu masih panjang.

"Penjajakan-penjajakan ini masih ada 2,5 tahun atau 3 tahun, eh 2,5 tahun. Sangat memungkinkan," cetus Aboe Bakar.

Sementara, Sekjen PPP Arwani Thomafi juga tak menutup kemungkinan kerja sama yang akan terbentuk dengan PKS terkait Pemilu 2024.

Baca juga: Bank Garansi yang Dibikin Atas Arahan Edhy Prabowo kepada Sekjen KKP Sukses Kumpulkan Uang Rp 52,3 M

"Salah satu yang menjadi poin penting dalam kerja sama membangun demokrasi yang lebih baik."

"Saya kira juga proses-proses menuju Pemilu 2024 sangat terbuka untuk kita bicarakan dengan PKS."

"Kenapa? Karena kita tidak hanya satu sisi saja."

Baca juga: Masih Ada Perusahaan yang Mencicil, Presiden KSPI Dorong Pemerintah Bentuk Satgas THR

"Misalnya tentang sistem kepemiluan bagaimana membuat kontestasi di 2024 menjadi enak, menjadi lebih dinikmati semua pihak, masyarakat dan parpol."

"Saya kira tentu kita terbuka untuk bicara dalam berbagai sisi untuk menuju tatanan 2024 lebih baik," bebernya.

PAN Menolak

Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan sebelumnya merespons wacana dibentuknya poros Islam untuk Pemilu 2024.

Menurutnya, justru wacana tersebut berpotensi memperkuat politik aliran di Tanah Air.

"PAN melihat justru ini akan memperkuat politik aliran di negara kita, sesuatu yang harus kita hindari."

Baca juga: Jokowi: Angka Kesembuhan Pasien Covid-19 di Indonesia 90,5 Persen, Jauh di Atas Rata-rata Dunia

"Semua pihak harus berjuang untuk kebaikan dan kepentingan semua golongan," katanya kepada wartawan, Kamis (15/4/2021).

Pria yang akrab disapa Zulhas itu menyebut, wacana poros Islam untuk Pemilu 2024 kontraproduktif dengan upaya rekonsiliasi nasional pasca-Pemilu 2019.

Zulhas mengingatkan, Pilpres 2019 begitu kuat menggunakan sentimen SARA dan politik aliran serta politik identitas.

Baca juga: Satu Buronan Densus 88 Warga Jakarta Selatan Menyerahkan Diri ke Polsek Pasar Minggu

Menurutnya, luka dan trauma yang ditimbulkan oleh ketegangan dan tarik menarik itu masih terasa hingga saat ini.

"Rakyat masih terbelah, meskipun elite cepat saja bersatu."

"Buktinya capres dan cawapres yang menjadi lawan dari pasangan pemenang kini sudah bergabung," ujarnya.

Baca juga: Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman: Vaksin Nusantara Tidak Bisa Dipakai Massal

PAN, lanjut Zulhas, saat ini sedang memperjuangkan dan memperkuat politik gagasan, yaitu politik yang mengedepankan konsep dan program.

Menurutnya, saat ini semua pihak berpikir untuk kesejahteraan rakyat, mewujudkan ide kesetaraan, merumuskan gagasan tentang kedaulatan.

"Gagasan PAN tentang Islam adalah Islam substansial, Islam tengah atau wasathiyah, ajaran Islam yang diterjemahkan ke dalam berbagai dimensi kehidupan."

Baca juga: Kepala BPOM Ungkap Data Penelitian Vaksin Nusantara Disimpan di Server AS, Penelitinya Orang Asing

"Gagasan Islam yang rahmatan lil ‘alamin. Dalam bahasa Buya Hamka, Islam garam, bukan Islam gincu," papar Wakil Ketua MPR RI itu. (Vincentius Jyestha)