Wali Murid SD di Banten Tolak MBG Karena Ganggu Aktifitas Siswa, Rata-Rata Naik Pajero Atau Fortuner

WARTAKOTALIVE.COM, BANTEN -- Orang tua siswa atau wali murid siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Izzah, Kota Serang, Banten menolak program makan bergizi gratis (MBG) yang sudah berjalan di sekolah.

Wali murid menilai program MBG di SDIT Al Izzah tidak tepat sasaran karena mayoritas siswa berasal dari keluarga berada.

"Maaf, anak-anak sebagian besar anak Al Izzah sopirnya satu-satu, kalau kumpul wali murid rata-rata (mobilnya) Pajero, Fortuner, Rp 700 juta itu (harganya). Sopirnya satu-satu, gajinya sebulan Rp 3 juta," ujar salah satu wali murid, Hayati Nufus dikutip dari video yang didapat Kompas.com, Rabu (1/10/2025).

Baca juga: Guru dan Orang Tua di Bekasi Wajib Cicipi MBG Sebelum Dikonsumsi Siswa

Hayati mengatakan anaknya sempat mempertanyakan kepadanya setelah mendapatkan makanan dari program MBG.

"Anak saya sampai rumah, 'Bunda emang boleh ya kita makan MBG? bukannya itu untuk anak yang enggak mampu? Emang Bunda merasa enggak mampu ya sampai aku makan MBG?" ucap Hayati menirukan pertanyaan anaknya. 

Menurutnya, program tersebut salah sasaran dan juga dipahami anaknya.

Wali murid lainnya, Baim Aji, mengatakan selain program MBG, orangtua juga menolak adanya dapur MBG di dalam lingkungan sekolah.

Menurut dia, dapur MBG yang menggantikan kantin sekolah dapat menimbulkan risiko keamanan bagi siswa.

"Itu fasilitas sekolah jadi terganggu. Kita mau anak sekolah dengan nyaman. Biasanya ada kantin, tempat makan yang tertata. Siswa (sekarang) harus keluar area sekolah," kata Baim kepada wartawan.

Baim menyebut adanya aktivitas lalu lalang orang dan kendaraan dari dapur MBG di area sekolah dapat membahayakan keselamatan siswa.

Namun, ia menyerahkan keputusan kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kalau memang masih ada penolakan dari wali murid, ya kemungkinan besar akan diputus," ujar Baim.

Ketua Yayasan Al Izzah, Muhamad Arifin, mengaku belum menentukan sikap dengan adanya penolakan program MBG di sekolahnya.

Baca juga: Mahfud Ungkap MBG Tak Punya Dasar Hukum, Pertanggungjawaban Dana Rp71 Triliun Bisa Berujung ke KPK

Menurut dia, keputusan harus dibicarakan bersama dewan pembina yayasan sebagai penentu kebijakan.

"Tapi kita di yayasan itu memang tujuannya adalah mengawal kebijakan dari pemerintah pusat. Bahwa MBG itu berhak bagi anak-anak bangsa Indonesia itu," kata Arifin.