PSI Ajukan Hak Interpelasi terkait Banjir, Ariza Tanggapi Santai: Banjir di Jakarta Sehari Surut

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria angkat bicara soal keinginan Fraksi PSI DRPD DKI Jakarta yang ingin menggunakan hak interpelasi. Hak itu digunakan untuk memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penanggulangan banjir di Jakarta.

Politisi Partai Gerindra itu menilai, selama ini hubungan antara Pemprov DKI dengan DPRD DKI Jakarta selalu berjalan baik.

Bahkan Pemprov DKI Jakarta selalu berkoordinasi dengan DPRD DKI Jakarta terkait kebijakan yang dikeluarkan, termasuk mengenai penanggulangan banjir di Jakarta.

Baca juga: PSI Gunakan Hak Interpelasi untuk Panggil Anies karena Dianggap Gagal Tangani Banjir Ibu Kota

Baca juga: Ini yang Akan Dilakukan Imam Budi Hartono seusai Dilantik Menjadi Wakil Wali Kota Depok

“Kami dalam perencanaan pembangunan, termasuk terkait banjir semuanya kami komunikasikan dengan legislatif, dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah sekitar dan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional),” kata Ariza di Balai Kota DKI pada Jumat (26/2/2021).

Ariza mengatakan, Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan selalu melibatkan pihak lain, terutama DPRD sebagai mitra kerja.

Dibanding memakai hak interpelasi, Ariza meminta kepada PSI untuk melihat duduk perkaranya dan upaya yang sudah dilakukan DKI.

“Kalau melihat fakta dan data, alhamudulillah Jakarta satu-satunya provinsi yang dalam waktu sehari surut banjirnya. Bahkan pak Gubernur mencanangkan enam jam surut, sejak kapan? Sejak banjir kiriman berhenti, termasuk di Kemang itu setelah dihitung nggak sampai enam jam berhenti,” jelas Ariza.

Baca juga: Anak Para Korban Penembakan Bripka CS di Cafe RM Dijamin Pendidikannya Hingga S-1

Baca juga: Ustaz Hilmi Bilang Banjir Jakarta Mudah Diatasi Jika Anies Jadi Presiden, Ade Armando Respon Begini

Meski demikian, Ariza mempersilakan PSI untuk memakai hak interpelasi di DPRD DKI Jakarta.

Namun dia berpesan, agar hak itu digunakan secara bijak demi mencapai tujuan dalam rangka kepentingan Jakarta.

“Tidak boleh ada kepentingan lain, sekalipun ada pada posisi berbeda. Umpamanya oposisi, tetap harus lihat kebijakan pemerintah dan kalau arahnya sudah baik harus memberikan dukungan,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta kembali menggunakan hak interpelasi untuk memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca juga: Sedih usai Ditolak Hubungan Intim Teman Kencannya, Seorang Pria Tewas Mendadak di Kamar Hotel

Hak interpelasi kali ini bukan soal keramaian di rumah Habib Rizieq Shihab (HRS), tapi penanggulangan banjir di wilayah Pejaten Timur, Jakarta Selatan dan Cipinang Melayu, Jakarta Timur beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Untayana mengatakan, pihaknya memakai hak interpelasi karena memandang Anies tidak serius dalam menanggulangi banjir.

Dia menduga, Anies sengaja menghambat kerja di dinas-dinas Pemprov DKI Jakarta untuk mencegah banjir.

Baca juga: Buntut Penembakan Anggota TNI oleh Bripka CS, Kapolri Keluarkan 5 Instruksi Melalui Surat Telegram

“Interpelasi ini kami ambil sebagai jalan konstitusional terakhir. Ini adalah tanggung jawab moral dan politik PSI terhadap warga Jakarta, khususnya yang dirugikan oleh banjir akibat kegagalan dan ketidakseriusan Gubernur Anies mengelola penanggulangan banjir,” kata Justin berdasarkan keterangan yang diterima pada Jumat (26/2/2021).