Pemerintah Kembali Larang Mudik Lebaran, Organda DKI: Bakal Banyak Lagi yang Kena PHK

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Pemerintah melarang mudik Lebaran pada 6-17 Mei 2021, karena pandemi Covid-19.

Ini kali kedua pemerintah melarang mudik Lebaran, setelah pada tahun lalu juga melakukan hal yang sama.

Menyikapi hal itu, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DPD DKI Jakarta Shafruhan Sinungan menilai, pemerintah terlalu dini memutuskan larangan mudik.

Baca juga: Tak Ada Pemicu, Polisi Pastikan Benda Mencurigakan di Rumah Ahmad Yani Bom Palsu

Sebab, pada pekan lalu, Menhub Budi Karya Sumadi sempat mengatakan tak ada larangan mudik tahun ini.

"Terlalu dini melarang mudik, sedangkan Menhub kemarin bilang tak ada larangan untuk tahun ini."

"Jadi kenapa tumpang tindih?"

Baca juga: Kecanduan Narkoba, Pria Ini Begal Handphone Lalu Dijual, Hasilnya Buat Beli Sabu

"Harusnya disiapkan dulu aturan yang pasti, dan solusi apa untuk pelaku transportasi jika mudik itu dilarang," ujar Shafruhan Sinungan saat dihubungi Tribunnews, Sabtu (27/3/2021).

Shafruhan menambahkan, alangkah baiknya pemerintah tetap membolehkan mudik dengan syarat prokes Covid-19 diperketat.

Sebab, jika pelarangan mudik ditetapkan, akan membuat ekonomi semakin runtuh.

Baca juga: Effendi Simbolon: Megawati Kromosom PDIP, di Kos-kosan Sebelah Pendirinya Masih Dipertentangkan

Ia mengungkapkan sudah banyak karyawan di bidang transportasi terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga pemotongan gaji sopir, demi mempertahankan armada agar tetap laik jalan.

"Kami banyak menerima keluhan jika mudik tahun ini dilarang, akan banyak lagi yang di-PHK."

"Karena tak mudah untuk bisa normal lagi, padahal sejak Juli kemarin transportasi darat sudah mulai berbenah lagi untuk bangkit."

Baca juga: Partai Demokrat Tuding KLB Deli Serdang Hanya Soal Dendam Nazaruddin karena Tidak Dilindungi SBY

"Tapi kalau diputuskan mudik dilarang, sopir-sopir bus pasti akan semakin menjerit," ucap Shafruhan

Shafruhan menyarankan agar pemerintah lebih bijak dalam menyikapi aktivitas mudik.

Sebab, mudik bisa dijadikan momentum perbaikan ekonomi, khususnya di kampung-kampung.

Baca juga: Akhirnya Ditahan KPK, RJ Lino: Saya Senang Sekali Setelah Lima Tahun Menunggu