Guru Besar UIN Azyumardi Azra Menyatakan Golput Pada Pilkada Serentak 2020, Ini Alasannya

Menurut Ganjar, penundaan Pilkada sangat mungkin dilakukan dalam kondisi saat ini. Tinggal bagaimana KPU, Bawaslu atau Kemendagri membicarakan itu secara baik-baik berdasarkan data yang ada.

"Semua sangat mungkin, tinggal nanti bagaimana keputusannya. Tapi memang ini sangat bahaya," tegasnya.

• Pemkot Tangsel Perpanjang Penerapan PSBB, Airin Rachmi Diany: Pelayanan Kesehatan Siap Melayani

Ganjar mencontohkan, di Jawa Tengah sendiri sudah ada klaster dari para penyelenggara Pilkada. Di Boyolali misalnya, ada banyak anggota Panwaslu yang positif Covid-19.

"Maka saya kemarin menyarankan agar semuanya digelar virtual. Dulu saya juga usulkan, mungkin tidak menggunakan e-votting. Tapi karena ini belum terlalu dipercaya, bisa jadi masalah," imbuhnya.

Atau lanjut Ganjar, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi daerah penyelenggara. Di daerah zona merah, maka pelaksanannya bisa ditunda.

• Mengintip Kampung Ramah Lingkungan di Desa Waringin Jaya Bojong Gede

"Bisa saja, ada yang ditunda, ada yang tetap jalan di tempat-tempat tertentu, tapi dengan pembatasan dan pelaksanaan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi, memang harus dipertimbangkan kondisi-kondisi itu, agar tidak terjadi klaster baru yakni Pilkada," pungkasnya.

Usulan penundaan Pilkada Serentak 2020 disampaikan secara resmi oleh PBNU. PBNU meminta pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 sampai masa darurat Covid-19 terlewati.

Selain itu, PBNU juga meminta agar pemerintah merelokasi anggaran Pilkada Serentak untuk penanganan kesehatan masyarakat di tengah pandemi.

• Vanesha Prescilla, Pemeran Milea di Film Dilan Kaget Akun Instagramnya Difollow Justin Bieber

PBNU juga meminta pemerintah menimbangkan masukan terkait pelaksanaan Pemilu yang marak dengan aktivitas money politic.

• Pelatih Tira Persikabo, Igor Nikolayevich Kriushenko, Soroti Fisik Pemainnya

Jawaban Istana

Namun Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyatakan, Pilkada Serentak 2020 tak akan ditunda demi menjaga hak konstitusi rakyat.

"Penyelenggaraan Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih," ujar Fadjroel, dalam keterangan tertulis, Senin (21/9/2020).

Menurut Pengamat Komunikasi Politik Universitas Negeri Singaperbangsa (Unsika) Karawang Eka Yusup, Pilkada Serentak 2020 mestinya ditunda.

• Pemerintah Siapkan Dua Opsi Perppu Protokol Covid-19 Saat Pilkada Serentak 2020, Ada Sanksi Pidana

• Mendagri Tak Setuju Ada Konser di Pilkada Serentak 2020, Kampanye Virtual Jadi Peluang untuk EO

Ia mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk menunda Pilkada 2020 sangatlah tetap, sebab penularan Covid-19 mencapai tingkat darurat.

"Dengan tingginya angka terkonfirmasi positif Covid 19 sangat mendasar, karena kondisi bangsa saat ini sedang mengalami darurat kesehatan dan darurat kemanusiaan terutama dalam menghadapi Covid 19" kata Eka Yusup, Senin (21/9/2020).

Menurutnya, penundaan Pilkada serentak patut dipertimbangkan, sebab Pilkada Serentak banyak membawa mudarat daripada manfaat. Oleh sebab itu lebih baik untuk dilakukan penundaan.

• Tunjukan Eksistensi di Industri Musik Indonesia, Pasha Rilis Album Solo Pertama Di Atas Langit