Virus Corona
Semua Orang Ingin Selamat, KPK Ingatkan Pemerintah Distribusi Vaksin Covid-19 Rawan Korupsi
Menurut Komisioner KPK Alexander Marwata, penyimpangan tak hanya terjadi di pengadaan vaksin
lihat foto
KPK menjelaskan soal kunjungan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Meneri BUMN Erick Thohir ke Gedung Merah Putih.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2 jam itu, ketiganya membahas soal pengadaan vaksin Covid-19 serta proses yang menyertainya.
Termasuk, permintaan agar KPK mengawasi proses pengadaan vaksin ini.
Baca juga: UPDATE Kasus Covid-19 Indonesia 8 Januari 2021: Rekor Baru Lagi! Pasien Positif Tambah 10.617 Orang
"Hasilnya adalah disepakati tim bersama antara Kementerian BUMN, Kemenkes, BPKP, LKPP, KPK, Kejagung, dan Polri, yang selama ini sudah berjalan."
"Kita informasikan bahwa semua produk permenkes yang keluar terkait vaksinasi adalah bahasan dengan tim bersama," tutur Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggola dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (8/1/2021).
Pahala mengatakan, tim ini akan diperkuat dengan mengundang stakeholder yang relevan, di antaranya Kemendagri, untuk proses distribusi vaksinasi.
Baca juga: Bantah Keterangan Pengacara, Polda Metro Jaya Bilang Rizieq Shihab Tolak Pakai Tabung Oksigen Polisi
Sebab, Kemendagri yang mengurusi soal kependudukan melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK)
"Kita ingin tata kelola pemberian vaksin ini juga dijaga, sehingga setiap vaksin yang dibeli itu digunakan kepada siapa."
"Oleh karena itu, NIK akan menjadi basis, dan ada tim sub data di mana KPK akan ada di dalam situ," jelas Pahala.
Baca juga: 10 Bulan Pandemi Covid-19 di Indonesia, Jokowi: Kita Masih Beruntung Tidak Sampai Lockdown
Sementara, Menkes Budi mengatakan pihaknya ingin KPK turut mengawasi soal program vaksin Covid-19, untuk mencegah risiko.
Informasi yang disampaikan Budi kepada KPK di antaranya soal bagaimana vaksin Covid-19 pembeliannya khusus, tak ada tender atau lelang.
"Negosiasi mengenai harganya sulit dilakukan, karena memang sifatnya yang terbatas di seluruh dunia."
Baca juga: Beredar Nama BCL Hingga Najwa Shihab Divaksinasi Covid-19 Perdana, Ini Kata Kementerian Kesehatan
"Bisa dibayangkan penduduk dunia jumlahnya 7,8 miliar."
"Yang butuh vaksin 5,5 miliar, kalau kali dua dosis jadi 11 miliar, karena produksi cuma 6 miliar."
"Jadi benar-benar terjadi perebutan yang luar biasa."
Baca juga: Cuma Lewat dan Bantah Blusukan Temui Tunawisma, Risma: Saya Manusia Apa Kalau Diam Saja?
