Luhut Pandjaitan: Nama KPK Sakti Betul, tapi Jangan Jadi Negatif Seolah Cuma Menangkap Saja

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, upaya pencegahan korupsi lebih penting dibanding penindakan.

Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak semata menindak para koruptor.

Namun, bagaimana melakukan pencegahan agar praktik korupsi itu tidak terjadi.

Baca juga: Firli Bahuri: Masih Banyak Orang Baik, yang Ditangkap KPK karena Korupsi Tidak Lebih dari 1.550

"Ini jadi penting."

"Tadi saya minta KPK untuk bantu, karena KPK punya nama yang sakti betul."

"Tapi jangan sakti itu jadi negatif, seolah hanya nangkap saja, enggak begitu," kata Luhut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (13/4/2021).

Baca juga: UPDATE Vaksinasi Covid-19 RI 13 April 2021: Dosis Pertama 10.352.495, Suntikan Kedua 5.420.003

Ia menyatakan, triliunan rupiah uang negara bisa dicegah untuk tidak dikorupsi.

Salah satunya dengan melakukan digitalisasi birokrasi yang berjalan otomatis, guna menutup celah praktik korupsi.

Kendati demikian, dirinya mengakui prestasi KPK dalam melakukan operasi tangkap tangan (OTT) cukup membanggakan.

Baca juga: Selain Dua Trah Soekarno, Jokowi dan Budi Gunawan Dinilai Bisa Jadi Calon Kuat Ketua Umum PDIP

Namun, ia menilai OTT saja tidak cukup untuk memaksimalkan upaya negara dalam memberantas korupsi.

Justru, menurut dia, pencegahan lebih penting ketimbang penindakan korupsi.

"Kalau penindakan kita sudah sangat senang lihat itu banyak OTT."

Baca juga: Perusahaan Wajib Bayar THR 2021 Penuh dan Tepat Waktu, yang Terlambat Didenda 5 Persen

"Tapi kan enggak cukup hanya dengan OTT, OTT itu hanya ujung."

"Justru pencegahan ini yang lebih penting," tutur Luhut.

Yang Ditangkap KPK karena Korupsi Tidak Lebih dari 1.550 Orang

Hingga kini tak lebih dari 1.550 orang yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena melakukan korupsi.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, tentang perlunya pencegahan korupsi diterapkan secara nasional.

Firli melanjutkan, di Indonesia masih jauh lebih banyak orang baik.

Baca juga: DAFTAR Terbaru Zona Merah Covid-19 di Indonesia: Bertambah Jadi 11, Bali Mendominasi

Untuk itu, menurutnya praktik pencegahan korupsi yang baik di daerah perlu dikembangkan dan ditularkan.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022 secara virtual, Selasa (13/4/2021).

"Praktik baik ini perlu dikembangkan dan ditularkan kepada seluruh daerah."

Baca juga: Ikut-ikutan Teman Lompat ke Sungai Kalimalang Padahal Tak Bisa Berenang, Remaja Bekasi Tenggelam

"Karena jangan sampai orang yang kena OTT saja yang ramai."

"Sementara masih banyak ribuan bahkan jutaan orang yang baik."

"Yang tertangkap oleh KPK melakukan korupsi itu tidak lebih dari 1.550 orang sampai hari ini," tutur Firli.

Baca juga: Lagi, Dua Warga Jakarta Selatan Jadi Buronan Densus 88

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebelumnya mendorong agar praktik-praktik pencegahan korupsi yang baik di daerah dapat diterapkan secara nasional.

Hal itu diungkapkan Ganjar menjawab permasalahan, khususnya terkait integrasi perencanaan penganggaran berbasis elektronik.

Menurut Ganjar, praktik-praktik baik tersebut sudah berulang kali disampaikan dalam beberapa pertemuan, di antaranya di Bali dan Surabaya.

Baca juga: DAFTAR Terbaru Zona Hijau Covid-19 di Indonesia: Tambah Jadi 9, Tetap di Papua, Nias, dan Maluku

Sejumlah praktik tersebut, kata Ganjar, di antaranya terkait bidang ESDM, pertambangan, serta reformasi birokrasi.

"Saya kira beberapa yang sudah dikumpulkan, sistem-sistem atau praktik baik ini, baik kiranya kalau sedikit dipaksa untuk diberlakukan kepada seluruh jajaran, sehingga integrasi ini ada," usul Ganjar.

Dengan demikian, kata dia, hal itu bisa mengurangi masalah-masalah yang berulang.

Baca juga: Arief Poyuono Ungkap Dugaan Jual Beli Jabatan di Kemendes PDTT, Minimal Rp 1 Miliar untuk Eselon I

"Sehingga juga setiap tahun nanti kita tidak lagi berbicara apakah sudah sesuai atau belum."

"Kemudian nanti berapa duit yang ngendon karena basis datanya tidak terlalu kuat," cetus Ganjar.

Sementara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sering mengingatkan semua anggota Kabinet Indonesia Maju untuk tidak melakukan korupsi.

Baca juga: Gatot Nurmantyo Tokoh Oposisi yang Layak Jadi Presiden Versi Survei KedaiKOPI, Juga Rocky Gerung

Karena, rakyatlah yang akan menjadi korban.

Hal itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, di acara yang sama.

“Saya ingin mengingatkan arahan presiden yang sering disampaikan saat rapat terbatas kabinet, yaitu untuk menciptakan sistem yang menutup celah korupsi."

Baca juga: KNKT Sukses Unduh Data CVR Sriwijaya Air SJ 182, Empat Channel Alami Gangguan

"Jangan korupsi apa pun atas hak rakyat,” ujar Moeldoko seperti disiarkan langsung di Channel YouTube Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Presiden Jokowi, kata Moeldoko, juga berpesan kepada para pejabat untuk tidak menyalahgunakan kewenangan dan jangan mau disuap, karena itu semua hanya akan menyengsarakan rakyat.

“Jangan menyalahkan kewenangan, jangan mau disuap serta jangan melakukan pungli, karena pada dasarnya dan pada akhirnya yang menjadi korban ada rakyat,” tegasnya.

Baca juga: Jokowi Teken Keppres 7/2021, Cuti Bersama ASN Tahun Ini Cuma Dua Hari

“Dan ini, kalimat ini seringkali diulang-ulang oleh Presiden. Untuk itu ini harus menjadi perhatian kita semuanya,” tuturnya.

Karena itu, dia mengingatkan agar para pejabat tidak berani mencoba melakukan korupsi.

Apalagi, Moeldoko menyatakan pemerintah telah mempunyai strategi pencegahan yang kuat untuk membongkar tindakan korupsi di Indonesia.

Baca juga: Barang Bukti Suap Pajak Dibawa Kabur Truk, Boyamin Saiman Mau Laporkan Sumber Kebocoran ke Dewas KPK

"Sistem pencegahan korupsi sudah semakin kita perkuat dari hulu ke hilir."

"Jadi bagi siapa pun yang masih nekad pasti akan disikat tanpa pandang bulu," tegas Moeldoko dalam acara yang disiarkan secara daring ini.

Moeldoko merinci, pemerintah telah menyiapkan enam aksi dalam Stranas PK periode 2021 sampai 2022.

Baca juga: Tuding Guru SD yang Ditembak Mati Mata-mata TNI-Polri, OPM: Kami Tidak Sembarang Tembak

Pemerintah berharap skema itu berhasil membantu KPK menghilangkan tindakan korupsi di Indonesia.

"Strategi nasional pencegahan korupsi adalah komitmen kuat pemerintah bersama-sama dengan KPK."

"Sebagai upaya untuk menciptakan pemberantasan korupsi yang sistemik, kolaboratif, dan berdampak nyata," papar Moeldoko.

Baca juga: Polisi Terlibat Penyalahgunaan Narkoba, Kapolri: Kalau Sudah Tidak Bisa Dibina, Binasakan Saja

Moeldoko mengatakan, enam aksi tersbut ditujukan untuk menjadi poin penting tahun ini, yakni percepatan perizinan dan tata kelola ekspor impor.

Lalu, memperkuat efektivitas dan efisiensi pengadaan barang dan jasa.

Aksi ketiga, pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK) untuk ketepatan subsidi.

Baca juga: Jokowi Bentuk Satgas Penanganan Hak Tagih, Utang BLBI kepada Negara Hampir Rp 110 Triliun

Kemudian, penguatan surat penyediaan dana (SPD) untuk ketepatan subsidi.

"Kelima, penguatan pengendalian internal pemerintah."

"Terakhir adalah penguatan integritas aparat penegak hukum bersama enam aksi lain."

Baca juga: Cuma 36 Persen Publik Puas dengan Kinerja Wakil Presiden Maruf Amin, Jubir: Namanya Juga Ban Serep

"Yang berpotensi menjadi game changer apabila dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan berorientasi hasil," beber Moeldoko.

Moeldoko berharap aksi itu bisa jadi fokus dan sasaran pencegahan korupsi di Indonesia.

Aksi itu juga diharapkan bisa jadi acuan dan panduan bagi kementerian, lembaga, sampai pemerintah daerah untuk mencegah korupsi ke depannya.

Baca juga: Gita Wirjawan Ekonom yang Layak Jadi Presiden Versi Survei Kedai Kopi, Rizal Ramli Peringkat Tiga

"Enam aksi itu diyakini bisa memberantas korupsi di Indonesia."

"Pemerintah yakin korupsi bisa hilang jika enam aksi itu dijalankan dengan baik," ujar Moeldoko.(Ilham Rian Pratama)