Omnibus Law

Bantah Tak Mau Diajak Bahagia Seperti Kata Moeldoko, KSPI: Hak Buruh Sudah Hampir Pasti Tereduksi

KSPI mengomentari pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang menyebut penolak UU Cipta Kerja susah diajak bahagia.

Editor: Yaspen Martinus
Wartakotalive.com/Junianto Hamonangan
Ribuan buruh di Jakarta Utara bergerak menuju Istana Merdeka untuk menggelar aksi unjuk rasa terkait penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja, Kamis (8/10/2020). 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengomentari pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang menyebut penolak UU Cipta Kerja susah diajak bahagia.

Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S Cahyono mengatakan, buruh memang tak bahagia lantaran Omnibus Law UU Cipta Kerja tak mengakomodasi keinginan buruh.

"Kami menolak omnibus law bukan karena tidak mau diajak bahagia."

Baca juga: UU Cipta Kerja Ditolak Banyak Pihak, Moeldoko: Mau Diajak Bahagia Saja Kok Susah Amat

"Justru karena kami sadar, ada beberapa hak buruh yang dikurangi dengan keberadaan UU Cipta Kerja," katanya saat dihubungi Tribunnews, Senin (18/10/2020).

"Seandainya omnibus law murni membuka lapangan kerja dan secara bersamaan memberikan perlindungan bahkan meningkatkan kesejahteraan buruh, tentu kami akan sangat bahagia," tuturnya.

Ia menuturkan, dalam UU Cipta Kerja terdapat aturan yang merugikan buruh, seperti pesangon buruh, lalu UMK, maupun terkait status karyawan kontrak.

Baca juga: BREAKING NEWS: Napi yang Kabur dari Lapas Tangerang Tewas Gantung Diri di Hutan Jasinga Bogor

"Bagaimana kami mau bahagia kalau Upah Minimum Sektoral Kabupaten dan Provinsi (UMSK/UMSP) dihilangkan, serta UMK ada persyaratan?"

"Belum lagi outsourcing bebas di semua jenis pekerjaan, dan karyawan kontrak tidak ada batasan waktu dalam UU Cipta Kerja," paparnya.

KSPI pun meragukan klaim pemerintah yang menyebut UU Cipta Kerja dapat memperluas lapangan kerja.

Baca juga: UU Cipta Kerja Bakal Hasilkan Turunan 35 PP dan 5 Perpres, Buruh Diberi Kesempatan Kasih Masukan

"Lapangan kerja besar-besaran belum tentu tercipta, tapi hak-hak buruh sudah hampir pasti tereduksi."

"Bagaimana kami bisa bahagia dengan semua ini?" Tanya Kahar.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan, Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja merupakan upaya pemerintah agar Indonesia terus mengikuti kompetisi global.

Baca juga: UPDATE Kasus Covid-19 di Indonesia 17 Oktober 2020: Tambah 4.301 Lagi, Pasien Positif Tembus 357.762

Menurut Moeldoko, UU Cipta Kerja akan mengubah wajah rakyat Indonesia menjadi bahagia, karena memiliki harga diri dan bermartabat.

Terutama, terkait daya saing, karier, hingga masa depan.

Baca juga: Ditolak Dewan Pengawas dan Tuai Kritik Publik, Sekjen KPK Tinjau Ulang Rencana Pengadaan Mobil Dinas

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved