Diskusi Srikandi UGM, Bahas Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Covid-19 Hingga Omnibus Law

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Diskusi bertajuk "Upaya Strategis Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Covid-19 Pada Sektor Pertambangan", digelar oleh sejumlah mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM).

Acara yang digelar oleh Serikat Mahasiswa untuk Indonesia (Srikandi) UGM berlangsung di Seven Stones Coffee Shop, Yogyakarta, Kamis (19/11/2020).

Acara digelar UGM ini, mengundang Ketua Indonesian Mining and Energy Forum (IMEF) Ir Singgih Widagdo, yang diketahui sebagai ketua lembaga yang fokus pada kajian tambang dan energi.

Selain Singgih, turut serta mengundang Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Kebumen Muhammad Faukhan, bersama peneliti muda Institute of Governance and Public Affairs, Arif Novianto.

Baca juga: Hasil Penelitian UGM: Aplikasi Teman Diabetes Bantu Pengelolaan Mandiri Pasien Diabetes

Baca juga: Kondisi Membaik Usai Ditembak KKSB, Dosen UGM Bambang Purwoko Merasa Beruntung

Baca juga: Mahasiswa UGM Ngaku Dipukul dan Dipaksa Mengaku sebagai Provokator, Ini Kata Kapolresta Yogyakarta

Bersamaan mengundang Menteri Sosial Kreatif BEM KM UGM, Debora Natasia yang bertugas sebagai pemateri.

Dalam acara itu, penanggungjawab diskusi, M Subhi Adzimi mengatakan acara ini sebagai respons atas kondisi krisis ekonomi.

Utamanya, lanjut Subhi, mempersoalkan resesi ekonomi yang baru-baru ini telah menimpa Indonesia.

"Pemerintah kemudian mengesahkan Omnibus Law sebagai solusi yang mereka tawarkan dalam menjawab lesunya ekonomi," ujarnya.

Ia juga menambahkan, diskusi ini juga dapat menjadi alternatif pencerdasan publik, utamanya terkait substansi Omnibus Law.

Ia pun berharap, publik dapat melihat potensi atau sisi positif dari undang-undang sapu jagat, yang belakangan diundangkan sebagai UU Nomor 11 Tahun 2020.

Sementara Singgih Widagdo dalam penyampaian materinya menegaskan, beberapa potensi atau nilai positif dari Omnibus Law untuk pemulihan ekonomi, terutama dalam hal pertambangan.

Melalui Omnibus Law Cipta Kerja, kata Singgih negara dapat mengatasi banyak masalah dalam pertambangan.

Ia pun turut menyinggung terkait macetnya hilirisasi saat ini.

"Kondisi ini masalah di dalam pertambangan perlu diatasi, dan UU Cipta Kerja diletakkan untuk mengubahnya," tegasnya.