Pimpin Apel Musim Hujan, Anies Baswedan Berharap Air Surut Kurang dari 6 Jam

WARTAKOTALIVE, TANJUNG PRIOK - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin apel kesiapsiagaan menghadapi musim hujan tingkat DKI Jakarta yang digelar di Dermaga JICT 2, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (4/11/2020).

Pada kesempatan itu, seluruh unsur terkait dari unsur TNI-Polri seperti Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Koarmada I, Kolinlamil, dan lain-lain, ikut ambil bagian dalam pelaksanaan apel tersebut.

Anies Baswedan mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari antisipasi banjir tingkat Provinsi DKI Jakarta.

Baca juga: Jokowi Bakal Anugerahi Bintang Mahaputera kepada Gatot Nurmantyo, Ini Alasannya

Sehingga, dapat melakukan langkah-langkah pengendalian apabila terjadi banjir.

“Kami menamai apel ini apel musim hujan sembari berharap curah hujan di kawasan sekitar Jakarta mudah-mudahan terkendali,” ucap Anies Baswedan.

Anies Baswedan menambahkan, kegiatan apel ini bertujuan mengingatkan semua pihak siaga menghadapi musim hujan, karena penanganan banjir di DKI Jakarta harus melibatkan seluruh unsur terkait.

Baca juga: Mangkir Dipanggil Bareskrim, Ketua Eksekutif KAMI Ahmad Yani Utus Belasan Kuasa Hukumnya

“Mengirimkan pesan ke seluruh masyarakat Jakarta bahwa seluruh komponen pemerintah, TNI, polisi, dan unsur masyarakat bersatu padu untuk mengantisipasi musim hujan,” tuturnya.

Anies Baswedan meyakini apabila seluruh unsur terkait yang siaga menghadapi musim hujan, maka ketakutan akan datangnya musibah banjir di wilayah DKI Jakarta tidak perlu terjadi.

“Insyaallah Jakarta bisa terbebas dari banjir."

Baca juga: Minta Masyarakat Bersikap, Wakil Ketua Fraksi: Legal Standing PKS Lemah Jika Gugat ke MK

"Jika ada curah hujan yang amat lebat, kita bisa surut dalam waktu kurang dari 6 jam,” ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 52 tahun 2020 tentang Percepatan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir di Era Perubahan Iklim.

Surat itu ditetapkan Anies Baswedan pada Selasa (15/9/2020) pekan lalu.

Melalui surat itu, Anies Baswedan menginstruksikan sejumlah kepala satuan perangkat kerja daerah (SKPD) dan para pemangku jabatan wilayah, dari tingkat wali kota/bupati hingga camat dan lurah.

• DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember 2020, Kampanye Dilakukan Daring

SKPD yang mendapatkan instruksi untuk melakukan percepatan peningkatan sistem pengendalian banjir adalah Bappeda, BPBD, Bapenda, Dinas SDA, BPPBJ, BPKD, dan BPAD.

Lalu, Dinas Citata, Dinas LH, Dinas Taman dan Hutan Kota, Disdik, Dinsos, Dinas PMPTSP, Dinas PPAPP, Diskominfotik, Biro Pembangunan dan LH, Biro Kerja Sama Daerah, serta Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi.

“Melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya dalam rangka percepatan pengendalian banjir di era perubahan iklim."

• CCTV Banyak Terbakar, Polisi Tak Bisa Deteksi Detik-detik Api Muncul di Lantai 6 Gedung Kejagung

"Dengan tugas dan fungsi masing-masing,” kata Anies Baswedan yang dikutip dari surat tersebut pada Rabu (23/9/2020).

Surat perintah itu dikeluarkan Anies Baswedan karena adanya peningkatan intensitas hujan akibat perubahan iklim.

Anies Baswedan memandang perlu adanya percepatan peningkatan sistem pengendalian banjir yang responsif, adaptif, dan memiliki resiliensi atas risiko banjir yang dihadapi saat ini.

• Achmad Yurianto: Scuba dan Buff Bukan Masker, Tidak Memenuhi Syarat

Penanganan ini juga dilakukan untuk masa yang akan datang, dari segi peningkatan infrastruktur fisik maupun infrastruktur sosial.

Surat instruksi ini ditembuskan untuk tiga pihak, yaitu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, dan para Asisten Sekda DKI Jakarta.

DKI Anggarkan Rp 5,2 Triliun untuk Tanggulangi Banjir

Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp 5,297 triliun untuk penanggulangan banjir, yang dikerjakan selama tiga tahun dari 2020 hingga 2022.

Dana sebanyak itu merupakan pinjaman dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp 12,5 triliun.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juaini Yusuf mengatakan, ada tujuh proyek yang bakal dikerjakan dinasnya selama tiga tahun.

• Mumtaz Rais Sudah Minta Maaf, Nawawi Pomolango Serahkan Kelanjutan Laporannya kepada Polisi

Di antaranya pembangunan polder pengendalian banjir; revitalisasi pompa pengendali banjir; dan pembangunan waduk pengendali banjir.

Lalu, peningkatan kapasitas sungai dan drainase kali kewenangan kementerian; pembangunan vertikal drainase; serta sistem informasi penunjang banjir.

“Dari tujuh program itu, anggaran terbesar ada pada peningkatan kapasitas sungai dan drainase kali kewenangan kementerian sebesar Rp 2,070 triliun,” kata Juaini, Selasa (18/8/2020).

• Meski Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Jadi Pegawai Kejaksaan Agung dan Dapat Bantuan Hukum

Juaini mengatakan, anggaran itu diprioritaskan untuk pengadaan lahan di lima kali besar.

Yakni, Kali Angke, Kali Pesanggrahan, Kali Sunter, Kali Ciliwung, dan Kali Jatikramat.

Pemerintah juga membangun turap dan mengeruk endapan lumpur, sehingga debit air yang tertampung bisa lebih banyak lagi.

• LIVE STREAMING Penjelasan BI Soal Uang Peringatan Kemerdekaan Rp 75.000, Alat Pembayaran Sah?

“Untuk pembebasan kali-kali, merupakan lanjutkan dari yang belum kami bebaskan di lima titik tersebut,” tutur Juaini.

Kemudian untuk proyek terbesar kedua adalah pembangunan enam waduk senilai Rp 880,2 miliar.

Rinciannya, Waduk Brigif, Waduk Pondok Ranggon, Waduk Lebak Bulus, Wauk Cimanggis, Waduk Rambutan, dan Waduk Sunter Selatan.

• Jaksa Pinangki Dapat Pendampingan Hukum, dari Awal ICW Curiga Kejaksaan Agung Bakal Pasang Badan

“Alokasi dana Rp 880,2 miliar untuk melanjutkan pengadaan lahan sebesar Rp 365,2 miliar dan konstruksi waduk Rp 515 miliar,” jelas Juaini.

Juaini mengatakan, selanjutnya untuk proyek terbesar ketiga adalah pembangunan polder pengendalian banjir senilai Rp 786,3 miliar.

Duit sebanyak itu digunakan untuk biaya perencanaan Rp 8,3 miliar dan konstruksi polder sebesar Rp 778 miliar.

• Hari Ini Bareskrim Periksa Mantan Lurah Grogol Selatan Soal KTP Djoko Tjandra

Ada delapan polder yang akan dibangun pemerintah.

Yakni, Polder Muara Angke, Polder Betik Kelapa Gading, Polder Teluk Gong, Polder Green Garden, Polder Mangga Dua, Sub Polder Marunda-JGC, Polder Pulomas, dan Polder Kamal.

Sementara untuk proyek terbesar keempat adalah pembangunan vertikal drainase senilai Rp 750 miliar.

• Bakal Ada Pendidikan Militer untuk Mahasiswa Selama Satu Semester, Bisa Jadi Komponen Cadangan

Anggaran sebanyak itu difokuskan untuk melanjutkan pembangunan satu juta sumur resapan di DKI Jakarta.

Pengerjaan sumur ini dimulai pada triwulan ketiga tahun 2020 sampai 2022 mendatang.

Targetnya, satu rukun tetangga (RT) terdapat 60 titik sumur resapan.

• MAKI Ungkap Brigjen Prasetijo Utomo Dapat Uang Terima Kasih 20 Ribu Dolar AS dari Tommy Sumardi

Rinciannya, 82.020 sumur resapan di 1.367 RT di wilayah Jakarta Pusat, lalu 428.160 sumur resapan di 7.136 RT di Jakarta Timur.

Kemudian, 311.940 sumur resapan di 5.199 RT Jakarta Barat, dan 364.620 sumur resapan di 6.077 RT di Jakarta Selatan.

“Di wilayah Jakarta Utara kami enggak bisa bangun karena kondisi tanahnya dangkal, jadi saat digali satu meter air muncul ke permukaan,” ungkapnya.

• Tak Setuju Pendidikan Militer untuk Mahasiswa, Dede Yusuf: Di Pramuka Sudah Diajarkan Bela Negara

Proyek terbesar kelima adalah revitalisasi pompa kewenangan DKI, sebagai pengendali banjir di lima wilayah kota administrasi DKI Jakarta.

Setiap tahun anggaran yang dikucurkan sebesar Rp 111 miliar, sehingga total anggaran selama tiga tahun mencapai Rp 333 miliar.

“Per tahun kami anggarkan Rp 111 miliar untuk biaya perawatan pompa dan pintu air, sehingga saat musim hujan turun akan bekerja lebih optimal,” paparnya.

• Tak Pernah Ditengok UNHCR, Pengungsi Asing di Kalideres Berunjuk Rasa di Tengah Pandemi

Berdasarkan catatannya, ada 382 pompa milik Pemprov DKI Jakarta yang tersebar di 148 lokasi.

Sedangkan pompa milik pemerintah pusat ada 10 unit yang tersebar di 30 lokasi.

Kata dia, pompa-pompa milik DKI harus direvitalisasi untuk mengantisipasi banjir sebagai dampak pembangunan polder yang belum diselesaikan sampai saat ini.

• Masuk Bawa Tas, Tommy Sumardi Keluar dari Ruang Kerja Jenderal Polisi dengan Tangan Kosong

Sebetulnya, DKI berencana membangun polder sejak awal tahun 2020, namun terkendala anggaran karena terkena refocusing penanganan Covid-19.

“Pembangunan polder sebetulnya prioritas kami di tahun 2020, tapi karena terkendala dengan anggaran (refocusing Covid-19) jadi tertunda."

"Namun untuk mengantisipasi banjir di tahun 2020 ini, kami membeli pompa 19 unit pompa mobile dengan kapasitas 500 liter per detik,” jelasnya.

• Beroperasi Normal, Samsat Jakarta Timur Bantah Tutup Kantor Akibat Covid-19

“Di sisi lain, kami juga harus merevitalisasi pompa, yaitu dengan melakukan servis sehingga bisa mengantisipasi banjir,” tambah Juaini.

Proyek keenam adalah pembangunan tanggul pengaman atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) sebesar Rp 55 miliar.

Rinciannya, Rp 50 miliar untuk konstruksi tanggul dan Rp 5 miliar untuk perencanaan.

• Ada Anggota Samsat Jakarta Timur Meninggal, Ditlantas PMJ Masih Tunggu Hasil Tes Swab

“Proyek terakhir pembuatan flood supporting information system (sistem informasi penunjang banjir) sebesar Rp 6,05 miliar."

"Untuk pembelian alat pengukur debit air, alat ukur curah hujan, dan kamera CCTV,” bebernya.

Dia menambahkan, bila seluruh anggaran ini dipecah selama tiga tahun, biaya terbesar dilakukan pada 2021.

• Deklarasi di Tugu Proklamasi, Ini 10 Jati Diri KAMI

Rinciannya pada tahun 2020 anggaran dialokasikan sebesar Rp 1,721 triliun, 2021 sebesar Rp 2,832 triliun, dan 2022 sebesar Rp 744,3 miliar.

“Dengan demikian bila ditotal secara keseluruhannya, alokasi penanggulangan banjir melalui dana PEN (pemulihan ekonomi nasional) dari pemerintah pusat sebesar Rp 5,297 triliun,” terangnya. (*)