Berita Bogor

SMKN 1 Bojonggede Menggelar Pembelajaran Tatap Muka, Begini Penjelasan Kepala Sekolah

Tayang: Kamis, 18 Maret 2021 01:37 WIB

Penulis: Yudistira Wanne | Editor: Feryanto Hadi

lihat foto

SMKN 1 Bojonggede Menggelar Pembelajaran Tatap Muka, Begini Penjelasan Kepala Sekolah

Warta Kota/Yudistira Wanne

Kepala Sekolah SMKN 1 Bojonggede, Aman Sihombing

Baca Selanjutnya:

Delapan Siswa SMK Negeri 1 Cileungsi Masih Dirawat, Satu Dirujuk ke RSUD Ciawi

WARTAKOTALIVE.COM, BOJONGGEDE - SMKN 1 Bojonggede menjadi salah satu sekolah yang mengikuti anjuran Pemerintah terkait pelaksanaan uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Kepala Sekolah SMKN 1 Bojonggede, Aman Sihombing mengaku bersyukur lantaran sekolahnya dipercaya untuk melaksanakan PTM.

"Pertama kita sangat bersyukur bahwa pemerintah sudah memberikan izin kepada SMKN 1 Bojonggede, sebagai pilot project untuk melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di zaman pandemic. Ini sesuai dengan surat Kabupaten Bogor yang ditindaklanjuti penugasan dari surat Disdik Bandung. Dalam hal ini KCD Wilayah I," ujarnya, Rabu (17/3/2021).

Lebih lanjut, Aman menegaskan bahwa PTM di SMKN 1 Bojonggede telah dimulai sejak kemarin.

"PTM dimulai sejak 17 Maret sampai 10 April 2021 ini uji coba pertama. Di mana dalam PTM ini, kita selalu menggunakan pelaksanaannya protokol kesehatan yaitu 5 M," tegasnya.

Dalam pelaksanaan PTM, Aman memaparkan bahwa SMKN 1 Bojonggede menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan berkoordinasi dengan pihak orang tua siswa.

"Semua warga sekolah yang masuk ke wilayah sekolah itu harus memenuhi prokes 5 M. Hal ini agar kita tidak terjangkit Covid-19. Di dalam PTM kita sudah merencanakan jauh hari teekait jadwal dan pembagian siswanya. Intinya adalah izin orang tua," jelasnya.

"Kami sudah mengambil izin orang tua bahwa putra putrinya diizinkan untuk ke sekolah. Dengan demikian kami mengetahui berapa jumlah perharinya dalam PTM," tambahnya.

Terkait PTM, Aman enggan mendiskriminasi urusan pelajaran kepada seluruh siswanya. Untuk itu, pihak SMKN 1 Bojonggede telah membagi terkait sistem pembelajaran dengan sistematis.

"Di SMKN 1 Bojonggede, kita buat pembelajarannya yang tidak diskriminatif. Saya katakan tidak diskriminatif bahwa di kelas X, XI dan XII itu masing-masing sudah mempunyai kegiatan," bebernya.

"Di tahun ini bahwa kelas XI itu seluruh siswa sudah berada di Idupa. Sementara, kelas XII sudah melaksanakan uji kompetensi keahlian. Agar tidak ada diskriminatif, kami untuk PTM ini mendahulukan anak-anak kelas X," sambungnya.

Sementara itu, Aman menegaskan bahwa dalam pelaksanaan PTM, pihaknya memberlakukan 50 persen siswa yang hadir dan mengikuti PTM.

"Syaratnya itu harus 50 persen daripada jumlah kelas. Di SMKN 1 Bojonggede, kita membuat per kelasnya itu 18 orang. Dibagi dua sesi setiap harinya per kelas. Ini untuk menjaga distancing. Jumlah kelas X ada 13 kelas," jelasnya.

Selain itu, Aman menjelaskan dalam proses PTM, siswa mengikuti pembelajaran dengan dibagi pada beberapa sesi.

"Satu sesi 1,5 jam. Dimulai dari jam 08.00 WIB sampai 09.30 WIB. Kemudian istirahat. Lalu sesi kedua dimulai lagi selama 1,5 jam," tandasnya.

Pemprov DKI belum wacanakan PTM

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta belum membahas secara detail terkait wacana sekolah tatap muka saat semester genap di bulan Juli 2021.

DKI masih fokus memberikan materi pembelajaran yang baik kepada para pelajarnya di Ibu Kota.

“Sekolah tatap muka nanti kami akan lihat, sejauh ini belum membahas itu yah,” kata Ariza di Balai Kota DKI pada Rabu (3/3/2021).

“Terpenting kita pastikan anak-anak dalam suasana pandemi ini bisa belajar dengan baik, bisa menerima materia dari para gurunya. Itu jauh lebih penting yang kita pikirkan,” tambah Ariza.

Atas dasar itulah, kata dia, Pemprov DKI Jakarta terus memperluas jangkauan jaringan internet gratis atau WiFi melalui program JakWiFi.

Keberadaan layanan ini sangat membantu peserta didik dan pendidik untuk mengikuti pembelajaran secara online.

“Sekolah kami minta terus lakukan inovasi dan kreativitas dengan mengeluarkan berbagai metode agar memudahkan anak-anak bisa menerima pelajaran dengan baik,” ujar Ariza.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta masih memantau perkembangan Covid-19 di Ibu Kota.

Apabila kasusnya masih tinggi, diperkirakan kegiatan tatap muka di sekolah akan kembali ditiadakan.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta telah meniadakan kegiatan tatap muka di seklah sejak 16 Maret 2020 lalu, atau sebulan sebelum adanya kebijakan PSBB pada 10 April 2020.

Langkah ini diambil karena mempertimbangkan potensi penularan Covid-19 melalui perantara anak ketika mereka berada di sekolah.

DKI menilai, anak-anak berpotensi tinggi menjadi pembawa atau carrier virus Covid-19 bagi orangtuanya atau orang yang memiliki komorbid ketika kembali ke rumah setelah belajar dari sekolah.

Kemudian, anak-anak juga dapat berkategori orang tanpa gejala (OTG) atau terkonfirmasi positif tanpa adanya gejala medis.

Akhirnya, untuk memudahkan kegiatan belajar secara online, DKI bakal membangun 9.413 titik JakWiFi di seluruh area Jakarta.

Saat ini sudah ada 6.000 lebih WiFi publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara gratis di Jakarta.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengatakan, dibutuhkan keputusan bersama antara Gubernur DKI Jakarta selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemprov DKI Jakarta dengan Forkopimda.

Bahkan, kata dia, DKI juga harus berkoordinasi dengan organisasi terkait, dari di dunia pendidikan maupun kesehatan.

“Termasuk melibatkan IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) bagaimana senyatanya angka secara keseluruhan dibanding dengan tingkat laju penularan yang ada. Kita harus optimis, tapi untuk saat tepatnya perlu dirumuskan bersama,” ujar Widyastuti.

Komentar KPAI tentang rencana sekolah tatap muka

Pemerintah menargetkan akhir Juni 2021 sebanyak 5,5 juta guru dan dosen selesai divaksinasi virus corona (Covid-19).

Pemerintah berharap usai vaksinasi, sekolah tatap muka kembali dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menyatakan target Kemdikbud, setelah Juni 2021 dan setelah para pendidik dan tenaga kependidikan selesai di vaksin Covid 19, maka pada Juli 2021 sekolah tatap muka akan dimulai diterapkan.

Atas rencana itu, Retno Listyarti, Komisioner KPAI bidang pendidikan menyatakan beberapa hal.

"Pertama, mengapresiasi Pemerintah Jokowi yang sudah memprioritaskan pemberian vaksin kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini adalah bentuk kepedulian pemerintah pada para guru yang merupakan garda terdepan dalam melayani proses pembelajaran kepada peserta didik," katanya kepada Warta Kota, Rabu (24/2/2021).

• Pendaftaran CPNS 2021 Dibuka Sebentar Lagi, Simak Daftar Dokumen yang Harus Disiapkan

Kedua, kata Retno mendorong pemerintah untuk merancang pengujian vaksin untuk usia anak agar herd immunity atau kekebalan kelompok terwujud.

Kekebalan kelompok adalah perlindungan secara tidak langsung dari penyakit menular yang terjadi ketika sebagian besar populasi menjadi kebal terhadap infeksi, baik melalui infeksi sebelumnya atau vaksinasi, sehingga individu yang tidak kebal ikut terlindungi.

"Herd immunity sulit terwujud jika hanya pendidik dan tenaga kependidikan yang divaksinasi," katanya.

Vaksin dimasukan ke tubuh untuk membantu sistem imun mempelajari virus dan melawannya tanpa harus sakit.

"Ketiga, mendorong para pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah di vaksin tetap harus melakukan protokol kesehatan 3M yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Jangan mengira setelah ada vaksin berarti akan bebas, tidak pakai masker lagi dan abai menerapkan 3 M, karena ini masih pandemi covid 19," papar Retno.

Seperti diketahui vaksin akan diberikan kepada masyarakat secara bertahap karena jumlah vaksin masih terbatas. Alhasil, masih akan banyak orang yang belum divaksin sehingga virus tetap dapat menyebar dan berisiko menginfeksi siapa saja.

• BERITA POPULER ARTIS 24 Februari : Dari Update Kasus Nissa Sabyan Sampai Vicky Prasetyo Menikah

"Berdasarkan teori, suatu wilayah dapat dikatakan bebas dari penyakit jika sudah terjadi kekebalan kelompok atau herd immunity. Kondisi ini bisa dicapai dengan pemberian cakupan vaksin mencapai 90 persen," katanya.

Keempat, kata Retno, meski para pendidik dan tenaga kependidikan sudah divaksin, namun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tetap harus memastikan penyiapan pembelajaran tatap muka (PTM) pada Juli 2021 secara ketat, karena saat PTM sekolah-sekolah harus dipastikan sudah menyiapkan infrastruktur dan Protokol Kesehatan/SOP Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di satuan pendidikan.

"Ini demi melindungi warga sekolah, terutama peserta didik, mengingat vaksin covid-19 untuk anak-anak belum tersedia," katanya.

“Pastikan 5 Siap, yaitu siap Daerahnya, siap Sekolahnya, siap Gurunya, siap Orangtuanya, dan siap Anaknya. Jika salah satu tidak siap, maka tunda buka sekolah tatap muka karena akan berpotensi menjadikan sekolah sebagai kluster baru. Harus dipastikan juga bahwa kasus covid-19 di wilayah itu sudah landai," kata Retno.

Ia menambahkan bahwa KPAI mulai Februari 2021 ini akan terus melakukan pengawasan terhadap penyiapan dan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) tahun 2021.

"Saat ini pun, saya sedang melakukan pengawasan ke sekolah-sekolah yang sudah memulai PTM secara terbatas di wilayah Jawa Barat," kata Retno.

Sumber: Warta Kota