Kemenkeu Dorong Warga Lekas Setor SPT Pajak, Negara Lagi Butuh Banyak Duit Buat Beli Vaksin Covid-19

WARTAKOTALIVE.COM,  JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajak wajib pajak untuk segera menyetor Surat Pelaporan Tahunan atau SPT. 

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, negara membutuhkan setoran pajak untuk kebutuhan belanja negara dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hampir Rp 700 triliun, di antaranya Rp 58 triliun untuk beli vaksin Covid-19. 

"Dari hampir Rp 700 triliun yang akan kita pantau di dalamnya, termasuk keperluan vaksin dan vaksinasi. Vaksin dan vaksinasi akan membutuhkan hampir sekira Rp 58 triliun," ujarnya dalam acara "Spectaxcular 2021" secara virtual, Senin (22/3/2021). 

Baca juga: Ngaku Bisa Gandakan Uang, Ustaz Gondrong Pelihara Jenglot, Polisi Sita Uang Ratusan Juta Rupiah

Baca juga: Diikuti 1000 Anak, Sudin Pusip Jaksel Gelar Kumpul Dongeng Jakarta Secara Virtual

Suahasil menjelaskan, pemerintah harus menyelesaikan vaksinasi untuk 185 juta penduduk Indonesia, ini dinilainya tidak sedikit. 

"Ini bukan yang kecil, ini 185 juta penduduk Indonesia perlu dilakukan vaksinasi agar kita betul-betul miliki herd immunity. Uang pajak menjadi satu tumpuan utama untuk melakukan pembelian dan melakukan vaksinasi tersebut," katanya. 

Kendati demikian, dia menambahkan, pembelian vaksin Covid-19 saat ini masih harus melalui impor, sehingga harus ada terobosan dari anak bangsa. 

Baca juga: Terkuak dalam Sidang, Tenaga Ahli Utama KSP Doktor Ngabalin Ternyata Punya Jabatan Mentereng di KKP

Baca juga: NASIB, Cak Imin Masuk Survei Kandidat Presiden Pilihan Anak Muda, tapi Tak Ada Satupun yang Memilih

"Pada saatnya nanti membeli dan mengadakan vaksin ketika kita juga sudah memiliki vaksin dari dalam negeri. Ini akan menjadi bagian dari perjuangan kita untuk memastikan bahwa masyarakat Indonesia bisa terlindungi dari virus Covid-19, sehingga setahap demi setahap kegiatan ekonomi bisa terbuka kembali," pungkas Suahasil.

Pendapatan negara anjlok

Kementerian Keuangan menyatakan, pendapatan negara mencapai Rp 100 triliun atau kontraksi 4,8 persen di Januari 2021 dibandingkan tahun lalu Rp 105 triliun atau kontraksi 3,3 persen. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pendapatan negara didorong peningkatan penerimaan kepabeanan dan cukai akibat penerapan kebijakan tarif cukai dan peningkatan ekspor seiring peningkatan harga komoditas. 

Penerimaan perpajakan bulan Januari 2021 minus 15,3 persen sebesar Rp 81 triliun atau 5,6 persen target APBN 2021 yang terdiri dari realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 68,45 triliun serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp 12,5 triliun. 

• Soal Relaksasi Penghapusan Pajak Mobil Baru, Pedagang Mobil Bekas Mumet karena Berpotensi Merugi

• Terkuak, Influencer Asal Nigeria Bantu Peretas Korea Utara Bobol Uang Rp 1,3 Triliun

"Penerimaan pajak Rp 68,5 triliun atau kontraksi 15,3 persen. Sementara, untuk cukai kita terjadi lonjakan menjadi Rp 12,5 triliun dibandingkan tahun lalu Rp 4,5 triliun," ujarnya saat konferensi pers, Selasa (23/2/2021). 

Meski masih terkontraksi, kata Sri Mulyani, penerimaan pajak menunjukkan perbaikan secara konsisten sejak kuartal III tahun 2020. 

"Untuk mendukung pemulihan ekonomi, insentif perpajakan masih dimanfaatkan sehingga restitusi tumbuh positif dan terkendali," katanya. 

• Klarifikasi Bea Cukai terkait Temuan Sepeda Brompton di Penerbangan Sri Mulyani dari Amerika Serikat

Sri Mulyani menjelaskan, penerimaan netto mayoritas sektor usaha membaik, terutama disebabkan peningkatan PMI yang telah berada di zona ekspansif serta harga komoditas yang mulai pulih.