Omnibus Law

Said Iqbal Tantang Fraksi PKS dan Demokrat Ajukan Legislative Review UU Cipta Kerja

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berkirim surat kepada fraksi-fraksi di DPR, untuk melakukan legislative review terhadap UU Cipta Kerja.

Editor: Yaspen Martinus
Kompas.com/Sherly Puspita
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berkirim surat kepada fraksi-fraksi di DPR, untuk melakukan legislative review terhadap UU Cipta Kerja.

Hal itu dilakukan sebagai upaya mendesak DPR membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang telah disahkan.

Presiden KSPI Saiq Iqbal mengatakan, seharusnya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat berinisiatif mengajukan legislative review kepada pimpinan DPR.

Baca juga: DAFTAR Terbaru 32 Zona Merah Covid-19 di Indonesia: Jakarta Sisa Dua, Aceh Paling Banyak

Sebab, PKS dan Partai Demokrat merupakan fraksi yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja.

"Jadi Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat seharusnya mengambil inisiatif atas surat yang kami kirim, untuk menggiring."

"Kan dari Fraksi PKS berapa orang jumlah anggotanya."

Baca juga: Soal UU Cipta Kerja, Menaker: Jokowi Pilih Tinggalkan Legacy untuk Kita Semua, Bukan Cari Aman

"Kan legislative review ini melekat pada diri anggota DPR, bukan fraksi, tapi melalui fraksi," kata Said melalui konferensi pers virtual, Rabu (21/10/2020).

"(Dari) Demokrat berapa, total semuanya berapa, itu saja sudah berapa orang."

"Sudah lebih dari cukup untuk mengambil inisiatif merespons surat KSPI melakukan legislative review," imbuhnya.

Baca juga: Ini Peralatan yang Diminta Dibawa Pelajar untuk Demonstrasi Rusuh, dari Sarung Tangan Hingga Raket

Menurut Said, legislative review melekat pada setiap anggota DPR dan tidak harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah.

Said menantang Fraksi PKS dan Demokrat, jika memang membela kepentingan buruh dan menolak UU Cipta Kerja, mengambil langkah konstitusional mengajukan legislative review.

"Kalau memang menolak secara politik, ambil langkah konstitusional."

Baca juga: DAFTAR 25 Zona Hijau Covid-19 di Indonesia: Papua Mendominasi, Jawa Nihil

"Kalau memang mendukung rakyat, mendukung buruh yang berjuang menolak Omnibus Law Cipta Kerja, ambil sikap politik secara konstitusional."

"Mulai saja dari tanda tangan anggota Fraksi PKS, anggota fraksi Partai Demokrat mendukung surat yang diajukan oleh KSPI, permohonan tentang legislative review," bebernya.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved