Diangap Layak Gantikan Moeldoko, Ngabalin Tak Menolak, Nyawa Pun Akan dia Berikan untuk Bangsa

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Politisi Partai Demokrat, Yan Harahap berkomentar tentang kesiapan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin untuk ditempatkan dalam posisi apapun oleh presiden Jokowi, termasuk menjadi Kepala Kantor Staf Presiden menggantikan Moeldoko.

Sambil menautkan link berita tentang pemberitaan mengenai pernyataan Ngabalin tersebut, Yan mengebut Ngabalin mudah terapancing. 

"Sedaaaap... pantang dipancing sikit," tulis Yan di akun Twitternya, Jumat (2/4/2021).

Baca juga: Diusulkan Gantikan Moeldoko sebagai Kepala KSP karena Dekat dengan Gibran, Fahri Hamzah Jawab Begini

Baca juga: Eko Kuntadhi: Tadinya FPI Hanya Sibuk dengan Sweeping, Kini Sudah Beranjak Jadi Organisasi Teror

Sebelumnya, politisi Demokrat lainnya, Syahrial Nasution memberikan pandangannya tentang kepantasan Ngabalin menggantikan Moeldoko sebagai kepala KSP.

Ngabalin dipandang cocok lantaran dianggap loyal terhadap Presiden Joko Widodo.

"Selain bro @Fahrihamzah, Bang Ali Ngabalin juga cocok jd KSP menggantikan Moeldoko. Sangat dikenal publik loyal kepada Pak @jokowi. Akan lebih baik lagi kalo Pak Moeldoko mundur dari Ketum KLB Abal-abal yang sdh ditolak Kemenkumham. Meninggalkan para calo politik dan tetap jadi KSP," tulis Syahrial.

Baca juga: Dewi Tanjung Minta Wanita Bercadar dan Pria Bercelana Cingkrang Sebaiknya Keluar dari Indonesia

Baca juga: Markas Pemuda Pancasila Cibodas Digrebek, Polisi: Jadi Tempat Jualan Miras dan Pesta Sabu

Ngabalin pun berterimakasih atas dukungan dari Syahrial.

Dia menyatakan, siap ditempatkan di mana saja, termasuk menjadi kepala KSP jika amanat itu diberikan kepadanya.

"Jangankan itu semua, kalau satu waktu bangsa dan negara Republik ini harus membutuhkan nyawa dan jiwa raga kita-kita ini ya, saya khususnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Jangan khawatir, saya sudah bilang sama anak dan istri saya," tutur Ngabalin dalam pemberitaan yang dikomentari Yan Harahap.

Baca juga: Terlibat Bentrok Berdarah dengan Pendekar PSHT, 3 Anggota Kelompok Kupang Dilarikan ke Rumah Sakit

Baca juga: Sarmili Meninggal Dunia setelah Divaksin Covid-19, Istri: Bibirnya Menghitam, Kondisi Drop

Peringatkan SBY jangan usik Moeldoko

Dalam kesempatan berbeda, Ngabalin mengatakan, Presiden Joko Widodo tidak melindungi Kepala KSP Moeldoko terkait polemik Partai Demokrat.

Menurut dia, sikap pemerintah sudah jelas dengan adanya keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang menolak hasil dari KLB Partai Demokrat di Deli Serdang.

"Tidak, tidak (Presiden tidak melindungi). Beri tahu Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) jangan lagi sebut-sebut KSP Moeldoko," ujar Ngabalin dikutip dari Kompas.com (Jaringan Warta Kota), Jumat (1/4/2021).

Baca juga: Bentrokan Pecah saat Ratusan Warga Tutup Akses ke Lokasi Tambang di Bungo, Jurnalis Ikut Jadi Korban

Baca juga: Profil Kilang Minyak Pertamina Balongan yang Tersohor di Dunia, Apa Fungsi dan Kegiatan Bisnisnya?

"Jangan lebai deh. Pemerintah dalam hal ini Kemenkumham sudah mengambil keputusan menolak hasil KLB dan itu sudah clear. Tidak ada urusannya KSP dan tidak ada urusannya Pak Moeldoko itu sambung-menyambung tidak ada," ucap dia lagi.

Dia pun memastikan bahwa keputusan Kemenkumham merupakan sikap negara terhadap polemik kepengurusan Partai Demokrat.

Ngabalin juga meminta agar tidak ada lagi desakan kepada Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan Moeldoko dari KSP.

Menurut dia, baik Presiden maupun Moeldoko sudah memahami langkah apa yang harus dilakukan.

Dia menilai, apa yang dilakukan Moeldoko atas KLB Partai Demokrat sudah dipertimbangkan secara matang.

Di sisi lain, pemerintah sudah mengambil sikap melalui penolakan Kemenkumhan.

Baca juga: Soroti Aksi Terduga Teroris, Ustaz Haikal Hassan: Tidak Ada Konsep Bunuh Diri dalam Islam

"Kalau kemarin sikap pemerintah itu kan sikap politik orang bernegara itu. Kalau pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham menolak hasil keputusan KLB Deli Serdang, itu artinya politik negara yang pemerintah gunakan," ucap Ngabalin.

"Dalam rangka melihat kedudukan satu perkara itu ada regulasinya, ada kebijakannya, sehingga saya kira, siapa saja pasti akan legowo dengan situasi seperti itu," kata dia.

Sebelumnya, pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio berpendapat, Moeldoko sebaiknya mundur dari jabatan KSP setelah pemerintah menolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB).

Jika tidak mundur, ia menyarankan Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle agar Moeldoko tidak menjadi beban politik bagi pemerintah.

Baca juga: Aa Gym Mendadak Cabut Gugatan Cerai, Teh Ninih Singgung soal Keteladanan dalam Rumah Tangga

Baca juga: Alhamdulillah, Nenek 63 Tahun di Parung Bogor yang Kecebur Sumur Sudah Siuman

"Harusnya, demi Indonesia, kan Pak Moeldoko sering ngomong begitu, demi Presiden, sebaiknya beliau mengundurkan diri," kata Hendri saat dihubungi Kompas.com, Rabu (31/3/2021).

Kemenkumham sebelumnya telah menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan oleh kubu Moeldoko.

"Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak," ujar Menkumham Yasonna Laoly dalam keterangan persnya, Rabu (31/3/2021)