Minta Tiang Monorel Dibongkar tapi Biayanya Jangan dari Pemprov, DPRD DKI: Enggak Enak Dilihat

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Sejumlah tiang pancang bekas proyek monorel di kawasan Senayan dan Jalan Rasuna Said, masih berdiri.

Padahal, pengerjaan proyek tersebut terbengkalai selama bertahun-tahun, dan tak kunjung dilanjutkan.

DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI bisa membongkar tiang-tiang pancang tersebut, karena menilai kehadiran tiang mangkrak itu tak bagus untuk estetika kota.

Baca juga: Joko Prihatin Tak Jadi Tersangka Kebakaran Gedung Kejagung, Uang Rp 100 Juta Ditabung Sejak Lama

"Enggak enak dilihat, enggak bagus, masa ada tiang bekas di tengah jalan?"

"Terus kan di situ juga ada jalur LRT Jabodebek," ujar anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim kepada wartawan, Jumat (23/10/2020).

Politikus PAN ini sepakat tiang monorel tersebut dibongkar.

Baca juga: Buruh Bangunan yang Merokok Sambil Merenovasi Gedung Kejaksaan Agung Dipekerjakan Tak Resmi

Namun sebelum dibongkar, Pemprov DKI perlu melihat permasalahannya.

Yakni, memastikan apakah tiang tersebut merupakan aset Pemprov DKI atau bukan.

Jika bukan, Pemprov DKI diminta berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun pengembang yang menjalankan proyek monorel pada 2004 silam.

Baca juga: Pemerintah Diminta Ubah Paradigma, Bukan Mengakhiri tapi Kendalikan Pandemi Covid-19

"Harus dicek dulu sama pemprov, ini (proyek) punya siapa, tapi setahu saya itu bukan aset Pemprov."

"Intinya kalau pengembang enggak bertanggung jawab, ya bongkar, tapi biayanya jangan dari Pemprov," tuturnya.

Sementara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji akan mengevaluasi keberadaan tiang monorel yang mangrak, warisan dari Gubernur Sutiyoso.

Baca juga: Ini yang Bikin Polisi Yakin Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung Tak Disengaja Meski Semua CCTV Hangus

Meski DKI Jakarta telah dipimpin oleh enam Gubernur sampai sekarang, persoalan tiang pancang yang mangkrak itu tak kunjung selesai.

Hal itu dikatakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.

Politikus Partai Gerindra ini menyebut, Pemprov DKI Jakarta akan segera mendalami persoalan itu dengan baik.

Baca juga: Karier Achmad Yurianto Makin Meroket Setelah Jadi Jubir, Kini Jabat Staf Ahli Menteri Kesehatan

“Monorel ini sudah enam Gubernur dari Bang Yos (Sutiyoso) Bang Foke (Fauzi Bowo), Pak Jokowi, Pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), Pak Djarot, kemudian sekarang Pak Anies."

"Dari setiap Gubernur, terus melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi,” kata pria yang akrab disapa Ariza itu, Jumat (23/10/2020).

“Pak Gubernur juga sudah mengatakan dalam waktu dekat, kami akan melakukan evaluasi menyeluruh dan kami akan menyikapi secara baik,” tambah Ariza.

Baca juga: 22 Warga Kabupaten Bogor Jadi Pasien Baru Covid-19 per 23 Oktober 2020, Cigudeg Balik ke Zona Merah

Menurutnya, penyelesaian kasus tiang pancan monorel tidaklah mudah.

Kata dia, dibutuhkan sinergitas dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pernah menangani proyek tersebut.

“Harus ada keputusan yang adil, dan apakah nanti diputuskan dicabut atau dimanfaatkan semaksimal mungkin."

Baca juga: Doni Monardo Bentuk Satgas Padat Karya, Mayoritas Anggotanya Emak-emak, Dikasih Honor Rp 1 Juta

"Nanti Pak Anies mengundang seluruh jajaran terkait, dan kami akan mencarikan solusi yang terbaik,” papar Ariza.

Ariza menjelaskan, solusi terbaik yang dimaksud dari berbagai sisi.

Misalnya dari segi fungsi, struktur, penggunaan, dan sebagainya.

Baca juga: Kebakaran Hanguskan 9 Rumah di Kelapa Gading, Satu Warga Tewas

Dia juga harus mendengarkan pendapat dari DPRD DKI Jakarta.

Sebagai mitra kerja Pemprov DKI Jakarta, mereka memiliki hak untuk memberikan saran dan masukan agar kebijakan ke depan berdampak positif bagi warga Jakarta.

“Ya dalam waktu dekat, insyaallah kami akan cari waktunya."

Baca juga: Mengapa Api di Gedung Kejagung Merambat dari Atas ke Bawah dan Bukan Sebaliknya? Ini Kata Polisi

"Karena pengelolaannya kan milik pemerintah daerah, kalau tiangnya milik BUMN dan Jakarta Monorail,” jelasnya.

Seingat dia, sebelum menjabat sebagai Wagub DKI Jakarta, BUMN dan Jakarta Monorail sempat meminta ganti dana sebesar Rp 600 miliar.

Namun berdasarkan rekomendasi dari BPKP nilainya sekitar Rp 204 miliar, atau sama ketika era Gubernur Fauzi Bowo.

Baca juga: Ini Alasan ICW Minta Jokowi Pecat Jaksa Agung ST Burhanuddin, Dianggap Lindungi Pinangki

“Pada waktu Fauzi Bowo dulu minta BPKP untuk menilai, kemudian rekomendasinya kurang lebih Rp 204 miliar."

"Namun sampai sekarang belum kami selesaikan, insyallah kita carikan solusi yang terbaik,” ucapnya.

Bekas pembangunan proyek monorel menyisakan tiang-tiang pancang di kawasan Kuningan hingga Senayan DKI Jakarta.

Baca juga: Disiplin Pakai Masker Bisa Turunkan Kasus Covid-19 Secara Drastis dalam Tiga Minggu

Permasalahan utama tiang yang dibiarkan berkarat itu, disebut karena adanya polemik utang piutang ratusan miliar antara PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan PT Jakarta Monorail.

Selain utang ratusan miliar, persoalan biaya bongkar dan pemanfaatannya juga bikin pusing.

Pengamat Tata Kota Nirwono Joga menerangkan, masalah tiang monorel ini sejatinya sudah pernah dibahas sejak lama.

Baca juga: Buruh Bakal Gelar Demonstrasi Akbar Lagi pada 1 November, Sekaligus Gugat UU Cipta Kerja ke MK

"Tiang peninggalan Bang Yos ini, di era Bang Foke dan Pak Ahok sudah dibahas."

"Di mana Adhi Karya yang membangun tiang-tiang tersebut pernah berencana membongkar," ucap Nirwono kepada Tribunnews, Jumat (23/10/2020).

"Tetapi biaya untuk membongkar tiang pancang tersebut terlalu mahal, dan besi-besi bekas bongkarannya juga kurang bernilai ekonomi."

Baca juga: Halaman UU Cipta Kerja Berubah Lagi, Presiden KSPI: DPR Memalukan! Seperti Sinetron Kejar Tayang

"Ssehingga tidak menutup biaya pembongkaran akhirnya mundur," ungkapnya.

Menurutnya, Adhi Karya yang juga ditunjuk membangun proyek LRT, lebih memilih membangun tiang-tiang baru, karena jenis kereta ringannya juga berbeda dari rencana awal.

"Kalau Pemprov yang membongkar juga mahal biaya dan tidak ada untungnya," ucap Nirwono. (Danang Triatmojo)