Polisi Tolak Laporan Dugaan Settingan Mensos Risma saat Temui Gelandangan di Kawasan Sudirman

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Pihak kepolisian tak menggubris laporan yang dilayangkan Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyyah terhadap dugaan rekayasa blusukan Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat.

Polisi tidak menerima laporan yang dilayangkan pada Senin (11/1/2021) itu.

Wakil Ketua Umum Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyyah, Tjetjep Muhammad Yasen alias Gus Yasin mengatakan, saat dirinya membuat laporan, polisi menolaknya.

Meski demikian, ia tidak menjelaskan alasan laporan itu ditolak.

Baca juga: Diterapkan Prioritas Penerima Vaksin Covid-19 lantaran Pasokan dari Produsen Masih Terbatas

Baca juga: Angga Dwimas Sasongko Ingatkan Denny Siregar Tak Asal Tuduh dan Menyesatkan Publik soal Film Nussa

“SPKT menolak menerima laporan langsung yang tentu menolak membuatkan Surat Tanda Bukti Laporan,” kata Yasin kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (11/1/2021).

Yasin menerangkan, laporan tersebut dibuat karena Risma dianggap menyebarkan berita tidak benar atau hoaks dalam kegiatan blusukannya menemui beberapa gelandangan di Jalan Jenderal Sudirman dan MH Thamrin Jakarta.

Sedangkan menurutnya, di ruas jalan protokol tersebut tidak pernah terlihat ada gelandangan.

Baca juga: Setelah Deklarasi Relawan, Mulai Muncul Spanduk Risma untuk Pimpin DKI Jakarta

“Pertemuan Bu Risma dengan salah satu gelandangan atau pengemis yang bernama Nursaman di Sudirman dan Thamrin itu saya lihat banyak kebohongan,” jelasnya.

Seperti diketahui, sejak Risma dilantik menjadi Menteri Sosial, namanya menjadi perbincangan publik.

Pasalnya mantan Wali Kota Surabaya tersebut, kerap melakukan blusukan di beberapa wilayah Jakarta untuk membantu pada tunawisma atau gelandangan.

Aksi blusukan itu menuai pro kontra.

Baca juga: Bela SBY yang Kritik Utang, Rizal Ramli: Sejak Jokowi Neraca Keseimbangan Primer Selalu Defisit

Baca juga: Polarisasi Makin Kuat, Kerukunan Masyarakat Terkikis, SBY Prihatin dan Khawatirkan Masa Depan Bangsa

Ada yang menyebutnya sebagai settingan dan sebaliknya banyak yang memberikan pujian karena langsung turun ke lapangan usai pelantikan.

Salah satu yang menjadi perhatian ketika Risma menemui sejumlah gelandangan di kawasan Sudirman.

Warganet kemudian menerangkan bahwa sosok pria gelandangan yang ada di foto itu adalah seorang pedagang di kawasan Manggarai.

Sejumlah media pun melakukan investigasi. Dan benar, pria bernama Nursaman, dari laporan beberapa media, ternyata memiliki usaha, yakni penjualan es kelapa dan bensin eceran.

Baca juga: Fahri Hamzah Minta Trump Balik Jadi Pedagang Saja karena Tak Paham Demokrasi,Banyak yang Tersinggung

 Bahkan, Nursaman disebutkan tetangganya, memiliki rumah.

Selain itu, beredar pula foto pria berambut putih mirip Nursaman yang mengenakan baju kotak-kotak di masa pencalonan Jokowi-Ahok di Pilgub DKI.

Nursaman sendiri mengaku dirinya pernah menjadi kader PDI Perjuangan.

Dari temuan tentang Nursaman itu, sebagian publik kemudian menuding ada rekayasa terkait aksi blusukan Risma di Sudirman.

Baca juga: Dua pekan Berlalu, Gus Yaqut Belum Jawab Tantangan Debat Terbuka dari Fadli Zon soal Populisme Islam

Tanggapan Risma

Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini menanggapi komentar netizen yang menyebut bahwa aksi blusukannya menyambangi para gelandangan, pengemis, atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) adalah settingan.

Saat ditanya awak media, Risma tertawa dan tersenyum menanggapi hal tersebut.

"Ya saya gimana bisa nyetting itu, saya mau ke Jakarta itu enggak tahu, mau ke mana, saya enggak apal jalannya. Ya gimana saya mau nyetting gitu ya," seloroh Risma saat ditemui di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pemulung (BRSEGP) Pangudi Luhur Bekasi Timur, Jumat (8/1/2021).

Baca juga: Rusuh di Amerika Serikat, Fahri Hamzah Minta Presiden Waspada: Partai dan Penjilat Akan Menjauhimu

Baca juga: Denny Protes Karakter Film Nussa Berbaju Gamis, Dita: Pengennya si Nussa Pakai Kemeja Kotak-kotak?

Ia mengatakan bahwa setiap PPKS yang dihampiri ditemuinya secara tidak sengaja saat dalam perjalanan menuju ke suatu tempat.

"Sebelumnya saya enggak (niat) blusukan, saya hanya (pergi) ke kantor, lewat, ketemu (PPKS), gitu," ungkapnya.

Jiwa kemanusiaannya terdorong ketika melihat PPKS dari dalam mobil sehingga ia pun tergerak untuk melakukan sesuatu kepada mereka.

Risma mengaku selalu melakukan hal yang sama di lokasi mana pun, bahkan sebelum dirinya menjabat sebagai Wali Kota Surabaya.

Baca juga: Akun Twitternya Menyukai Konten Porno, Fadli Zon Dilaporkan ke Bareskrim

"Bukan jadi menteri sosial pun, saya selalu perhatikan orang-orang seperti itu. Pernah suatu saat saya (masih) jadi Wali Kota Surabaya, saya pergi ke Jakarta. Ada orang tidur di tempat sampah. Saya enggak enak, kalau dia mati saya ikut dosa. Meski saya tahu saya bukan siapa-siapa (saat itu) di Jakarta," kata Risma.

Sekali lagi ia menekankan, bahwa ia tak berniat untuk menyetting blusukannya ketika menghampiri banyak PPKS di Jakarta.

"Jadi sekali lagi, enggak ada saya niatan (settingan), capek sekali nyeting-nyeting gitu. Orang kerja saja sudah capek, kok pakai nyeting-nyeting segala," tuturnya.

Gelandangan jadi karyawan BUMN

Sebanyak lima orang gelandangan atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) bakal dipekerjakan Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma di anak perusahaan BUMN, yakni PT Pembangunan Perumahan (PP) Properti Tbk.

Risma sendiri yang tadi pagi langsung mengantarkan lima gelandangan dari Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pemulung (BRSEGP) Pangudi Luhur Bekasi Timur, menuju tempat kerjanya di Bekasi Timur di kawasan Grand Kamala Lagoon, Bekasi Selatan, Jumat (8/1/2021).

Rudy Harsono, Direktur Operasional PT PP Properti mengatakan pihaknya menyambut baik dipekerjakannya lima gelandangan atau PPKS sebagai bagian dari program Kementerian Sosial.

Baca juga: Dampak Pandemi Covid-19, KPAI Minta Siswa Nunggak SPP Jangan Diberi Sanksi

"Kebetulan di kawasan Grand Kamala Lagoon yang di Bekasi ini ada 24 hektar lahan di sini. Kami mengembangkan ada hotel, apartemen dan kawasannya. Kebetulan untuk kawasan kami kelola sendiri dari PT PP Properti," ungkap Rudy di lokasi, Jumat (8/1/2021).

Mereka nantinya akan dipekerjakan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan pekerjaan.

"Kami membutuhkan tenaga-tenaga untuk bisa penambahan gardening dan taman-taman kami. Bisa juga nanti kita juga butuh untuk building management yang di apartemen, sebagai monitoring kontak listrik, cleaning service, jadi kita akan menyesuaikan," ujarnya.

Baca juga: Para Pendukung Risma Bentuk Relawan bernama Pasutri for DKI Jakarta, Siap Tantang Anies Baswedan?

Rudy mengatakan mereka dijanjikan akan diupah berdasarkan UMK Kota Bekasi 2021, yakni sebesar Rp 4.782.935.

"Sesuai dengan UMR (UMK) ya. Kami ikuti standar yang ada di Bekasi," ungkapnya.

Baca juga: Geram Rekeningnya Dibekukan, FPI: Uang Itu dari Umat, Bukan Hasil Merampok Dana Bansos

Timbulkan kecemburuan sosial

Di sejumlah media sosial, baik Twitter, Facebook maupun TikTok, kabar gelandangan yang dipekerjakan sebagai karyawan BUMN menjadi sorotan.

Sejumlah warganet mempertanyakan kebijakan Risma.

Mengingat, saat ini, banyak lulusan sarjana yang menganggur sulit mencari pekerjaan.

Belum lagi, adanya tudingan 'titipan' pejabat sehingga seseorang bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan.

"Apa guweeee harus jadi gelandangan dl buk? Kita kuliah bener, ndaptar bener, gak ketrima2?" tanya @dhendjohan di akun Twitternya.

Baca juga: Temuan Komnas HAM, Polisi Sempat Hapus Rekaman CCTV dan Periksa Handphone Warga

"Setaraf menteri hrsnya mainnya di sistem dan kebijakan, shg bs berdampak luas. Bukan ngurusin org satu2," tulis @tantiazzahraa

"Sebenernya hal seperti ini bukan solusi sih.. Perusahaan tersebut pasti sudah punya sistem rekrutmen sendiri. Dinsos Kemensos juga punya alur rehabilitasi sosial sendiri.. Tapi buat pencitraan hal begini masih aja dijalankan," kritik @septiadhiw

"Lah, penganggguran yang tiap hari lamar sana sini az g dapat2,ini timbang ngegembel langsung masyk krj," tulis @Jagungbeledug

Baca juga: Komnas HAM: Mobil Anggota FPI yang Tewas Bisa Kabur dari Polisi tapi Mereka Menunggu

"BUMN punya aturan rekrutmen atau kriteria seleksi yg telah terstandar. Tidak bisa tiba2 di jalan ketemu org langsung diterima. Bukan berarti peduli tuna wisma salah, hanya caranya harus mengikuti pakai aturan baku, baik utk direksi, komisaris, manajer, officer atau office boy," tulis @ridhorahadi