Pilkada Serentak

Dua Usul MUI Soal Pilkada 2020 di Masa Pandemi Covid-19, Dipilih Lewat DPRD dan Tunjuk Plt

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyiddin Junaidi mengusulkan dua solusi kepada pemerintah terkait pilkada serentak 2020.

Editor: Yaspen Martinus
lindungihakpilihmu.kpu.go.id
Pilkada Serentak 2020 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyiddin Junaidi mengusulkan dua solusi kepada pemerintah terkait pilkada serentak 2020.

Solusi tersebut dilakukan sebagai alternatif untuk menghindari pelaksanaan pilkada langsung di tengah pandemi Covid-19.

"MUI mengusulkan yang pertama, kalau memang itu tidak bisa ditunda, sebaiknya pemilukada itu dilakukan secara tidak langsung."

Ciliwung Meluap, Warga Kebon Pala Kebanjiran dan Bertahan di Lantai Dua Rumah

"Artinya DPRD provinsi atau kota kabupaten saja yang memilih. Tidak ada one man one vote," ucap Muhyiddin kepada Tribunnews, Selasa (22/9/2020).

Solusi lain yang ditawarkan oleh Muhyiddin adalah pemberian jabatan pelaksana tugas (Plt) untuk mengganti kepala daerah yang masa tugasnya telah habis.

Muhyiddin menyarankan durasi masa jabatan Plt ini ditentukan sambil melihat kondisi pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Rizal Ramli Jadi Orang ke-14 yang Gugat Presidential Threshold, MK Minta Pemohon Lakukan Ini

"Yang kedua kita memberikan solusi, sebaiknya dibuat Plt saja. Plt untuk waktu tertentu," usul Muhyiddin.

Menurutnya, atas saran MUI tersebut, kekhawatiran terjadinya kekosongan pemerintahan dapat dihindarkan.

Dirinya berharap pemerintah mendengarkan saran dari MUI.

Mendagri Minta KPU Wajibkan Paslon Bagikan Alat Peraga Kampanye yang Bisa Cegah Covid-19

Muhyidin menilai jika pilkada secara langsung tetap dilaksanakan, kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia akan semakin parah.

"Kalau dipaksakan ini sangat berbahaya."

"Kita khawatir justru kurvanya akan semakin tinggi dan yang meninggal juga akan semakin banyak."

Positif Covid-19, Kondisi Dino Patti Djalal Membaik, Kini Cuma Pakai Selang Kecil Oksigen di Hidung

"Dan yang rugi adalah Bangsa Indonesia yang mayoritas adalah Umat Islam," papar Muhyiddin.

Muhyiddin sebelumnya menanggapi sikap pemerintah dan DPR yang tetap bersikukuh menggelar Pilkada Serentak 2020.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved