Virus Corona

Jusuf Kalla Prediksi Pandemi Covid-19 Indonesia Baru Berakhir pada 2022 karena Alasan Ini

Tayang: Senin, 2 November 2020 07:43 WIB

Jusuf Kalla Prediksi Pandemi Covid-19 Indonesia Baru Berakhir pada 2022 karena Alasan Ini

PMI

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla saat meninjau kesiapan Palang Merah Indonesia Jakarta Pusat di kantor Kecamatan Johar Baru, Sabtu (28/3/2020).

Baca Selanjutnya:

Adies Kadir Ungkap Tunjangan Anggota DPR Naik, Berikut Besarannya Termasuk Gaji

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla memprediksi pandemi Covid-19 di Indonesia akan berakhir pada 2022.

Menurut Jusuf Kalla, Indonesia baru bisa pulih setelah adanya vaksinasi.

“Kalau ditanya kapan kira-kira pandemi Covid-19 ini selesai, maka saya perkirakan di Indonesia baru bisa selesai pada tahun 2022," katanya, Sabtu (31/10/2020).

Dalam vaksinasi, setiap negara menurut Jusuf Kalla akan mendahulukan warganya terlebih dahulu.

Oleh karena itu, vaksin yang diproduksi Amerika, Cina, dan Inggris akan terlebih dahulu diberikan kepada warganya, sebelum kemudian diekspor ke negara lain seperti Indonesia.

"Kira-kira nanti vaksinasi bertahap dalam negeri mulai antara Mei dan Juni," ujarnya.

Menurut Wakil Presiden ke-10 dan 12 tersebut, butuh waktu paling tidak satu tahun dalam melakukan vaksinasi kepada 70 persen penduduk Indonesia.

Bila Vaksin Covid-19 baru siap pada pertengahan 2021, maka Indonesia baru bisa pulih 2022.

"Karena yang bisa menyelesaikan ini hanyak vaksin, dan test klinis vaksin itu baru bisa keluar antara Januari – Februari 2021 dan mulai produksi Maret," tuturnya.

Pulihnya Covid-19 di Indonesia pada 2022 dengan catatan vaksinasi dilakukan secara besar-besar, yakni 1 juta penduduk per hari.

Hal itu bukan perkara mudah, mengingat testing Covid-19 di Indonesia per hari baru sampai 30 ribu spesimen.

Jusuf Kalla sendiri memperkirakan Indonesia bisa melakukan vaksinasi maksimal sebesar 500 ribu spesimen per hari.

Sehingga, waktu yang dibutuhkan untuk vaksinasi 70 persen populasi yakni 2 tahun.

"Jujur, ini membutuhkan daya tahan kita untuk mengatasi ini."

"Untuk itu saya minta agar operasi penyemprotan disinfektan PMI lebih diintensifkan lagi."

"Dan masyarakat lebih disiplin lagi untuk mengurangi penyebaran Covid-19,” paparnya.

Untuk mempercepat pemberian vaksin, Jusuf Kalla mengatakan PMI akan mengerahkan unit donor darah dan tenaga vaksin.

“Dalam upaya pemberian vaksin ini, PMI akan menyiapkan UDD sebagai pos vaksin."

"PMI memiliki 230 UDD dan ribuan tenaga vaksin, itu semua akan kita kerahkan untuk mempercepat pemberian vaksin kepada masyarakat,” bebernya.

Pemerintah menetapkan dua jenis vaksin Covid-19 yang akan disuntikkan kepada rakyat Indonesia.

Pertama, vaksin yang ditanggung pemerintah alias gratis, dan yang kedua vaksin mandiri yang harus dibayar oleh masyarakat yang mampu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar vaksin yang sifatnya gratis diurus oleh Kementerian Kesehatan.

"Juga perlu saya ingatkan dalam pengadaan vaksin ini, mestinya sudah harus segera jelas."

"Kalau menurut saya, untuk vaksin yang gratis untuk rakyat, itu urusannya Menkes," kata Presiden dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2020).

