Berita Politik

Fenomena Menarik di Balik Gaduh 'Kudeta' Partai Demokrat, Rizal Maulana: Membuka Borok Sendiri

Teddy menyarankan agar PD banting stir dengan memperbaiki postur dan gaya berpolitik, termasuk restrukturisasi sampai di tingkat pucuk pimpinannya

Editor: Feryanto Hadi
Istimewa
Rizal Maulana Ketua Seknas Dakwah Jabodetabek memberikan pandangan soal isu upaya kudeta terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Rizal Maulana selaku Ketua Seknas Dakwah Jabodetabek menyebutkan, tudingan adanya upaya kudeta terhadap kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat justru memberi sinyal ada ketidakberesan yang terjadi di internal partai berlambang mercy tersebut.

Rizal Maulana menyebut, bahkan, terkesan membuka borok sendiri.

Ia pun memberikan analisa, pengungkapan upaya kudeta itu justru membuat publik mengerti kekisruhan yang ada di tubuh Partai Demokrat.

Sekjen Partai Demokrat: Ini Bukan Hanya Masalah Internal, Megawati Juga Pernah Diturunkan Lewat KLB

"Ada dua fenomena yang muncul terkait apa yang disampaikan AHY soal kudeta, pertama, publik sekarang jadi tahu adanya kisruh di internal PD, dimana ada 4 faksi yang tidak mempercayai kepemimpinan AHY sebagai Ketum PD," ujar Rizal melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (6/2/2121)

"Kedua, tudingan yang diberikan kepada Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan (KSP), menjadi semacam 'promosi' gratis', karena disebut-sebut kudeta itu dilakukan untuk mendukung pencalonannya sebagai Capres 2024 mendatang," imbuhnya.

Ia menggambarkan, secara terang-terangan, pendiri dan mantan pengurus PD menyatakan dukungannya kepada Moeldoko untuk menjadi Ketum DPP PD, bahkan Capres 2024.

Jokowi Tak Balas Surat AHY, Sekjen Partai Demokrat: Kami Menghormati, tapi Masih Ada Teka-teki

"Ini menunjukkan Moeldoko memiliki kapasitas, kualitas, dan kapabilitas untuk jadi memimpin partai, bahkan menjadi Capres. Hal tersebut tentu menjadi stimulan tersendiri bagi popularitas Jenderal Moeldoko," kata Rizal yang juga Ketua Forum Silaturrahmi Dakwah Kebangsaan ini.

Dia menyimpulkan, rumor kudeta yang digaungkan AHY melahirkan polemik yang lebih banyak merugikan PD dan dirinya sendiri.

"Hal itu sangat merugikan PD dan juga AHY pribadi. Karena persoalan yang seyogyanya bisa diselesaikan secara internal jadi konsumsi publik. Masyarakat jadi tahu bahwa di dalam PD ada masalah hingga menimbulkan faksi dan melahirkan distrust pada kepemimpinan AHY," terang ulama yang biasa disapa Ustad Rizal Asyik.

Diserang Buzzer usai Kritik Utang Negara, Kwik Kian Gie: Saya Belum Pernah Setakut Ini Berpendapat

Sementara itu, Teddy Mulyadi Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian dan Informasi Pembangunan Bangsa (LPIPB) mengatakan, sudah banyak pemberitaan yang mengungkap kegagalan AHY dalam Pilkada DKI dan kader-kader di daerah yang banyak menelan kegagalan dalam Pilkada yang baru lalu menjadi salah satu dasar merebaknya distrust kepada PD dibawah kepemimpinan AHY. Situasi ini bisa berlanjut ke degradasi PD dalam Pemilu dan Pilkada 2024.

Untuk itu, Teddy menyarankan agar PD banting stir dengan memperbaiki postur dan gaya berpolitik, termasuk restrukturisasi sampai di tingkat pucuk pimpinannya agar bisa mengangkat citra partai dari keterpurukan yang terus tergerus.

Di sisi lain, timpal Rizal, pihaknya mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang enggan menanggapi hal tersebut.

Pembuat Video Jakarta Rasa Seoul Diganjar Hadiah Kamera dari Anies Baswedan

Jumlah Ibu Hamil Cukup Stabil di Masa Pandemi, tapi Angka Konsultasinya Menurun

"Keterangan Mensesneg Pratikno bahwa Presiden Jokowi tidak akan membalas surat permintaan klarifikasi tentang tudingan rencana kudeta AHY dari kursi Ketum PD oleh Jenderal Purn. Moeldoko sudah clear dan memperkuat fakta bahwa kegiatan yang dilakukan Moeldoko bersifat personal. Sehingga Presiden Jokowi tidak perlu tahu segala urusan pribadi Moeldoko."

"Dalam hal ini juga tidak perlu dikait-kaitkan dengan urusan kenegaraan dan kebangsaan yang kini sedang fokus dilaksanakan oleh Presiden Jokowi," pungkas  Rizal.

Penjelasan Sekjend Demokrat

Sementara itu, Partai Demokrat menegaskan gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) bukan hanya persoalan internal, seperti yang dikatakan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

"Menyangkut alasan pemerintah bahwa GPK PD tersebut hanya masalah internal Demokrat semata, kami punya pandangan beda," ujar Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Jumat (5/2/2021).

Menurutnya, persoalan GPK PD juga merupakan urusan pemerintah, karena pihak yang terlibat turut dilakukan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko seperti yang disampaikan oleh saksi.

Andi Arief Sebut Jokowi Sudah Tegur Moeldoko, Minta Tak Ulangi Perbuatan Tercela kepada Demokrat

"Fakta menunjukkan yang melakukan GPK PD bukan hanya segelintir kader dan eks kader Demokrat."

"Tapi benar-benar melibatkan pihak eksternal dalam hal ini paling tidak KSP Moeldoko."

"Fakta juga menunjukkan bahwa yang dilakukan Saudara Moeldoko bukan hanya dukung GPK PD."

"Tapi yang bersangkutan yang aktif dan akan ambil alih kepemimpinan Demokrat yang sah itu."

"Jadi sangat jelas GPK PD bukan hanya gerakan internal partai atau hanya masalah internal partai semata," tutur Riefky.

Ia menjelaskan, keterlibatan pihak eksternal di partai politik pernah terjadi di Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 22 Juni 1996, di mana waktu itu dilaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB) PDI di Medan.

Abu Janda: Saya Kagum Sama AM Hendropriyono, Makanya Reaktif Terhadap Hinaan Natalias Pigai

"KLB PDI di Medan berhasil menurunkan dan mengganti Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan PDI."

"KLB tersebut juga bukan hanya masalah internal PDI atau konflik antara kubu Megawati dan kubu Suryadi."

"Tetapi ada campur tangan dan pelibatan ekstenal dalam hal ini elemen pemerintah," ulasnya.

Jimly Asshiddiqie: WNA Mutlak Tidak Boleh Dilantik Jadi Bupati, Coret!

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ogah menanggapi surat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY meminta klarifikasi soal dugaan kudeta Partai Demokrat yang melibatkan orang di lingkaran Istana.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam video yang diterima Tribunnews, Kamis (4/2/2021).

Partai Demokrat Sebut Tiap DPC Dijanjikan Rp 100 Juta untuk Kudeta AHY, Ada yang Sudah Menerima

"Kami tidak perlu menjawab surat tersebut," kata Pratikno.

Alasannya, menurut dia, hal tersebut merupakan masalah internal Partai Demokrat.

Mekanisme penyelesaian masalah tersebut diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

Operasikan Pasar Muamalah Depok Sejak 2014, Zaim Saidi Ingin Ikuti Tradisi Zaman Nabi

"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai."

"Perihal rumah tangga internal partai Demokrat yang semuanya kan sudah diatur di dalam AD/ART," ucapnya.

Pratikno membenarkan AHY berkirim surat kepada Presiden Jokowi terkait permasalahan partai tersebut.

Surat diantarkan langsung oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsa.

"Iya benar kami sudah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan kepada Bapak Presiden."

"Diantar langsung oleh Pak Sekjen Partai Demokrat," paparnya.

Pernyataan AHY

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap ada gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai tersebut secara paksa.

AHY menyebut informasi itu ia dapatkan setelah ada laporan dari pimpinan dan kader Demokrat, baik tingkat pusat maupun cabang.

"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa."

Baca juga: Ada Dugaan Perbuatan Melawan Hukum, Besok Bareskrim Gelar Perkara Soal 92 Rekening FPI

Baca juga: Abu Janda Diperiksa Polisi, Rocky Gerung: Disidang di Pengadilan Anak Saja Atau Masukin Panti Sosial

"Yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY lewat konferensi pers secara virtual, Senin (1/2/2021).

AHY menyatakan, menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang didapatkan, gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.

AHY menyebut, gerakan tersebut terdiri dari kader secara fungsional, mantan kader, dan non-kader.

Baca juga: Epidemiolog Bilang Virus Nipah Berpotensi Besar Jadi Pandemi, Setengah Penduduk Wilayah Bisa Habis

Baca juga: Unggah Foto Kolase Dirinya Berbaju Pengantin bersama Fadli Zon, Dewi Tanjung:Dia Bukan Suami Saya ya

Gabungan dari pelaku gerakan itu ada 5 orang.

Terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, dan 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi.

Serta, 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.

Baca juga: KPK Minta Kuasa Hukum Nurhadi Jangan Giring Opini Keliru Soal Insiden Pemukulan Petugas Rutan

Baca juga: Ketua Ikatan Aktivis 98 Immanuel Ebenezer Kerahkan 1000 Pengacara untuk Bela Abu Janda

Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan.

"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam permasalahan ini," ucap AHY.

Oleh karena itu, AHY sejak pagi tadi telah bersurat secara resmi kepada Presiden Jokowi, untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait gerakan politik yang disebut inkonstutional itu.

Baca juga: Diserang Pasukan Buzzer usai Sebut Abu Janda Rasis, Alissa Wahid: Sekarang Saya Baru Paham

"Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo."

"Untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," paparnya.

Turut mendampingi AHY saat jumpa pers, Sekjen Demokrat Teuku Riefki Harsya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Majelis Kehormatan Partai Demokrat Nahrawi Ramli, dan para kader Demokrat lainnya.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved