Usulkan Masa Jabatan Presiden 7-8 Tahun dan Satu Periode, MUI Diminta Urus Masalah Agama Saja

"Menurut hemat saya, usulan MUI tersebut hanya akan jadi angin lalu."

"Hanya akan dibaca saja, tak akan dijadikan kebijakan DPR dan pemerintah," ucapnya, Senin (19/10/2020).

Ujang meyakini, usulan MUI tersebut tidak akan diakomodir oleh elite politik dan pemerintah, yang memiliki kewenangan untuk mengubah masa jabatan presiden melalui amandemen UUD 1945.

Baca juga: Peringatan Dini Cuaca Jabodetabek 19 Oktober 2020: Tanah Abang Hingga Mauk Berpotensi Hujan Deras

"Tapi sah-sah saja MUI mengusulkan jabatan 7-8 tahun hanya dalam satu periode jabatan."

"Namun, persoalannya apakah para elite politik mau? Fatwa dan usul MUI itu kan perlu konsensus antar-sesama elite," papar Ujang.

Sementara, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengaku belum mendengar usulan MUI itu.

Baca juga: Foto Makan Siang Bareng Tersangka Kasus Red Notice Djoko Tjandra, Komjak Bakal Panggil Kajari Jaksel

Bamsoet mengatakan, MPR telah melakukan safari kebangsaan untuk menyerap aspirasi soal amendemen UUD 1945.

Dari safari yang dilakukan, dapat disimpulkan keinginan amendemen hanya sebatas untuk menghadirkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Sementara untuk masa jabatan presiden, tetap maksimal dua periode dengan lama masa jabatan lima tahun per periode.

Baca juga: Cai Changpan Sempat Miliki Pabrik Bakar Ban di Hutan Jasinga, Diduga Gantung Diri karena Terkepung

"Terakhir kami silaturahmi kebangsaan kesimpulannya adalah bahwa perlu dihadirkan kembali pokok-pokok haluan negara."

"Itu yang kami tangkap dari berbagai aspirasi tokoh-tokoh yang kami datangi termasuk PBNU, maupun PP Muhammadiyah dan MUI," ucap Bamsoet.

"Sudah (ada pembahasan masa jabatan presiden), artinya keinginan mereka tetap sama yang terakhir tetap maksimum dua periode," beber Bamsoet. (Fahdi Fahlevi/Seno Tri Sulistiyono/Chaerul Umam)