Sementara, vaksin yang sifatnya mandiri atau berbayar, menurut Presiden, diurus oleh Kementerian BUMN.

Tujuan pembagian tugas tersebut, kata Presiden, agar penanggung jawab vaksinasi jelas.

"Ini menjadi jelas, kalau tidak seperti ini nanti siapa yang tandatangani menjadi tidak jelas, siapa yang tanggung jawab," tuturnya.

Presiden Jokowi juga meminta jajaran kabinetnya tak tergesa-gesa menyampaikan soal vaksin Covid-19 kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2020).

"Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat," kata Presiden.

Presiden meminta kementerian terkait untuk menyiapkan komunikasi publik mengenai vaksin dengan baik dan matang.

Mulai dari masalah halal dan haram, kualitas, distribusi, dan lainnya.

Meskipun, menurut Presiden, tidak semua hal harus disampaikan ke publik, seperti misalnya masalah harga.

"Kalau komunikasinya kurang baik, bisa kejadian kayak Undang-undang Cipta Kerja," ujarnya.

Menurut Presiden, titik kritis proses vaksinasi terdapat pada tahap implementasi.

Proses pemberian vaksin menurutnya tidaklah mudah, sehingga perlu adanya komunikasi publik yang baik kepada masyarakat.

"Prosesnya seperti apa, siapa yang pertama disuntik terlebih dahulu, kenapa dia, harus dijelaskan betul kepada publik."

"Proses-proses komunikasi publik ini yang harus disiapkan, hati-hati disiapkan betul," paparnya.

Jokowi mengatakan, perlu persiapan matang dalam implementasi pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat.

Ia meminta jajaran kabinetnya tidak menganggap enteng pelaksanaan vaksinasi.

"Ini perlu persiapan lapangan, perlu persiapan untuk implementasi, sehingga perlu juga yang berkaitan dengan training-training."

"Jangan menganggap enteng, ini bukan hal yang mudah," ucap Presiden.

Misalnya, lanjut Presiden, pelatihan dalam membawa dan menaruh vaksin.

Menurutnya, proses tersebut tidak bisa dilakukan sembarangan, karena jumlahnya sangat besar.

Selain itu, vaksin memerlukan perlakuan yang spesifik.

"Tiap vaksin beda-beda, dari G42 beda, dari Sinovac beda lagi, nanti dari Astrazeneca beda lagi."

"Nyimpennya di cold storage-nya seperti apa, tidak boleh goncang apa boleh," beber Presiden.

Untuk proses penyiapan tersebut, Presiden meminta adanya pelibatan perwakilan lembaga kesehatan dunia (WHO) di Indonesia, untuk memberikan pelatihan.

"Saya minta ini dilibatkan WHO, WHO Indonesia, agar mereka bisa memberikan training-training, sehingga standarnya menjadi jelas."

"Hati hati. Hati hati mengenai vaksin, bukan barang gampang ini."

"Titik kritis dari vaksinasi itu nanti di Implementasi."

"Jangan dianggap mudah implementasi. Tidak mudah," cetusnya.

Menurut Presiden, harus dirancang dan dijelaskan sedetail mungkin proses pemberian vaksin nantinya.

Mulai dari siapa yang akan disuntik untuk pertama kali, siapa yang mendapatkan vaksin gratis, dan siapa yang harus membayar vaksin.

"Hati-hati disiapkan betul. Siapa yang gratis, siapa yang mandiri, dijelasin betul, harus detail."

"Jangan sampai nanti dihantam oleh isu, dipelintir, kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo-demo lagi, karena memang sekarang masyarakat pada posisi yang sulit," beber Presiden.

Presiden mengatakan setelah mempelajari proses pemberian vaksin, ia meyakini nantinya tidak akan berjalan mudah.

Oleh karena itu perlu persiapan yang matang terutama dalam komunikasi publik.

"Setelah saya pelajari, semakin hari semakin saya yakin tidak mudah," ucapnya. (Taufik Ismail)

Sumber: Tribunnews