Pemerintahan Jokowi
Ali Mochtar Ngabalin: Suka-suka Presiden, Reshuffle Kabinet Tak Usah Dikaitkan dengan Tanggal Jawa
Menurutnya, waktu bukan menjadi pertimbangan dalam melakukan perombakan kabinet, karena Presiden bisa melakukan reshuffle kapan saja.
lihat foto
"Itu tidak bagus, tidak bagus, kasihan," ucapnya.
Baca juga: Warga yang Berhak Divaksin Covid-19 Bakal Terima Pesan Singkat dari Pemerintah Pusat
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemungkinan merombak kabinet alias reshuffle pada akhir Desember 2020, seiring dua menterinya jadi tersangka korupsi di KPK.
"Menurut saya, sangat mungkin terjadi reshuffle pada Rabu Pon tanggal 23 Desember nanti," ujar Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid saat dihubungi, Jumat (11/12/2020).
Menurut Jazilul, pada bulan ini terdapat dua tanggal yang baik berdasarkan penanggalan Jawa, yaitu 23 dan 30 Desember 2020.
Baca juga: Djoko Tjandra: Ini Titik Nadir Penderitaan Saya Sebagai Warga Negara Indonesia
"23 Desember jatuhnya Rabu Pon, neptunya 14 Lakuning Rembulan."
"Atau berikutnya 30 Desember Rabu Kliwon, neptunya 15 lakuning Srengenge (Matahari). Semua sama bagusnya," papar Jazilul.
"Hemat saya, Rabu Pon bagus, lebih adem ayem."
Baca juga: Brigjen Prasetijo Utomo: Bila Tahu Djoko Tjandra Buronan, Saya Tangkap dengan Tangan Sendiri
"Namun, itu mutlak kewenangan Presiden kapan hari yang tepat dan pengganti yang tepat pula," sambungnya.
Terlepas dari hal tersebut, Jazilul mengimbau semua pihak untuk bersabar, karena perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.
"Isu tersebut (reshuffle) bisa jadi benar."
Baca juga: Rizieq Shihab: Saya Tidak Pernah Lari Apalagi Sembunyi dari Panggilan Polisi
"Hemat saya, kita bersabar dan berdoa agar Presiden memutuskan yang terbaik dan diridhoi Allah SWT untuk kebaikan bersama," tutur Wakil Ketua MPR itu.
Menguatnya isu reshuffle muncul setelah KPK menetapkan tersangka Edhy Prabowo yang sebelumnya menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Juliari Peter Batubara yang menjabat Menteri Sosial.
Wasekjen DPP PPP Achmad Baidowi menilai, harus ada reshuffle kabinet.
Baca juga: Belum Penuhi Syarat Ormas, Mahfud MD Sebut Pemerintah Anggap FPI Tak Ada
"Memang tidak ada alasan lain, sudah dua pos menteri kosong."
