Breaking News:

Edhy Prabowo Ditangkap KPK

Bank Garansi yang Dibikin Atas Arahan Edhy Prabowo kepada Sekjen KKP Sukses Kumpulkan Uang Rp 52,3 M

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), Edhy disebut memberi arahan kepada Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar perihal bank garansi.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/ILHAM RIAN PRATAMA
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo didakwa memberi arahan kepada Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar perihal bank garansi. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo didakwa menerima suap dengan total Rp 25,7 miliar, terkait pengurusan izin budidaya dan ekspor benih bening lobster (BBL).

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), Edhy disebut memberi arahan kepada Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar perihal bank garansi.

Bank garansi ini diduga menjadi sarana pengumpulan uang suap dari para perusahaan eksportir benur.

Baca juga: Didakwa KPK Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tidak Bersalah tapi Bertanggung Jawab

"Atas arahan terdakwa pada tanggal 1 Juli 2020, Antam Novambar selaku Sekretaris Jenderal KKP membuat nota dinas."

"Kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor: ND.123.1/SJ/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020," kata jaksa KPK membaca surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (15/4/2021).

Nota dinas tersebut adalah hasil tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan di wilayah Ngara Republik Indonesia.

Baca juga: Jokowi Mau Reshuffle Kabinet, PAN Dukung Semua Kebijakan Pemerintah

Atas nota dinas itu, Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I (Soekarno-Hatta) Habrin Yake menandatangani surat komitmen dengan seluruh eksportir benur, sebagai dasar penerbitan bank garansi di Bank BNI.

Kemudian atas permintaan Staf Khusus Menteri Edhy Prabowo, Andreau Misanta Pribadi, para eksportir BBL diwajibkan menyetor uang ke rekening bank garansi tersebut dengan nilai Rp1.000 per ekor. Harga ini sebelumnya telah ditetapkan Edhy Prabowo.

Jaksa mengatakan saat itu Kementerian Keuangan belum menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ekspor BBL.

Baca juga: Cegah Ketergantungan, Rp 400 Miliar Dianggarkan untuk Kembangkan Vaksin Covid-19 Dalam Negeri

Tapi, para perusahaan pengekspor benur ini tetap menyetorkan uang ke bank garansi tersebut.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved