Breaking News:

Lebaran

UPDATE Mudik Lebaran 2021, Kemenhub: Kebijakan Larangan Mudik Butuh Regulasi Komplet

Kebijakan larangan mudik Lebaran 2021 memerlukan sebuah regulasi yang menyeluruh agar upaya mengendalikan pergerakan masyarakat dapat berjalan efektif

TribunnewsBogor/Yudistira Wanne
Kebijakan larangan mudik Lebaran 2021 membuat pengusaha bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Terminal Bayangan Parung Bogor mengeluh, Selasa (30/3/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM JAKARTA -- Tarik ulur soal jadi tidaknya mudik lebaran 2021 dilarang, masih menjadi sorotan masyarakat, pengusaha otobus, hingga pemangku kepentngan.

Masyarakat, terutama yang berkepentingan dengan mudik Lebaran, menjadi bingung, karena di media sosial banyak beredar berita yang simpang siur, antara dibolehkan dan dilarang.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengatakan, kebijakan larangan mudik Lebaran 2021 memerlukan sebuah regulasi yang menyeluruh agar upaya mengendalikan pergerakan masyarakat dapat berjalan efektif.

Video: Pekerja PO Bus Terminal Kalideres Taruh Harapan Besar pada Mudik Lebaran 2021

“Pembatasan transportasi saja tidak cukup, perlu ada ketentuan yang lebih komplet dari hulu ke hilir agar pergerakan orang tetap bisa dikendalikan,” kata Jubir Kemenhub Adita dalam diskusi daring ‘Mengapa Mudik Dilarang? Pengaruh Pergerakan Penduduk Terhadap Pengendalian Covid-19’ yang digelar di Jakarta, Selasa (6/4/2021).

Kemenhub, lanjut dia, mendukung upaya pemerintah mengatasi pandemi dengan mengatur pergerakan masyarakat.

Baca juga: Garuda Indonesia Masih Menunggu Aturan Perjalanan Orang dari Kemenhub Terkait Mudik Lebaran

Baca juga: Kepala Dishub Kota Tangerang Sebut Bakal Sweping Terminal Bayangan Terkait Larangan Mudik

Dalam upaya ikut mencegah penyebaran, kata dia, kebijakan Kemenhub selalu berpedoman pada rekomendasi yang dirilis oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19, salah satunya memberikan sejumlah persyaratan bagi calon penumpang antarkota atau jarak jauh.

“Kami mengatur dengan cara screening untuk memastikan orang yang betul-betul sehat, atau tidak berpotensi menularkan itu yang bisa menggunakan transportasi umum,” katanya.

Meski demikian, menurut Adita, kebijakan struktural melalui aturan-aturan yang telah ditetapkan tidak akan berjalan efektif di lapangan, jika tidak ada kolaborasi antar-pemangku kepentingan.

Baca juga: Airin Rachmi Diany Mengaku Kapok Berlakukan Posko PSBB dan SIKM saat Mudik Lebaran

“Kami juga perlu berkolaborasi dengan berbagai unsur yang mendorong pendekatan persuasif, melalui imbauan, edukasi, juga sosialisasi tentang perlunya membatasi pergerakan,” katanya.

Halaman
1234
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved