Breaking News:

Berita Hukum

Klarifikasi Bea Cukai terkait Temuan Sepeda Brompton di Penerbangan Sri Mulyani dari Amerika Serikat

Berdasarkan penelusuran di lapangan oleh petugas Ditjen Bea dan Cukai, data penerbangan menyebutkan dalam barang bawaan rombongan terdapat dua sepeda

Tokopedia
Ilustrasi: Harga sepeda Brompton Explorer di Tokopedia mencapai Rp 100 juta 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberi pengakuan terkait adanya sepeda Brompton di penerbangan pejabat Kemenkeu. 

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Ditjen Bea Cukai Syarif Hidayat dalam keterangan yang diberikan tertulis bahwa benar Menteri Keuangan Sri Mulyani beserta beberapa
pejabat dan pegawai Kemenkeu tiba di Indonesia dengan beberapa detil penerbangan. 

Detil tersebut yakni dengan kode Penerbangan QR0958, DOH – CGK pada tanggal 11 November 2019 kedatangan pukul 07:35 WIB. 

Belum Genap Setahun Berdiri, MG Motor Indonesia Dirikan 14 Dealer

"Perjalanan tersebut adalah perjalanan kedinasan dalam rangka perjalanan investor meeting Amerika Serikat," tulis keterangan yang diberikan Syarief kepada Tribunnews, Selasa (23/2/2021). 

Berdasarkan penelusuran di lapangan oleh petugas Ditjen Bea dan Cukai, data penerbangan menyebutkan dalam barang bawaan rombongan terdapat dua buah sepeda. 

"Barang tersebut bukan milik Menteri Keuangan, melainkan milik salah satu anggota rombongan yang diberitahukan sebagai barang penumpang," lanjut keterangan dari Syarief. 

Baca juga: Kasus Hukum Abu Janda Belum Juga Ada Kejelasan, Tengku Zul: Kesaktian Apa yang Dimiliki Abu Janda?

Baca juga: 9 Artis ini Punya Sepeda Brompton Harganya Sampai Ratusan Juta, Siapa Saja Mereka?

Mengingat jumlah sepeda yang dibawa lebih dari satu buah di atas kewajaran barang pribadi penumpang maka atas impor barang tersebut dikategorikan sebagai impor umum dan untuk penyelesaiannya diperlukan dokumen perijinan. 

"Karena perijinan tersebut tidak dipenuhi, maka barang-barang tersebut ditegah. Barang saat ini berada dalam pengawasan KPU BC Soetta," pungkasnya. 

Adapun status barang adalah barang yang dikuasai negara di bulan September 2020 dan selanjutnya ditetapkan menjadi barang milik negara pada tanggal 11 Februari 2021.

Baca juga: Sempat Dibantah Kemenhub, Kini Ditjen Pajak Benar-benar Tarik Pajak Sepeda

Kasus brompton eks Dirut Garuda

Halaman
123
Editor: Feryanto Hadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved