Masih Ada Perusahaan yang Mencicil, Presiden KSPI Dorong Pemerintah Bentuk Satgas THR

Menurut Andi Gani, Satgas tersebut untuk mengawasi pemberian THR oleh perusahaan kepada karyawannya.

Editor: Yaspen Martinus
ISTIMEWA
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mendorong pemerintah membentuk Satgas THR. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menemui sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/4/2021).

Andi mengatakan pertemuannya dengan para menteri membahas tentang pemberian tunjangan hari raya (THR), yang sampai sekarang masih menjadi polemik.

Pihaknya mendorong pemerintah membentuk Satgas THR.

Baca juga: Polisi Bolehkan Warga Mudik Lebaran Sebelum 6 Mei 2021, Setelah Itu Bangun 333 Titik Pos Penyekatan

"Semoga Menaker segera menerbitkan satgas THR yang juga diisi oleh buruh dan pengusaha, jadi ada keseimbangan," ujar Andi Gani.

Menurut Andi Gani, Satgas tersebut untuk mengawasi pemberian THR oleh perusahaan kepada karyawannya.

Karena menurut dia, masih ada perusahaan yang tidak membayarkan THR, meskipun telah diwajibkan pemerintah.

Baca juga: DPC Bakal Rapat Akbar Desak MLB PKB, Yenny Wahid dan Menteri Agama Digadang Jadi Pengganti Cak Imin

"Yang penting yang terbaik adalah pengawasan ada dan melekat," kata dia.

Andi meminta pemerintah memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang tidak patuh membayarkan THR sesuai ketentuan.

Karena menurut dia, apabila tidak ada sanksi tegas, maka akan banyak perusahaan yang tidak membayarkan THR.

Baca juga: SEJARAH Logo Partai Demokrat: Ide dari SBY, Cari Bahan Warna Biru Pasukan PBB di Tanah Abang

"Diberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang memang tidak memberikan THR secara utuh, dan juga memberikan THR yang dari tahun 2020, bahkan ada perusahaan yang masih mencicil sampai hari ini," paparnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta perusahaan membayar tunjangan hari raya (THR) 2021 secara penuh dan tepat waktu, kepada para pekerja/buruh.

Ida mengatakan, bahwa THR merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya tiba.

“Diperlukan komitmen bagi para pengusaha untuk membayar THR secara penuh dan tepat waktu, kepada para pekerja dan buruh,” kata Ida saat konferensi pers virtual, Senin (12/4/2021).

Baca juga: Jokowi Teken PP 56/2021, Segini Royalti Lagu dan Musik yang Harus Dibayar Pemilik Hotel dan Karaoke

Ida mengatakan, peraturan ini telah disepakati lewat diskusi yang dilakukan Tripartit Nasional yang terdiri dari unsur pengusaha, buruh, dan pemerintah, serta dewan pengupahan nasional (Depenas).

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved