Breaking News:

Normalisasi Sungai

Fraksi PSI Minta Pemprov DKI Transparan soal Penghapusan Normalisasi Sungai di Draf Perubahan RPJMD

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah daerah untuk transparan soal usulan peniadaan normalisasi sungai di draf RPJMD 2017-2022.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Valentino Verry
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Ilustrasi normalisasi sungai. Tampak Sungai Kali Baru, Cipayung, Depok, yang sudah 40 persen, tampak sudah bebas dari sedimentasi tanah. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah daerah untuk transparan soal usulan peniadaan normalisasi sungai di draf rencana perubahan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022.

Hal ini mengacu pada bantahan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Nasruddin Djoko, bahwa normalisasi tetap dilakukan dan tercantum dalam Bab IV dalam draf tersebut.

Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Justin Untayana, mengatakan kegiatan normalisasi memang tercantum dalam Bab IV tentang Permasalahan dan Isu Strategis Daerah di halaman IV-17 dan IV-79.

Pada halaman IV-17 program itu mengacu pada kegiatan strategis nasional (KSN) yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019.

“Namun perlu diperiksa, apakah KSN tersebut diterjemahkan menjadi kegiatan strategis daerah (KSD) Pemprov DKI Jakarta,” ucap Justin berdasarkan keterangan yang diterima, Minggu (14/2/2021).

Sementara pada halaman IV-79, istilah normalisasi bukan bagian dari penanganan banjir tapi pengelolaan lingkungan. Program ini ditangani Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang memiliki tugas membersihkan sampah di sungai.

“Konteks normalisasi di Dinas Lingkungan Hidup adalah terkait buruknya kondisi lingkungan, karena normalisasi sungai belum optimal. Jadi, bukan dalam konteks penanganan banjir,” katanya.

Justin juga mempertanyakan, hilangnya kegiatan normalisasi yang tercantum dalam Bab IX dalam draf perubahan RPJMD. Beda halnya dengan dokumen RPJMD yang masih berlaku saat ini, program normalisasi sungai tercantum dalam Bab IV dan IX.

“Artinya, normalisasi sungai tidak masuk kegiatan strategis daerah (KSD) di draf perubahan RPJMD. Jadi, bisa dikatakan, bahwa draf perubahan RPJMD ini tidak selaras dengan kebijakan nasional,” ucap Justin.

Karena itu, Justin meminta kepada pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dengan jelas dan utuh.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved