Pembebasan Lahan
Ariza Sebut Menyiapkan Anggaran Pembebasan Lahan Hingga Rp 1 Triliun untuk Normalisasi Sungai
Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran pembebasan lahan sekitar Rp 1 triliun. Duit sebanyak itu akan digunakan untuk normalisasi sungai/kali.
Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Valentino Verry
lihat foto
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran pembebasan lahan sekitar Rp 1 triliun.
Uang sebanyak itu akan digunakan untuk pembebasan lahan dalam rangka pelebaran kali/sungai sekaligus upaya normalisasi.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria enggan menjelaskan lokasi pembebasan lahan itu.
Alasannya, dia tidak ingin mengejutkan publik, terutama pemilik tanah.
“Nanti ada prioritas wilayahnya, saya tidak bisa menyebutkan di publik ya nanti jadi heboh pemilik tanahnya," ujarnya, Rabu (24/2/2021).
"Biarlah SDA (Sumber Daya Air) yang mengatur, tapi perintah dari kami untuk melakukan pembebasan lahan pada titik-titik yang memberikan kontribusi terbesar pada pengendalian banjir,” imbuh pria yang akrab disapa Ariza ini.
Baca juga: Ibu Kota Kebanjiran, Yuke Yurike Minta Anies Lanjutkan Program Normalisasi Sungai Garapan Ahok
Baca juga: Fraksi PSI Minta Pemprov DKI Transparan soal Penghapusan Normalisasi Sungai di Draf Perubahan RPJMD
Baca juga: Dikritik Keras, Pemprov DKI Tepis Normalisasi Sungai Dihapus dalam Perubahan RPJMD 2017-2022
Ariza mengatakan, pembebasan lahan merupakan program tahunan yang dilakukan pemerintah daerah.
Anggarannya juga bervariasi namun diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.
“Setiap tahun ada pembebasan, bahkan Gubernur selanjutnya di periode kedua, ketiga, keempat dan seterusnya harus melakukan pembebasan tanah,” ujar Ariza.
Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait pengendalian banjir.
Terutama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait normalisasi sungai dan kali.
“Kami selalu rapat koordinasi dengan pemerintah pusat dan sekitarnya, sehingga kami tidak pernah bekerja sendiri," ujarnya.
"Soalnya banjir dan macet tidak bisa diselesaikan oleh satu provinsi, termasuk Jakarta jadi dibutuhkan kerja sama dan koordinasi yang baik,” ungkapnya.
Seperti diketahui, Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Yusmada Faizal mengaku akan meneruskan program-program penanggulangan banjir yang selama ini telah disusun Kadis SDA DKI Jakarta sebelumnya yaitu Juaini Yusuf.
Adapun Juaini mengemban amanah baru sebagai Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Utara.
