Pemerintahan Jokowi
APBN 2021 Pemerintah Siapkan Rp 110 Triliun untuk Program Perlindungan Sosial, Ini Penjelasan Jokowi
Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi mengatakan pemerintah menyiapkan dana Rp 110 Triliun untuk program perlindungan sosial.
Menurut Tentrem, pihaknya telah menyalurkan bansos Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebanyak 12 kali tahun ini.
Jumlah penerima bansos berbeda-beda dikarenakan terdapat proses validasi ulang yang dilakukan pada periode Agustus hingga November.
"Tahap satu sampai delapan, total penerima sejumlah 197.180 KK, itu dari bulan April sampai September"
"Kemudian, di Agustus ada verifikasi ulang," kata Tentrem saat dikonfirmasi, Jumat (25/12/2020).
Verifikasi dilakukan pada Agustus hingga November, pada September 2020 lalu, pihaknya mengusulkan sebanyak 172.871 KK.
"Namun, pemerintah pusat hanya mengabulkan sebanyak 163.832 KK saja," ungkapnya.
Dalam proses verifikasi ulang tersebut, terdapat kelurahan yang terlambat memberikan data sehingga pihaknya kembali harus melakukan pengajuan kembali.
"Kelurahan Kotabaru saat verifikasi tidak mengirimkan, makanya tertinggal. Lalu dikirim ulang datanya. Usulan dari 3.273 yang turun 2.946 KK," kata Tentrem.
Sehingga, jika digabungkan total penerima bansos presiden pada Desember 2020 untuk warga Kota Bekasi sebanyak 166.778 KK.
Bansos Presiden Berupa Uang Tunai Januari 2021
Masyarakat Di Kota Bekasi akan menerima bantuan sosial (bansos) presiden berupa uang tunai dari pemerintah pusat.
Kepala Bidang Penanggulangan Masyarakat Miskin Dinas Sosial Kota Bekasi, Yeni Suharyani, jelaskan bantuan sosial tunai (BST) sedianya akan dicairkan pada Januari 2021.
"Untuk realisasi BST warga Kota Bekasi, akan dilakukan pada Januari 2021 mendatang berupa uang tunai Rp 300.000 per KK," ungkap Yeni saat dikonfirmasi, Jumat (25/12/2020).
BST akan disalurkan kepada 197.380 keluarga (KK) di Kota Bekasi. Bantuan tunai itu akan diberikan setiap bulan selama empat bulan.
"Direncanakan empat bulan ke depan dahulu, kemudian akan ada evaluasi per tiga bulan yang dilakukan pemerintah pusat," katanya.