Partai Politik

Sekjen Partai Demokrat: Ini Bukan Hanya Masalah Internal, Megawati Juga Pernah Diturunkan Lewat KLB

"Jadi sangat jelas GPK PD bukan hanya gerakan internal partai atau hanya masalah internal partai semata," tutur Riefky.

Editor: Yaspen Martinus
Kompas.com
Partai Demokrat menegaskan dugaan gerakan pengambilalihan kepemimpinan bukan hanya persoalan internal. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Partai Demokrat menegaskan gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) bukan hanya persoalan internal, seperti yang dikatakan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

"Menyangkut alasan pemerintah bahwa GPK PD tersebut hanya masalah internal Demokrat semata, kami punya pandangan beda," ujar Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Jumat (5/2/2021).

Menurutnya, persoalan GPK PD juga merupakan urusan pemerintah, karena pihak yang terlibat turut dilakukan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko seperti yang disampaikan oleh saksi.

Andi Arief Sebut Jokowi Sudah Tegur Moeldoko, Minta Tak Ulangi Perbuatan Tercela kepada Demokrat

"Fakta menunjukkan yang melakukan GPK PD bukan hanya segelintir kader dan eks kader Demokrat."

"Tapi benar-benar melibatkan pihak eksternal dalam hal ini paling tidak KSP Moeldoko."

"Fakta juga menunjukkan bahwa yang dilakukan Saudara Moeldoko bukan hanya dukung GPK PD."

Natalius Pigai Siap Bertemu Abu Janda: Saya Tak Pernah Terpikirkan untuk Memenjarakan

"Tapi yang bersangkutan yang aktif dan akan ambil alih kepemimpinan Demokrat yang sah itu."

"Jadi sangat jelas GPK PD bukan hanya gerakan internal partai atau hanya masalah internal partai semata," tutur Riefky.

Ia menjelaskan, keterlibatan pihak eksternal di partai politik pernah terjadi di Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 22 Juni 1996, di mana waktu itu dilaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB) PDI di Medan.

Abu Janda: Saya Kagum Sama AM Hendropriyono, Makanya Reaktif Terhadap Hinaan Natalias Pigai

"KLB PDI di Medan berhasil menurunkan dan mengganti Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan PDI."

"KLB tersebut juga bukan hanya masalah internal PDI atau konflik antara kubu Megawati dan kubu Suryadi."

"Tetapi ada campur tangan dan pelibatan ekstenal dalam hal ini elemen pemerintah," ulasnya.

Jimly Asshiddiqie: WNA Mutlak Tidak Boleh Dilantik Jadi Bupati, Coret!

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ogah menanggapi surat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY meminta klarifikasi soal dugaan kudeta Partai Demokrat yang melibatkan orang di lingkaran Istana.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved