UU Pemilu Batal Direvisi, Pilpres 2024 Diprediksi Bakal Makin Seru, Ini Alasannya

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - DPR dan pemerintah sepakat menarik revisi Undang-undang Pemilu dari daftar Prolegnas 2021.

RUU Pemilu digantikan oleh RUU KUP.

Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, keputusan itu akan membuat pertarungan dalam pemilu serentak 2024 semakin menarik.

Baca juga: Dianggap Berjasa dalam Kemajuan MA, Hakim Cuma Vonis Nurhadi 6 Tahun Penjara

"Kalau menurut saya akan seru nanti 2024, karena benar-benar ada di garis start semua."

"Pertarungannya akan sama," ujar Hendri ketika dihubungi Tribunnews, Jumat (12/3/2021).

Hendri mengatakan, hanya akan ada beberapa kelompok yang tetap memiliki panggung politik jelang Pemilu Serentak 2024.

Baca juga: Kasus Unlawful Killing 6 Anggota FPI Naik Status ke Penyidikan, 3 Polisi Belum Jadi Tersangka

Terutama, bagi mereka yang akan disebut mencalonkan diri sebagai calon presiden.

Sebab, banyak kepala daerah yang akan habis masa jabatannya pada 2022 maupun 2023.

Nama Anies Baswedan hingga Ridwan Kamil berada di dalam daftar yang akan 'menganggur' sebelum pemilu 2024.

Baca juga: Kasus Unlawful Killing Disidik Bareskrim, FPI Berharap Pelaku dan Komandannya Jadi Tersangka

Namun, dia menyebut kelompok yang memiliki panggung politik nyatanya kurang populer untuk mencalonkan diri menjadi calon presiden.

"Seru karena memang hanya beberapa kelompok saja akhirnya yang punya panggung politik."

"Tapi kelompok yang punya panggung politik selama ini enggak populer sebagai calon presiden," kata dia.

Baca juga: ICW Nilai Dua Jenderal Polri di Kasus Djoko Tjandra Harusnya Dibui Seumur Hidup, Ini 3 Alasannya

Lantas, Hendri menyebut kelompok-kelompok yang menurutnya masih akan memiliki panggung politik jelang 2024.

"Yang akan punya panggung politik sampai 2024 itu kan Wapres Maruf Amin, kalau dia mau (maju) lagi ya."

"Tokoh-tokoh politik, ketua parpol, anggota DPR, para menteri, selebriti, pengusaha kaya, itu akan punya peluang juga tuh maju di pemilihan presiden," beber Hendri.

Baca juga: TP3 Juga Pernah Datangi Komnas HAM, tapi Ketika Diminta Bukti Dijawab Cuma Punya Analisa