Berita Nasional

Disalahkan soal Utang Proyek Whoosh, Jokowi: Tujuannya Bukan Mencari Laba, tapi Keuntungan Sosial

Jokowi menjelaskan, pembangunan dan operasional Whoosh berawal dari masalah kemacetan parah yang telah melanda wilayah Jabodetabek

Editor: Feryanto Hadi
Tangkapan Layar Channel YouTube Kompas.com
KERETA CEPAT - Jokowi menjelaskan, pembangunan dan operasional Whoosh berawal dari masalah kemacetan parah yang telah melanda wilayah Jabodetabek 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA- Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara perihal gaduh utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Seperti diketahui, besarnya utang proyek tersebut menjadi perdebatan di publik

Negara sudah menyatakan menolak untuk ikut campur untuk membayar utang.

Publik pun mempertanyakan alasan Jokowi saat itu yang ngotot melanjutkan proyek tersebut meskipun dengan biaya besar.

Menurut Jokowi, pembangunan transportasi umum memang tidak bertujuan untuk mencari laba

Jokowi menjelaskan, pembangunan dan operasional Whoosh berawal dari masalah kemacetan parah yang telah melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung selama 20 hingga 40 tahun terakhir

Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat ditemui di Mangkubumen, Banjarsari, Kota Solo, pada Senin (27/10/2025). Alasan Pembangunan Whoosh: Atasi Kemacetan Jabodetabek dan Bandung, dikutip dari Kompas.com

Menurut Jokowi, membangun kereta cepat sama saja menyelematkan uang negara akibat kerugian yung ditimbulkan dari kemacetan.

Baca juga: Sulit Seret Jokowi Secara Pribadi di Polemik Kereta Cepat, Pakar: Dia Tandatangan Atas Nama Negara

“Dari kemacetan itu negara rugi secara hitung-hitungan. Kalau di Jakarta saja sekitar Rp 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp 100 triliun per tahun,” ujar Jokowi.

Menurutnya, kerugian akibat kemacetan mendorong pemerintah untuk membangun berbagai moda transportasi massal seperti KRL, MRT, LRT, Kereta Bandara, dan Whoosh.

“Tujuannya agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal sehingga kerugian akibat kemacetan dapat ditekan,” jelas Jokowi.

Menurut Jokowi, prinsip dasar pembangunan transportasi massal adalah layanan publik, bukan mencari laba.

“Prinsip dasar transportasi massal itu layanan publik, bukan mencari laba. Jadi, transportasi umum tidak diukur dari keuntungan finansial, tetapi dari keuntungan sosial,” tegasnya.

Jokowi menambahkan, keuntungan sosial tersebut mencakup penurunan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, pengurangan polusi, dan efisiensi waktu tempuh.

“Di situlah keuntungan sosial dari pembangunan transportasi massal. Jadi, kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian seperti MRT,” ujarnya.

Sumber: Warta Kota
Halaman 1/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved